Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Odang Gumanda, author

Lembaga penunjukan kembali (renvoi) perkembangan dan peranannya dalam praktek hukum perdata internasional Indonesia

Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rafly Fauzan Manggau, author

Analysis of alleged violations of procurement without tender on government procurement of Goods/Services from Law No. 5 of 1999 between the Government and the Pre-Employment Card Program Digital Platforms = Analisis dugaan pelanggaran penunjukan tanpa tender ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 antara manajemen pelaksana dan platform digital kartu prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan program yang dianggap sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diluncurkan pada Maret 2020 sebagai salah satu pencegahan akibat berkepanjangan oleh COVID-19. Namun, banyak pihak yang menilai peluncuran program ini masih terlalu dini karena belum ada dasar hukum yang jelas dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budi Yuwono, author

Penerapan Sistem Terbuka dan Asas Konsensualitas dalam Perjanjian Jual Beli Piutang dan Penunjukan Agen Pengelola Piutang (Analisis terhadap Akta Notariil Perjanjian Pembiayaan antara PT. VOF dengan PT. BVI Tbk.) / Budi Yuwono

ABSTRAK
Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka dalam pengertian Perjanjian memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan...

2007

T36882

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Febriyanti, author

Sistem penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa terkait sinergi BUMN (khususnya di PT. Indonesia Power) = Direct appointment system in procurement of goods and services related to synergy of state owned enterprises (especially in PT. Indonesia Power)

Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45940

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisis penunjukan kembali kontraktor perjanjian kerjasama penngusahan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai pemungut PPN (periode penelitian : Agustus -Desember 2005)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10376

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tsaniya Ingrida, author

Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia Terkait Penunjukan Langsung Sebagai Praktek Diskriminasi Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2006) = Direct Appointment In Public Goods / Services Procurement Based on Presidential Decree Number 4 Year 2015 As Discrimination Under The Indonesian Competition Law Perspective (KPPUs Decision Number 03/KPPU-L/2006 Case Study)

Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S70299

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Daintywise, author

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan dan Strategi Distribusi Perusahaan sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 PK/PDT/2019 juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/PDT/2017/PT.BTN) = Jurisdiction Implication of Changes in Company Policy and Distribution Strategy as One of Requirement to Appointment New Distributors (Case Study of Supreme Court Republic Indonesia's Decision Number 377 PK/PDT/2019 juncto Appellate Court Banten's Decision Number 141/PDT/2017/PT.BTN).

ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama....

2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizal Rustam, author

Penunjukan langsung pengadaan barang dan atau jasa pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha = Governmental s direct appointment for goods and or service procurement within competition law s perspective

Tesis ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung, untuk mengetahui landasan teori dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung serta dampak penunjukan langsung terhadap persaingan usaha. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43010

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Arif Budiman, author

Penunjukan langsung proses pengadaan barang dalam perkara persaingan usaha = Direct appointment of the procurement process in the case of competition

Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43902

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Asmono, author

Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara = The obligation to suspend the appointment of commissioners and members of non-structural institutions with the status of civil servants based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus

Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian