Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahmad Desmi Fajar
"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
......Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adelina Iman Sari
"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
......This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.
, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.
]"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61815
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library