Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dapat diukur dengan ukuran tax ratio dan tax coverage ratio. Tax ratio adalah suatu ukuran atau perbandingan pajak yang dapat dipungut dari suatu negara dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP)-nya, sementara tax coverage ratio adalah suatu perbandingan antara pajak yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipungut. Dilihat dari kedua rasio di atas Indonesia mempunyai angka tax ratio yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan negara-negara se-kawasan ASEAN–pun Indonesia mempunyai tax ratio berkisar 14% – 13%, sementara negara-negara lain mempunyai tax ratio di atas 20%, dan tax coverage ratio berkisar 66,33% sementara negara lain di atas 85%. Sebagai perbandingan angka tax ratio negara Jepang 18,6% Amerika Serikat 19,8%, Swedia 54,2%, Inggris 39,3%, Korea Selata 16,7%, India 16,9%, sementara negara-negara ASEAN yaitu Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapura 21,4%, Brunei 18,8% dan Filiphina 16,3%. Untuk memperbaiki dan meningkatkan sitem perpajakan di Indonesia telah diupayakan perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan diantaranya disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 19 tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 19/1997 dan UU No 16/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Usaha mengejar sasaran penerimaan pajak yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan eksensifikasi akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yuridis yang memadai, salah satunya adalah dengan tindakan penyanderaan. Berbeda dengan tindak pidana fiskal yang dikenakan terhadap penanggung pajak yang telah lalai/sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tindakan penyanderaan adalah upaya pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera) karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya. Skripsi ini akan membahas efektivitas penyanderaan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak; serta kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penyanderaan yang dapat menghambat tujuan dimaksud. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. ......Effectiveness and efficiency of tax collection can be measured by tax ratio and tax coverage ratio. Tax ratio is a tax measurement in which tax collectable of a state community compare to its Gross Domestic Product, however tax coverage ratio is a ratio between a number of tax collected compared to a number of tax that should be collected. From those ratio views point Indonesia has a lower tax ratio compared with other neighboring countries, even if it is compared with neighboring ASEAN countries Indonesia has the lowest tax ratio ranging from 13% to 14%. Meanwhile other countries have a tax ratio over 20% and tax coverage ratio ranging from 66.33 to 85%. As comparison tax ratio of Japan approximately 18,6% United States of America 19,8%, Sweden 54,2%, England 39,3%, South Korea 16,7%, India 16,9%, However ASEAN countries have various tax ratio Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapore 21,4%, Brunei 18,8% piliphin16,3%. In order to enhance tax collection system, Indonesia has revised tax laws and regulations such as Law No. 28/2007 concerning General Rule and Procedure; Law No. 19/2000 revision of Law No 19/1997 and Law No 16/2000 concerning Compulsion Letter of Tax Collection. An effort to attain a tax collection target is conducted by means of intensification and extensivness. However it can be better if supported by proper legal infrastructure such as corporal detention (gijzeling). Unlike treatment subject to Tax Criminal who purposely acts against the tax law, A corporal detention is a government efforts to detain a tax debtor/ tax guarantor who failed to fulfill tax liabilities. The discourse will explore effectiveness of a corporal detention as a means of enhancing government income from tax sector and explore the weakness of law and regulation related to corporal detention which potentially obstructs such objective.

Abstrak :
Penyanderaan (gijzeling) merupakan salah satu upaya penagihan pajak dengan surat paksa. Penyanderaan dalam hukum pajak dilakukan bukan karena seseorang (wajib pajak) melakukan tindak pidana, tetapi karena wajib pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi pajak yang terutang. Adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak tersebut mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap penunggak pajak dan dampak kebijakan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Dengan melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak diharapkan selain dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak juga dapat memberikan efek kejut kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Reclination (gijzeling) is one of the efforts of the active tax collection enforcement. Reclination is conducted not because taxpayers involve in a criminal tax offense but mostly due to the taxpayers do not have a good faith to settle the tax liability after certain collection efforts have been taken seriously by the Indonesia Tax Office. Tendency of taxpayers to avoid making tax settlement causes the amount of tax arrears from year to year. This thesis focuses on knowing and analyzing reclination that have been done is needed by Directorate General of Taxation and the implementation of reclination in tax settlement in period of 2003 until 2005. From the research held, it shows that reclination is expected to increase tax settlement as well as to give a shock therapy for other taxpayers to do a voluntarily tax payment obligation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul ldquo;Agenda Dynamics Penyanderaan WNI: Analisis Agenda Media dan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Filipina dalam kasus Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan tujuan penelitian: 1 untuk mengetahui agenda Media di Republik Indonesia dan Filipina di balik pemberitaan tentang penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 2 untuk mengetahui agenda policy Pemri dan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan WNI yang di sandera oleh Kelompok Abu Sayyaf; 3 untuk mengetahui agenda public dalam hal penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 4 untuk memberitakan keberhasilan Pemri dalam membebaskan WNI yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf.Metode yang digunakan dalam penelitian ialah analisis agenda setting, wawancara dan tabulasi dimana instrumen yang digunakan oleh penulis ialah: 1 mencari tahu unsur kerangka teori yang terdiri atas: a mengetahui fungsi agenda setting; b mengetahui strategi framing media; c dan mengetahui fungsi bahasa. 2 Selanjutnya penulis juga mencari tahu tentang pembentukan teks yang terdiri atas: a pemberlakuan atas peristiwa; b sumber yang dikutip; c cara penyajian; dan d simbol yang digunakan. 3 Setelah proses tersebut dilakukan, penulis akan melakukan evidensi melalui: a alat pembuktian; b bukti dalam teks; dan c makna, dimana dengan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya tengah disampaikan dan diarahkan media.Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa segala yang disampaikan oleh media memiliki agenda penting sebagaimana: 1 agenda publik, dimana publik mengharapkan atau menuntutkan sesuatu kepada pemerintah; 2 agenda kebijakan pemerintah, dimana pemerintah akan mengarahkan media untuk memberitakan segala upaya yang dilakukan pemerintah akan tuntutan publik; 3 agenda media, dimana media akan mempertemukan dua pandang: publik dan pemerintah untuk nanti dituangkan dalam pragmatis pemberitaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa publik selama ini telah diteror oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi konflik, maka, publik mendesak pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Untuk itu, media juga berupaya menyorot kinerja dan perkembangan penanganan pemerintah dalam memberantas tindakan-tindakan teror yang tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama apa pun tersebut.Keywords:Agenda Setting, Penyanderaan, Kelompok Abu Sayyaf, Media Cetak, Filipina, Indonesia, 2016

---

ABSTRACT
This study is entitled Agenda Dynamics of the Indonesian Citizens taken into hostage Agenda Setting Analysis of the Media and Governments of the Republic of Indonesia and the Philippines in the case of kidnapping of Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group with research objectives 1 to determine the agenda of the Media in the Republic of Indonesia and the Philippines behind the coverage of the kidnapping of the Indonesian citizen by The Abu Sayyaf Group 2 to determine the policy agenda of the Indonesian Government and the Government of the Philippines in an effort free the Indonesian citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group 3 to determine the public agenda in the kidnapping of the Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group 4 to cover the Indonesian Government 39 s success in liberating the citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group.The methods used in the research are agenda setting analysis, interviews and tabulation in which the instruments used by the author are 1 finding out elements of theoretical framework consisting of a determining the function of agenda setting B determine the strategy of media framing C determining the function of language. 2 Furthermore, the author also researches the formation of a text consisting of a the enactment of the events B the sources cited C how the they are presented and d the symbols used. 3 Once the process is done, we would go through the evidences of a The means of proof B evidence in the text and c the meaning, which the authors to conclude that what is actually being delivered and directed by the media.The results of this study mentions that everything conveyed by the media has an important agenda as 1 the public agenda, in which the public expects or demands something from the government 2 the government 39 s policy agenda, which the government will direct the media to promote all the government 39 s efforts regarding to public demand 3 the media agenda, which the media will bring together two views the public and the government work coexisting pragmatically. Thus the author concludes that some Indonesian citizens had been terrorized by radical groups in the name of religion as the legitimacy of the conflict, then, publicly urges the government to make the eradicate crimes committed by these groups. To that end, the media also seeks to highlight the government 39 s handling performance and progress in combating acts of terror can not be justified by the teachings of any religion.Keywords Agenda Setting, Hostage, Kidnapping Abu Sayyaf Group, Print Media, Phillipines, Indonesia, 2016

Abstrak :
Laut menjadi salah satu wilayah terjadinya kejahatan lintas negara. Kejahatan di laut yang paling sering terjadi adalah pembajakan kapal maupun penyanderaan awak kapal. Warga Negara Indonesia berulang kali menjadi korban penyanderaan ASG, salah satu kelompok ekstrem dari Filipina. Penyanderaan WNI tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang tebusan. Penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Sabah. Penyanderaan WNI dengan tebusan perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk ancaman keamanan di wilayah perbatasan juga mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Sebagai upaya pencegahan maka Indonesia menginisiasi sebuah kerja sama bersama Filipina dan Malaysia. Kerja sama tersebut dikenal dengan nama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) untuk meningkatkan keamanan maritim. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori maritim piracy, kidnapping for ransom, keamanan maritim, dan kerja sama internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa TMP Indomalphi adalah upaya Indonesia mencegah penyanderaan WNI di Laut Sulu. Kesimpulan penelitian ini adalah kerja sama TMP Indomalphi dianggap berhasil meningkatkan keamanan maritim dan mencegah penyanderaan WNI oleh ASG, walaupun masih perlu didukung dengan pembangunan ekonomi dan pendekatan sosial budaya. ......The sea is one of the areas where transnational crimes occur. The most common crimes at sea are ship hijacking and taking hostage. Indonesian citizens have been repeatedly taken hostage by ASG, an extremist group from the Philippines. The hostage-taking of the Indonesian citizen was accompanied by a demand for a ransom. The hostage-taking took place in the Sulu Sea, directly adjacent to the Sulawesi and Sabah Seas. The Indonesian government needs to be aware of the hostage-taking of Indonesian citizens with a ransom as a form of security threat in border areas that also threatens the safety of Indonesian citizens. As a prevention effort, Indonesia initiated a cooperation with the Philippines and Malaysia. The cooperation is known as the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) to improve maritime security. This study uses the concepts and theories of maritime piracy, kidnapping for ransom, maritime security, and international cooperation. The method used is descriptive qualitative research. The result of the research is that the Indomalphi TMP is Indonesia's effort to prevent Indonesian citizens from being held hostage in the Sulu Sea. The conclusion of this study is that the Indomalphi TMP cooperation is considered successful in improving maritime security and preventing Indonesian citizens from being held hostage by the ASG, although it still needs to be supported by economic development and a socio-cultural approach.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perbedaan implementasi kebijakan penyanderaan gijzeling dalam Hukum Pajak dan Hukum Perdata. Adapun parameter yang digunakan diambil dari Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan sumber kebijakan komunikasi antar organisasi terkait ciri ciri atau sifat instansi pelaksana sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa implementasi penyanderaan dalam hukum pajak maupun dalam hukum perdata sudah cukup baik jika dinilai dari parameter yang digunakan Van Meter dan Van Horn Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan penyanderaan gijzeling yaitu sarana yang digunakan dalam hukum pajak belum sepenuhnya sesuai dengan Undang Undang. ......This research isaimed to examinethe differences between implementation of gijzeling policy in Tax Law and in Civil Law. This research uses the parameters of Implementation Policy Theory from Van Meter and Van Horn which is standards and purpouse of policy source of policy communication between related organization charateristic of implementor behaviour of impolementor and economic social and politic environtment. This is a descriptive research with quantitative method. The result of this research is the implementaionof the policy both in the tax law and in civil law is good viewed from Van Meter and Van Horn parameter. Eventhough there are several differences between both policy such as facilities that used in the implementation process The facilities used in Tax Policy is has not been entirely in accordance with the Tax Law.