Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT Sarana lnsan Muda Selaras (SIMS) sedang dalam tahap upaya penyediaan jasa internet di Ciputat. Dengan kondisi terhatasnya sumber daya parusahaan dan adanya jasa internet dari Internet Services Provider (ISP) lain, perlu dilakukan upaya penyadisan jasa internet yang tepat untuk dapat memberikan jasa internet yang lebih memuaska.n daripadajasa internet kompetilomya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggnnaka.n metode integrasi Servqual dan K.arro Model ke dalam QFD, yang bertnjuan untuk mengukur kondisi knalitas jasa internet yang telah ada di Ciputat dan menghasilkan House of Quality yang kesimpulannya dijadikan usulan prioritas aspek teknis untuk penyediaan jasa internet di Ciputat. Dari basil penguknran terhadap 18 atribut jasa internet yang telah ada di Ciputat dengan menggnnakon Servqual, disimpulkan bahwa seluruh atribut jasa internet belum memiliki kualitas yang bagus. Seluruh atribut jasa internet yang ada memilikl gap skor negati:f dengan rata-rata sebesar -1,16. Sedangkan dari penggunaan Kano Model, dapat diklasifikasi kategori atribut-atribut tersebut, 5 atribut kategori A (Attractive), 5 atribut kategnri 0 (One-dimensional) dan 8 atribut kategori M (Mustbe). Sebagai kesimpulan dari matrik House of Quality, aspek teknis yang perlu diprioritaskan PT SIMS untuk penyediaan jasa internet di Ciputat ada1ah: (i) penyediaan konekai via llX, (ii) penyediaan variasi bamiwidth untuk pengguna, (iii) pemelibaraan jaringm, (iv) penyediaan koneksi internasional via satelit, (v) penggunaan bandwidth monitoring, (vi) penyedia.an sarana entertainment, (vii) support online 24 jam, (viii) optimasi responses center, (ix) penyediaan rekening di bank dan (x) program pelatihan I training. ......PT Sarana lnsan Muda Selaras (SIMS) is currently nndergoing a project to provide internet services in the Ciputat area With limited company resources and competing with other Inremet Service Providers (ISP), PT SIMS must present a better internet service options than their competitors. The research on the subject utilizes integtating Servqual and Kano Model into QFD method to obtain information on 1he quality of internet service providers in the Ciputat area and to generate a House of Quality that the conclusion will be technical aspect priority recommendations for internet services provision in Ciputat As 1he outcome of the research by Servqual, results from 18 attributes in the Ciputat area shows that all internet services attributes are still low in performam:e. All of them have a negative gap score mean is -1,16. In addition, 1he Kana Model resulted 1he classification of those attributes wieb are: 5 attributes of category A (Attractive), 5 attributes of category 0 (One-dimensional) and 8 attributes of category M (Must-be). As conclusion from the House of Quality matrix, recbnical aspect priority recommendations for PT SIMS to provide internet services in the Ciputat area are as follows: (i) provision of internet with the connection via IIX, (il) provide multi bandwidth inrernet options for users, (iii) continuous maintenance of network, (iv) provision of international connection via satellite, (v) utilize a bandwidth monitoring system in the network, (vi) provision of entertainment services, (vii) provision of a 24 hours online support, (viii) optimize responses center, (ix) optional payment services via bank transfer, and (x) 1he provision of training progouus.

Abstrak :
[ABSTRAK
Customer Equity (Ekuitas Pelanggan) merupakan suatu framework yang dapat digunakan untuk menentukan aspek apa yang paling signifikan bagi customer dari suatu perusahaan serta juga untuk mengidentifikasi kekuatan/kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lemon et al. (2001) menjabarkan 3 (tiga) penggerak utama dari Customer Equity yaitu brand equity, value equity, dan relationship equity. Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh dari ketiga penggerak utama ini terhadap loyalitas pelanggan, dengan ditambahkan variabel Trust sebagai mediator, di dalam konteks sektor Business-to-Business (B2B) dari jasa layanan I.T. di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya Value Equity dan Relationship Equity yang terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan akan tetapi seluruh ketiga penggerak tersebut terbukti mempengaruhi Trust secara signifikan.

---

ABSTRACT
Customer Equity is a framework that can be used to analyze and determine which aspect is most significantly influencing customers and also to identify company?s stregths/weaknesses. Lemon et al. (2001) described 3 (three) key drivers of Customer Equity, which are: Brand Equity, Value Equity, and Relationship Equity. This research intends to analyze the effects of the 3 (three) drivers on customers? loyalty, by adding trust as a mediating variable, in Business-to-Business (B2B) I.T. Services context. The result shows that only Value Equity and Relationship Equity that are statistically proven to be positively related with Customer Loyalty, but on the other hand, the whole drivers are proven to be positively related with Trust, Customer Equity is a framework that can be used to analyze and determine which aspect is most significantly influencing customers and also to identify company’s stregths/weaknesses. Lemon et al. (2001) described 3 (three) key drivers of Customer Equity, which are: Brand Equity, Value Equity, and Relationship Equity. This research intends to analyze the effects of the 3 (three) drivers on customers’ loyalty, by adding trust as a mediating variable, in Business-to-Business (B2B) I.T. Services context. The result shows that only Value Equity and Relationship Equity that are statistically proven to be positively related with Customer Loyalty, but on the other hand, the whole drivers are proven to be positively related with Trust]

Abstrak :
Penelitian ini berfokus terhadap perlindungan konsumen dalam hal layanan pesan singkat (Short Message Services/SMS) yang mengganggu (spamming). Mengirimkan SMS spamming ini dapat dikatakan melanggar hak privasi pengguna layanan sebagai konsumen apabila penyedia jasa telekomunikasi tidak meminta izin terlebih dahulu dari pengguna. Kewenangan untuk memberikan aturan seputar pengiriman SMS saat ini berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan peraturan pengiriman SMS tentu diharapkan lebih ketat guna melindungi kepentingan pengguna selaku konsumen. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Peraturan pengiriman SMS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo 14/2021) dinilai belum memenuhi harapan perlindungan pengguna. Dalam penelitian ini muncul pertanyaan mengenai pengaturan pengiriman SMS spamming guna melindungi kepentingan pengguna dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila terdapat hak yang dilanggar ketika menerima SMS spamming. Aturan dan upaya ini penting sebagai bentuk upaya prefentif dan represif terhadap tindakan penyedia jasa telekomunikasi yang mengirimkan SMS spamming kepada pengguna. ......This research focus on the consumer protection in terms of spamming Short Message Services (SMS). Sending spamming SMS can be considered a privacy violation as a consumer if the telecommunication service provider does not have permission from the user. The authorities to regulate upon the action of sending SMS is under the Ministry of Communication and Informatics. The developments of regulation on the action of sending SMS surely hope to be more stringent in order to protect the user as a consumer. The writing method used in this research is doctrinal as utilizing the type of normative juridical research by utilizing secondary data. Regulation for sending SMS is regulated in the Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 14 of 2021 regarding Third Amendments of Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 13 of 2019 regarding Implementation on Telecommunication Service (Permenkominfo 14/2021) is considered not to meet the expectation of user protection. In this research a question have been raise concerning the regulation on sending spamming SMS in order to protect user interest and legal remedies that can be taken by users if the their rights is violated when receiving a spamming SMS. These regulation and possible actions are important as a form of preventive and repressive measures against the actions of telecommunication service providers that send spamming SMS to users.

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT X sebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y. ......This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y.

Abstrak :
Saat ini dunia tengah memasuki persaingan yang cukup ketat dengan berbasis kepada informasi. Informasi dengan memanfaatkan teknologi Informasi menjadi aset yang berharga bagi institusi bisnis dalam memenangkan persaingan bisnisnya. LKBN ANTARA sebagai Kantor Berita Nasional Indonesia perlu melakukan langkah strategis yang ditunjang oleh kejelasan visi, misi, tujuan serta strategi bisnisnya untuk menjadi Penyedia Jasa layanan content yang terkemuka ke depan. Dengan menerapkan e-Business, diharapkan LKBN ANTARA dapat mewujudkan mimpinya tersebut. Penerapan e-Business di LKBN ANTARA ini mempergunakan metodologi yang diadopsi dari Kalakota yaitu : Membangun Pemahaman Dasar, Mengevaluasi Kemampuan Organisasi serta mendesain e-Business yang akan diterapkan. Secara konsepi ideal , LKBN ANTARA akan mendapatkan banyak manfaat dari diterapkannya e-Business ini. Seperti: Penghematan Biaya Operasional, Perampingan Proses dan mekanisme kerja Operasional, memperoleh pangsa pasar dan sumber pendapatan baru serta meningkatnya kinerja dan produktifitas wartawannya. Hanya saja karena keterbatasan waktu yang ada maka pembahasan hanya difokuskan pada sistem yang berhubungan dengan pelanggan secara langsung yang berbasis kepada internet. Ke depan, diperlukan pembahasan lebih dalam lagi terhadap aspek-aspek e-Business pada sektor atau bidang lain pada organisasi LKBN ANTARA agar dapat terwujud manfaatmanfaat di atas.

---

Nowdays, we are entering in the era of information-based competition. Information used Information and Communication Technology could be valuable asset for business institution againts tight competition. Indonesian National News Agency (LKBN) ANTARA needs to perform strategies step ahead supported by clear and defined vision, mission, objectives and strategies to become a leading Content Service and Provider. By impelementing e-Business concept, Wish LKBN ANTARA could realized its dream. We are using Kalakota Methodology to implement e-Business in LKBN ANTARA which steps are: Knowledge Building, Capability Evaluation and Design e- Business. Ideally, LKBN ANTARA can get many advantages of impelementing e-Business such as: operational cost reduction; sleeming process and mechanism of operational work; get new market (subscriber potency); new income (money /revenue generator) and improve journalist productivity. Due to time constraint in writting this Master Project, we just focus on process and application face to our subscriber directly which called LKBN ANTARA website, internet based application. Next, we need to explore and study more details process related to whole operational to be able to find their advantages in the real world.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK
Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)

Abstrak :
Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan distribusi produk makanan dan minuman halal yang tetap terjamin kehalalannya sampai ke tangan konsumen. Konsep logistik halal bertujuan untuk menjaga suatu produk halal agar tetap terjamin kehalalannya walau pun melewati berbagai fase dalam proses rantai pasok. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai sejauh mana penerapan konsep logistik halal tersebut di perusahaan penyedia jasa logistik PT. Lex Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap jajaran direksi, manajemen dan pelaksana di PT. Lex Indonesia terhadap kerangka kerja konseptual di logistik halal. Dari hasil pengolahan data wawancara didapat kesimpulan bahwa prinsip-prinsip konsep logistik halal tersebut sebagian besar sudah diterapkan di PT. Lex Indonesia.

---

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia requires the halal guaranteed food and beverage products distribution for the customer. Halal logistics concept is to maintain a halal product although it is distributed if passing through the various phases in the supply chain. This thesis observes the implementation of the halal logistics concept at one of the logistics services provider company, PT. Lex Indonesia. The method used is by conduct interviews with the directors, management and executives at PT. Lex Indonesia about the halal logistics concept. It is concluded that the most of the halal logistics concept have been implemented by PT. Lex Indonesia.

Abstrak :
Produktivitas pelabuhan tidak terlepas dari pemeliharaan fasilitasnya. Kesalahan dalam memilih penyedia jasa pemeliharaan alat bongkar muat yang tidak sesuai karakteristik pelabuhan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesiapan dari alat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif penyedia jasa pemeliharaan alat bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Perhitungan dengan melibatkan partisipasi dari 5 ahli di sektor industri pelabuhan melalui metode AHP menghasilkan bobot prioritas dari faktor - faktor pemilihan alternatif penyedia jasa pemeliharaan, yang kemudian menjadi masukkan dalam matriks keputusan dari metode TOPSIS dalam memilih alternatif dengan peringkat terbaik. ......Port Productivity could not be separated from its maintenance for cargo handling equipment. Wrong decision in selecting the maintenance provider can be one of the reason for low availability rate of the equipment. The objective of this research is to obtain alternative of port cargo handling equipment maintenance provider selection in Port of Tanjung Priok using AHP and TOPSIS method. The calculation using AHP method involves the participation of 5 experts related to port industry has generated priority weights of factors in maintenance provider selection, which became input for decision matrix in TOPSIS method for selecting the maintenance provider alternative with the best ranking.