Hasil Pencarian

Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang / Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jakarta: Eka Jaya, 2004

346.078 IND u (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang 2004: UU RI No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang

Jakarta: Sinar Grafika , 2005

346.078 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Devi Syakira, author

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan (Studi Putusan Nomor 681/Pdt.G/2018/Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Verdict of the Suspension of Payment as a Basis for not Received a Lawsuit (Analysis of the District Court Verdict Number 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zainal Asikin, author

Hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

346.078 ZAI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran utang 2004: UU RI No.37 Tahun 2004 dilengkapi PPRI No. 10 tahun 2005 tentang penghitungan jumlah hak suara kreditor

Jakarta: Sinar Grafika , 2006

346.078 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Roi Lesmana, author

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus Perkara No.78/Pdt.Sus/Pkpu/201/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Principles of Exceptio Non Adimpleti Contractus and Simple Justification in Case of Suspension of Debt Payment (Case Study: Case No.78/Pdt.Sus/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Lintong Oloan, author

Wewenang PTUN menunda berlakunya putusan pemerintah

PTUN mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991, menyelenggarakan persidangan melayani masyarakat pencari keadilan di dalam bidang Tata Usaha Negara. Tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa), dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

T7590a

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Femina Sagita Borualogo, author

Rendahnya angka fertilitas di Jepang kontemporer hubungannya dengan gejala penundaan pernikahan (Bankonka)

ABSTRAK
Angka fertilitas di Jepang saat ini rendah dengan Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 1993 mencapai 1,46. Di antara negara-negara maju, Jepang termasuk negara yang memiliki angka fertilitas terendah.

Banyak hal yang melatar belakangi rendahnya angka fertilitas ini, seperti bergesernya nilai anak di dalam keluarga, pertumbuhan ekonomi. Namun salah satu...

1998

S13676

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanifan, author

Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011 = Law implication for creditor who not registering his claim to curator for verification in case of Supreme Court Decision No. 192 K/Pdt.Sus/2011.

ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan...

[, ], 2013

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maki Zaenudin Subarkah, author

Peningkatan kemampuan menunda kesenangan jangka pendek sebagai upaya untuk meningkatkan kehadiran siswa di sekolah = Increasing delayed gratification as short term intervention to increase student attendance at school / Maki Zaenudin Subarkah

ABSTRAK
Siswa yang mengalami putus sekolah merupakan ancaman bagi suatu negara. Karena dengan adanya hal tersebut penerimaan pajak menurun dan pengeluaran biaya kesejahteraan sosial meningkat (Thorstensen, 2004).Salah satu prediktor dari putus sekolah adalah ketidakhadiran siswa (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010). Dari hasil baseline study pada 56 siswa ditemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketidakhadiran adalah rendahnya...

2016

T46389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian