Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksud sistem penegakan hukum pada tulisan ini adalah suatu upaya institusi Polri dalam menerapkan pasal tindak pidana terhadap pengguna narkoba.Sedangkan upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkoba.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kondisi pelanggaran hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba, dikaitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; dan (3) Proses perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam konteks penyalahguna narkoba, dikaitkan dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menggunakan pendekatan kualitatif dapat dihasilkan data dan informasi yang bersifat real time melalui teknik pengumpulan data diantaranya adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan kualitatif yang dimaknakan kemudian diklarifikasi dengan tinjauan kepustakaan guna mendapatkan alternatif solusi dari persoalan penelitian. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Disamping itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat.

---

This study aimed to reveal the legal system conducted by the police in criminal drug abuse. The meaning of the law enforcement system in this paper is an attempt to apply Article by Police institution to offenses against drug users.While the effort was made to reduce the prevalence of drug abusers. Issues raised in this research are: (1) Unlawful conditions in the context of drug abuse, related of Law number 35 year 2009, (2) Factors affecting the implementation of the law enforcement Law number 35 year 2009, and (3) The process of the treatment of offenders in the context of drug abusers, associated with the implementation of Article 54 of Law number 35 year 2009. Using a qualitative approach to data and information generated in real time through data collection techniques include participant observation, interviews, and literary study. While the analysis of data using triangulation method is a combination of quantitative and qualitative data are interpreted and clarified by a review of literature in order to obtain alternative solutions to research problems. In the end it can be concluded that the legislation is invariably experience improvements in line with the changes and developments caused by criminal acts caused by such abuse.Similarly, in implementing these regulations may be possible to prevent deviation as a weakness of law enforcement officers, is still a lack of awareness and participation or no weakness legislation itself. In addition, trafficking and abuse of drugs in Indonesia is aimed at potential targets young people and has reached all over the area, as well penyalahgunanya were evenly distributed throughout the social strata of society."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyalahgunaan keadaan, terutama penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam perjanjian. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan ini dapat ditemukan pada kasus keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara ahli waris Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. Di pengadilan, dua akta autentik dibatalkan akibat dugaan cacat kehendak dari pihak penjual I Rantuh, karena usianya, kesehatan yang lemah, kondisi rumah dan ketergantungan pada si pembeli. Namun, yang menjadi masalah adalah baru keunggulan kejiwaan saja yang dapat dibuktikan. Penelitian untuk tesis ini berfokus pada studi kasus, yang dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kasus ini kurang tepat apabila langsung membatalkan kedua akta autentik karena penyalahgunaan keadaan, meskipun memang ditemukan keunggulan kejiwaan saja yang terbukti. Ini dikarenakan selain keunggulan kejiwaan tersebut, terdapat unsur-unsur penting penyalahgunaan keadaan yang belum terbukti. Pada prakteknya, tidak cukup menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan hanya dari keunggulan kejiwaan, mengingat tidak semua perjanjian dibuat dalam posisi para pihak seimbang dan sebagian besar perjanjian memiliki derajat ketidakseimbangan di antara para pihak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses undue influence, especially the abuse of psychological superiority on contracts. Abuse of psychological superiority can be found in the vailidity case of Sale and Purchase Agreement between the heirs of Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. In court, two authentic deeds were cancelled due to alleged volition defect from the seller 39 s side I Rantuh, due to his age, weak health, home condition and dependency to the buyer. However, the problem is only the psychological superiority is proven. The research for this thesis is done through normative law research method which is descriptive analytic with qualitative approach. Based on the results, it is not apropriate to directly cancel both authentic deeds because of the undue influence, despite the existence of psychological superiority is indeed proven. This happens because in addition to the psychological superiority, there are important elements of undue influence that have not been proven.In practice, it is not enough to deem that an agreement is voidable by undue influence from psychological superiority alone, since not all agreements are made by people in equal positions and most of them will have a degree of unbalance among the parties. "

"NAPZA adalah suatu ancaman paling mengkhawatirkan bagi remaja di hampir lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia diketahui dari 3,2 juta orang adalah pengguna NAPZA. Setiap tahun jumlah pengguna NAPZA bertambah 1 juta orang, dari 1 juta pengguna yang bertambah, diketahui 5,3% di antaranya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa, artinya dari 100 pengguna NAPZA terdapat lima pelajar atau mahasiswa sebagai penyalah guna NAPZA. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 384 remaja, prosedur pengambilan sampel dengan proportional stratified random sampling, dan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan uji statistik Chi Square yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel independen dengan dependen. Variabel independennya yaitu: faktor sosial, spiritual, umur, jenis kelamin, dan pendidikan berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA pada remaja di kota Palembang. Sedangkan untuk mengetahui faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor yang diteliti, peneliti menggunakan uji statistik multivariat yaitu regresi logistik ganda. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara sosial dan tingkat pendidikan remaja dengan risiko penyalahgunaan NAPZA, dan tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, dan spiritual dengan risiko penyalahgunaan NAPZA, dan variabel yang paling berpengaruh adalah variabel sosial. Penelitian yang dilakukan memberikan gambaran bahwa risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja lebih beriko pada sosial remaja yang tinggi, dan spiritual remaja yang tidak mendukung.

---

Drugs is a threat most feel concemed abouts for adolescent in can be more than 100 countries in the world. Indonesia are known from 3,2 million people is user drugs. Every year user amount drugs increases 1 million people, from 1 million user that increase, known 5,3% among others is student community and student, that means from 100 users drugs are existed five student or students as abuse to drugs. This research Design uses descriptive analytic method with approach cross sectional. Sampel research amounts to 384 adolescent, intake procedure sampel with random proportional stratified sampling, and random simple sampling. This Research uses statistic test Chi Square that bent on to know there is independent variable relation with dependen. Independent Variable its that is: social factor, spiritual, age, gender, and education reiates to abuse drugs at adolescent in Palembang city. Whereas to know factor the most dominani range from to factors, researcher uses statistic test multivariat that is double logistics regression. Research Resuit is got there is relation between social and education level adolescent and risk drugs abuse, and there is no relation between age, gender, and spiritual with risk drugs abuse, and variable the most having an effect on is social variable. Research that conducted give picture that abuse risk drugs at adolescent more beriko at high adolescent social, and spiritual adolescent that not support."

"Gaya hidup manusia "modern" ala Barat yang serba mewah sebagaimana disaksikan di kota-kota besar, yang tidak lepas dari penyalahgunaan Napza dan pergaulan bebas ("free sex"), tidak hanya dapat menimbulkan kesenjangan/kecemburuan sosial, tetapi juga dapat mengakibatkan kesengsaraan dan kehancuran. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (selanjutnya disebut Napza) adalah zat yang diperlukan bagi upaya penyembuhan dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan banyak korban yang terancam dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan aktivitas seksual di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Design dari penelitian ini adalah Korelasi. Jumlah populasi penyalahguna Napza di Rumah Sakir Dr. H. Marzoeki Mandi sekitar 60 orang. Sampel yang digunakan 50 dengan karakteristik usia antara 16-40 tahun dan penyalahguna Napza. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan random sampling. Variabel dari penelitian adalah penyalahgunaan Napza dengan aktivitas seksual. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner terstruktur, dan analisa data menggunakan 'chi-square test dengan tingkat kemaknaan p<0,05. Hasil penelitian menunjukan gambaran dengan menggunakan Fisher's exact test, menunjukan hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan aktivitas seksual dengan tingkat kemaknaan dengan p<0,01."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai metode intervensi mikro dalam pekerjaan sosial yang diterapkan dalam menangani masalah penyalahgunaan obat dan narkotika di kalangan remaja. Intervensi dengan pendekatan mikro ini tidak memandang individu sebagai bagian yang terpisah dari lingkungannya namun sebagai suatu sistem yang terkait erat dengan sistem sistem lainnya, dalam masalah ini, seperti keluarga dan kelompok sebaya. Maka penanganan terhadap masalah ini dilakukan baik pada remaja penyalahguna obat maupun pada sistem keluarga di mana ia menjadi bagiannya di samping pentingnya pemahaman tentang pengaruh kelompok sebaya terhadap remaja yang mengambil sikap penyalahgunaan obat dan narkotika. Penanganan kasus-kasus yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan pada proses pemecahan masalah problem solving process yang diawali dengan tahap penilaian situasi terhadap permasalahan, pendefinisian masalah, perencanaan serta pelaksanaan rencana pemecahan masalah, evaluasi serta proses terminasi dari relasi pemberian bantuan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam proses tersebut adalah interviu individual maupun interviu bersama yang dilakukan baik pada saat klien remaja penyalahguna obat masih menjalani perawatan inap di RSKO maupun setelah klien kembali ke rumah di mana hubungan sistem klien klien dengan anggota keluarganya dengan pekerja sosial dibina melalui suatu relasi yang dinamis. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk membantu memperoleh pemahaman tentang faktor faktor yang melatarbelakangi seorang remaja dalam mengambil sikap penyalahgunaan obat dan narkotika serta metode yang relevan dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam rangka penanganan masalah ini. Untuk keperluan tersebut maka dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif pada 3 tiga klien remaja, berusia antara 13 22 tahun, yang menjalani perawatan inap di RSKO Rumah Sakit Ketergantungan Obat . Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kemungkinan maksimal bagi seorang remaja untuk mengambil sikap penyalahgunaan obat dan narkotika terjadi ketika ketiga pengaruh kepribadian, keluarga dan kelompok sebaya, hadir bersama dalam suatu tingkat tertentu. Terdapat hubungan antara kondisitertentu pada ketiga faktor tersebut yang mendukung sikap penyalahgunaan obat dan narkotika. Hal ini diperoleh dengan mempelajari struktur keluarga serta hubungan di antara anggota keluarga, peristiwa peristiwa kondisi dalam kehidupan klien dan keterkaitannya dengan masalah ini serta gambaran kelompok sebaya klien yang semuanya ini sangat menunjang bagi pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap tersebut. Sedangkan metode intervensi mikro yang diterapkan pada remaja dan anggota keluarga, melalui interviu individual dan interviu bersama dalam suatu proses pemecahan masalah dengan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di atas, dapat membantu klien untuk mengungkapkan perasaannya, memahami masalah personal maupun masalah keluarga yang dialami dan keterkaitannya dengan penyalahgunaan obat juga untuk memperbaiki relasi klien dengan anggota keluarga serta melibatkan sistem klien klien dan keluarga dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dapat ditempuh untuk kelanjutan pembinaan klien. Hal-hal tersebut di atas dapat membantu sistem klien untuk mengembangkan kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam membantu klien untuk ,mengendalikan, mengurangi ataupun kemungkingan untuk meninggalkan penggunaan obat dan narkotika, di samping mengurangi ketergantungan sistem klien pada relasi bantuan yang telah dibina dengan pekerja sosial. Melihat kompleksnya permasalahan ini maka dibutuhkan 1 pemahaman tentang konsep konsep yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat dan narkotika, perkembangan kepribadian seorang remaja serta konsep konsep tentang proses intervensi mikro 2 ketrampilan di dalam menerapkan metode intervensi serta mengembangkannya dengan menggunakan pendekatan lain, seperti Analisa Transaksional maupun metode intervensi dengan pendekatan kelompok baik pada klien maupun anggota keluarganya sebagai suatu upaya ke arah penanganan masalah yang lebih komprehensif dan terintegrasi."

"Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan wewenang" melahirkan disparitas putusan yang layak untuk terus dikaji, baik dari sudut pandang Hukum Pidana maupun dari dimensi lain termasuk Hukum Administrasi. Mengingat pegawai negeri merupakan personifikasi dari wewenang publik, sehingga Hukum Administrasi sangat relevan untuk membantu memahami konsep penyalahgunaan kewenangan.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan parameter tertentu sebagai acuan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan penyalahgunaan kewenangan; meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); serta menganalisis beberapa putusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer maupun data sekunder yang akan dianalisis dengan menghubungkannya pada putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya telah lebih dulu melakukan penafsiran terhadap unsur penyalahgunaan wewenang.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan menurut Hukum Administrasi merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana. Terkait dengan kewenangan yang sifatnya terikat, maka parameter penyalahgunaan kewenangan adalah peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan terhadap kewenangan bebas parameternya didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, parameter yang digunakan hakim untuk menilai adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan sangat beragam. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menentukan satu Yurisprudensi Tetap yang dapat dijadikan acuan hakim ketika menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK untuk menghindari disparitas putusan pengadilan yang berlebihan guna mengembalikan eksistensi hukum pidana yang identik dengan prinsip legalitas.

---

Criminalization process of a do that is assumed reprehensible by people to be a rule of criminal legislation is essential in the criminal law. Basically criminalization process of abuse of authority abuse is not a new thing in the history of enforceability of criminal legislation rule in Indonesia. Since 1957 terminology of authority abuse has been used on some criminal legislation, but thus far matter of ?authority abuse" has not clear definition on criminal legislation. The independency of judge to define the elements of authority abuse has born disparity of judgment that is reasonable to be reviewed. It's not only to review it by point of view of criminal legislation but also by other dimensions, such as administration law. Because civil servant and public official are personification of public authority, so administration law is relevant object of study to comprehend further the concept of authority abuse.This resource aims to discover the certain parameter that can be used as the reference of determining whether there"s the authority abuse or not. Then this resource is delving further about the doings of authority abuse that are unlawful things based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. As the application review of unlawful things based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption, this recourse is also analyzing some court decisions related to corruption actions of authority abuse.This resource is normative resource with analytical approach that aims to know the meaning of names that are used in the legislation conceptually, and to know its applications in the practice and law judgments. The dates used in this resource are included primer and secondary date that are analyzed by linking the court judgments that previously interpreted the authority abuse on the corruption criminal action eradication.The result of this resource showing that not all action assumed as authority abuse on administration law is action which is unlawful on criminal law as being regulated on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. Related to the bound authority, authority abuse parameter is written rules, whereas on the authority which parameter is free based on general pinciple of good government (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). However, from the review result of some court judgments is founded that the parameters used by judge to assess whether there"s the authority abuse are so diverse.This resource recommends that the Supreme Court determine a constant case law to be a judges benchmark when interpreting the elements of authority abuse based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption to prevent disparity of excessive court judgment to return the existence of criminal law as guidance of the way to behave in the society which is identical to the legality."