Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi2006) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2010 adalah mengenaipenurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan di mana perusahaanmelakukan penilaian penurunan nilai secara individu dan kolektif. Laporanmagang ini membahas mengenai siklus penjualan dan pencatatan piutang usahaPT X, kebijakan akuntansi PT X, penentuan penurunan nilai piutang usaha yangdilakukan PT X dengan menggunakan tabel umur piutang dan penentuan yangseharusnya dilakukan PT X berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55(Revisi 2006). Laporan ini juga membahas perbedaan jumlah cadanganpenyisihan piutang tidak tertagih menurut PT X dan menurut auditor. Karenajumlahnya tidak material maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah tersebut.

---

AbstractOne of the things that is governed by SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006) which have been effectively started on January 1, 2010 is aboutimpairment and uncollectible of financial assets where the company has to doimpairment assessment individually and collectively. This internship reportdiscusses about sales cycle and recording of account receivable in PT X,accounting policy of PT X, determination of account receivable impairment that isdone by PT X with aging schedule and the determination that should have beendone by PT X according to SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55(Revised 2006). This report also discusses about the difference in amount ofallowance for doubtful accounts according to PT X and auditor. Because theamount is not material therefore no adjustment is made for that amount."

"ABSTRAKLaporan magang ini akan membahas mengenai kebijakan akuntansi terkait piutang usaha PT MAG dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP VCE atas piutang usaha PT MAG untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan PT MAG secara keseluruhan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK yang berlaku di Indonesia, namun demikian kebijakan provisi penurunan nilai atas piutang ATH perusahaan patungan tidak sesuai dengan PSAK 55. Selanjutnya, secara keseluruhan prosedur audit atas piutang usaha PT MAG yang dilakukan oleh KAP VCE telah sesuai dengan Standar Audit SA yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report is aimed to explain about PT MAG rsquo s accounting policies of trade receivable and PT MAG rsquo s trade receivable audit procedures for the period ended 31 December 2016 which are done by KAP VCE. Based on analysis results, this report concludes that accounting policies applied by PT MAG are appropriate with Indonesian Financial Accounting Standards, however the provision policy for impairment of receivables of ATH joint venture is not in accordance with PSAK 55. Furthermore, overall audit procedures related to PT MAG rsquo s trade receivable implemented by KAP VCE are appropriate with Standard of Auditing in Indonesia."

"Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan multifinance. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan multifinance yang listed di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang.

---

This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables."

"Penurunan nilai piutang merupakan isu krusial dalam pelaporan keuangan perusahaan. Ketidakpastian dalam merealisasikan nilai piutang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik klasifikasi dan penyajian beban penurunan nilai piutang dalam laporan laba rugi komprehensif pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Variasi praktik yang cukup signifikan dalam pengungkapan penurunan nilai piutang mendorong penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai dampak dari perbedaan klasifikasi tersebut terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variasi dalam penyajian beban penurunan nilai di laporan laba rugi pada perusahaan-perusahaan subsektor telekomunikasi. Namun, variasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja perusahaan, mengingat mayoritas perusahaan dalam subsektor ini menggunakan EBITDA sebagai ukuran utama kinerja keuangan mereka. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mengklasifikasikan beban penurunan nilai piutang, apakah sebelum atau setelah laba operasi, atau bahkan tidak diklasifikasikan secara spesifik. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh perbedaan klasifikasi tersebut terhadap pencapaian target perusahaan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara cara perusahaan menyajikan beban penurunan nilai piutang dengan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai praktik akuntansi penurunan nilai piutang di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan PSAK 118 yang direncanakan mulai tahun 2027 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan dalam penyeragaman pencatatan beban pada penyajian laporan keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator, praktisi akuntansi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan dan standar akuntansi yang lebih relevan dengan kondisi perusahaan di Indonesia.

---

Impairment of receivables is a critical issue in corporate financial reporting. Uncertainty in realizing the value of receivables can significantly impact a company’s financial performance. This study aims to analyze the classification and presentation practices of impairment losses on receivables in the comprehensive income statements of companies in Indonesia. The significant variation in disclosure practices regarding receivables impairment motivates this study to explore the effects of these classification differences on company performance. This study also found variations in the presentation of impairment losses in the income statements of telecommunications subsector companies. However, these variations do not significantly affect the achievement of performance targets, as the majority of companies in this subsector use EBITDA as their primary performance indicator. The research also examines how companies in Indonesia classify impairment losses on receivables—whether before or after operating profit or without specific classification. Furthermore, the study analyzes the impact of these classification differences on companies’ ability to meet performance targets. In other words, the study seeks to determine whether there is a relationship between how companies present impairment losses on receivables and their financial performance. The findings of this study are expected to contribute to a better understanding of the accounting practices related to receivables impairment in Indonesia. Additionally, this study highlights that the implementation of PSAK 118, planned for 2027, is expected to have a significant impact on standardizing expense reporting in financial statements. These findings are anticipated to provide valuable input for regulators, accounting practitioners, and other stakeholders in developing policies and accounting standards more relevant to the conditions of companies in Indonesia."