Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis tentang legalitas eksistensi dan kewenangan Badan Penyehatan Perbankan (untuk selanjutnya disingkat BPPN). Tidak lama setelah BPPN terbentuk pro dan kontra seketika bermunculan. Berdasarkan kontroversi yuridis yang timbul dikalangan praktisi hukum maka penulis membagi dalam 3 (tiga) permasalahan. Pertama, bagaimanakah legalitas eksistensi BPPN berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN, kedua, apakah BPPN dalam penjualan aset-aset Bank Dalam Penyehatan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketiga, bagaimana pendapat Mahkamah Agung terr.adap kewenangan extra judicial BPPN melalui mekanisme hak uji material terhadap PP No 17 tahun 1999 tentang BPPN.Setelah dilakukan penelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum, sebagai hasil akhir penelitian disimpulkan pertama, bahwa dengan diundangkannya Keppres Nomor 27 tahun 1999 maka eksistensi BPPN adalah sah, meskipun jika ditinjau dari hirarkhis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dianggap kurang tepat. Kedua, telah terjadi ketidakharmonisan antara UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PP Nomor 17 tahun 1999 dengan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena PP Nomor 17 tahun 1999 itu telah menghilangkan sama sekali hak pemegang saham selaku pemilik aset-aset yang akan dijual. Ketiga, Mahkamah Agung (MA) secara tidak langsung mengakui bahwa kewenangan yang diatur dalam PP No.17 tahun 1999 banyak menimbulkan kontradiktif dan ketidakharmonisan dengan undang-undang lainnya, sehingga MA menyarankan melalui putusannya dalam perkara Hak Uji Material yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Advokat Indonesia, secepatnya PP No '17 tahun 1999 ditingkatkan menjadi undangundang sehingga memperkokoh legitimasi extra judicial dari BPPN sendiri."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yangumum digunakan para analis ekonomi dapat memprediksikan tingkat probabilitaskebangkrutan. Selain itu dilakukan pengujian dengan mengelompokan BPPN dan Non BPPNdimana pendekatan yang digunakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasanBPPN diasumsikan mempunyai probabilitas kebangkrutan yang besar dan perusahaanperusahaan Non BPPN diasumsikan merupakan perusahaan yang sehat yang tentunyamempunyai probabilitas kebangkrutan yang relatif kecil. Penelitian ini didasarkan pada masaBPPN mulai mengadakan penyehatan perbankan dimana perusahaan-perusahaan yang menjadidebitor bank-bank yang bermasalah yaltu pada pertengahan tahun 2000. Hal inilah yangmenjadi tahun dasar pengamatan. Adapun sektor industn yang dipihh untuk penelítian iniadalah real estate dan properti yang mengalami tekanan pada saat krisis ekonomi diIndonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sample adalah perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Jakarta dan yang TPO nya pada tahun 1994 sehingga laporan kcuangannya dapatdigunakan untuk penelitian mulai tahun 1995 s/d tahun 1999. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada sembilan (9) rasiokeuangan. Penulis menggunakan raslo keuangan berdasarkan Clyde P. Snckney, dalambukwiya Financial Reporting And Statement Analysis - A strategic Perspective, 3? ed 1996.Variabel independent tersebut terdiri dari: PROFITABLITY RATIOS: Total Assets Turnover, Rate of Return on Assets. SHORT TERM LIQUIDITY RATIOS : Current Ratio, Cashflow from Operation to Current Liabillities, Receivables Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio. LONGTERM SOLVENCY RATIOS : Long Term Debt Total Assets, Debt to Equity Ratio, Cashflow from Operation to Total Liabillities. Metode statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah Logit Analysis. Hasil pengujian ini mengliasilkan bahwa rasio-rasio yang dapat membedakan secarasignifikan antara perusahaan-perusabaan yang dibawah pengawasan BPPN dan Non BPPNadalah tasio Long Term Debt to Total Assets dan Debt to Equity. Adapun probabilitaskebangkrutan perusahaan baik yang dibawah pengawasan BPPN maupun Non BPPNmempunyai probabilitas kebangkrutan yang tidak teratur. Disamping itu juga ada jugaperusahaan yaitu Pujiadi & Sons Estate yang secara signifikan mempunyai probabilitaskebangkrutan dibawah 50%. Dan keseluruhan basil penelitian mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutanmelanda perusahaan yang berada dalam pengawasan BPPN relative lebih besar biladibandingkin dengan perusahaan-perusahaan Non BPPN. Disamping itu juga ada jugaprobabilitas kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan Non BPPN dimana disebabkan karenakondisi krisis ekonomi Indonesia yang melanda sangat dalam sehingga hampir seluruh sektorusaha mengalami kelesuan dan bahkan kebangkrutan."

"Dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004?2009 yang memuat 10 program, yang diamanatkan kepada Departemen Kesehatan salah satunya adalah program lingkungan sehat yang dalam pelaksanaannya telah disusun Rencana strategis Departemen Kesehatan tahun 2005?2009 termasuk indikatornya (Depkes RI, 2007). Salah satu kegiatan Program lingkungan sehat adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Program penyehatan air bersih dilaksanakan untuk pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih, tidak hanya untuk pemenuhan segi jumlah/debit, namun kualitas/mutu air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat juga harus menjadi prioritas. Untuk itu diperlukan kerja keras dari pemegang program penyehatan air, khususnya sanitarian puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan progran tersebut di tingkat puskesmas. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2007 di Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah didapatkannya gambaran kinerja petugas Sanitasi Puskesmas dan faktor-faktor yang berperan pada kinerja petugas sanitasi puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air di Kabupaten Solok Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terarah dan observasi, dengan informan Sanitarian puskesmas dilanjutkan triangulasi sumber dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang PL & PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Rendahnya kinerja sanitarian puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air bersih dilihat dari Cakupan IS rendah, Penyuluhan Kurang, Pembinaan Pokmair Kurang, Pengawasan air Kurang , Sistem informasi program tidak jalan. Faktor yang berperan dalam kinerja sanitarian tersebut adalah; kemampuan dan keterampilan sanitarian yang kurang terasah, supervisi baik dari Kabupaten maupun Kapala Puskesmas kurang; pelatihan sanitarian frekwensi yang kurang serta tidak sesuai kebutuhan, motivasi sanitarian yang rendah, imbalan dan dana operasional kurang, adanya beban kerja tambahan, sarana dan prasarana tidak memadai, kurang prioritas program oleh Kepala Puskesmas, akses sebagian wilayah kerja yang tidak lancar terutama untuk kecamatan terisolir, serta kebijakan Dinas Kesehatan terutama kebijakan anggaran yang belum memprioritaskan anggaran program kesehatan lingkungan atau program air bersih. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok pada program penyehatan air pelaksanaanya diintegrasikan dengan kegiatan puskesmas luar gedung dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana, alokasi dana opersional sesuai dengan kebutuhan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; Pelaksanaan supervisi yang berkesinambungan, Pelatihan sanitarian sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan, pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program sesuai kebutuhan sanitarian, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, pengadaan sarana dan prasaran sanitarian, merancang program pemberian reward bagi sanitarian teladan.

---

President Regulation No 7 in 2005 concerning National Development Planning at Middle Period (RPJMN) of 2004-2009 which conclude 10 programs that are instructed to Health Department. One of them is health environment program which its accomplishment arranged a strategic planning of Health Department at period of 2005- 2009 including its indicator (Health Department of Indonesian Republic, 2007). One of health environment program activity is preparing hygienic water and basic sanitation. Healthy program of hygienic water is accomplished to fulfill public access to hygienic water, not only a quantity supplied, but quality of hygienic water which is consumed by public must become a priority. Therefore, it needs a hard work from water healthy program holder, especially for sanitation officer at primary health care as leader of this program accomplishment at primary health care level.

This study was conducted from March until May 2007 at district of Solok. This study aim is to get describing of sanitation officer performance at primary health care and the factors which related to sanitation officer performance at primary health care on accomplishment of water healthy program at district of Solok in 2007. This study used a qualitative method by in depth interview, directed group discussion and observation, informant is sanitation officer at primary health care, and then source triangulation with a leader of primary health care and leader of PL and PKM of Health Service Department at district of Solok.

Low performance of sanitation officer at primary health care on accomplishment healthy program of hygienic water if it was seen from low IS coverage, less counseling, less training of Pokmair, less monitoring of water, information system program is not functioned. The factors which are important on sanitation officer performance such as : less ability and skill of sanitation officer, less supervision of district and primary health care leader, less training frequency of sanitation officer and the need is not available, low motivation of sanitation officer, less reward and operational fund, many extra jobs, facility and basic facility are not adequate, less program priority by leader of primary health care, work area access is not good especially for isolated district, and Health Service Department policy especially for budget policy which does not prioritized budget of development health program or hygienic water program.

It was suggested to Health Service Department policy at district of Solok on water healthy program in order its accomplishment is integrated with primary health care activity out of building by supporting of available facility and basic facility, operational fund allocation is available with the need, health information system development, accomplishment of continuity supervision, sanitation officer training is available with job need at work area, making of accomplishment guide and program technique guide are available with sanitation officer need, training to improve ability and skill, levying facility and basic facility of sanitation officer, arranging reward program for expert sanitation officer. "

"Perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih seringkali menjadi perhatian publik atas kapasitas dan kapabilitas pelayanannya. Citra PDAM tidak bisa dipungkiri belum lepas dari stigma negatif seperti seringnya sambungan air putus..."

"Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang punya kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (syndicated loan) dan modal kerja (working capital), dimana bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN. Banyak tagihan para debitor yang dialihkan kepada investor dari tangan BPPN. Disinilah awal mula kronologis perkara antara PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai debitor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Citra Grup."

"Krisis ekonomi di Indonesia telah memperburuk kinerjaperbankan, sehingga banyak bank yang mengalami permasalahanyang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakatterhadap industri perbankan. Dalam rangka mengembalikankepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan makaPemerintah membentuk Badan Pengawasan Perbankan Nasional (BPPN ) yang bertugas menyehatakan perbankan nasional. Salahsatu tindakan yang dilakukan BPPN adalah dengan melakukanpenggabungan usaha ( merger) bank-bank yang berada dalamprogram penyehatan yang berstatus Bank Dalam Penyehatan(BDP) , yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DutaTbk,PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT BankTiara Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT JayaBank Internasional dan PT Bank Risjad Salim Internasional.Dalam pelaksanaannya merger berkaitan dengan masalahbagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan merestrukturisasi asset yang dialihkan dan kewajiban dari bank-bank; mengkonsolidasikan dan menggabungkan (merger) atau menjual saham bank yang diambil alih; dan merekapitalisasi bank. Biaya penyehatan perbankan nasional tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 794,96 trilyun. Penilaian kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi oleh BPPN yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sebagian tolak ukur CAMELS (capital, asset quality, management, equity, liquidity dan sensitivity to market risks) dengan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tahun 2004 berada pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 35,71. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan nasional dalam pengelolaan restrukturisai BPPN tahun 1999-2003 tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin."

"Air merupakan bahan yang begitu vital dalam hidup setiap makhluk hidup, terutama manusia, sehingga keberadaannya perlu dijaga dengan baik. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan masyarakat pada air, apabila tidak diikuti dengan sanitasi yang baik maka krisis air tidak dapat dihindari. Pemanfaatan data yang tinggi dan kebuhrhan terhadap analisis yang cepat dan tepat, telah mendorong adanya kebutuhan terhadap pengembangan sistem informasi geografis kesehatan pada Air Minum dan Penyehatan Lingktrngan (AMPL) untuk menunjang proses perencaruran dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan model sistem informasi analisis spasial faktor resiko penyakit bawaan air yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam proses perencan.urn peningkatan kualitas dan kuantitas sarana air bersih dan sanitasi nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen di AMPL Pusat dan Sekretariat STBM Pusat. Sistem ini dikembangkan dengan memasukan indikator faktor risiko diare melalui tiga variabel yaitu: kependudukan, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang selanjutnya dilakukan identifikasi wilayah berisiko diare di tingkat provinsi dan plotting sebaran pelaku program percepatan akses SABS. Dengan melahrkan proses analisis over laying dan plotting data dalam sistem ini, maka keluaran yang didapatkan berupa data tabulasi, grafik dan peta, yang dipercaya manlrpu melihat kesenjangan masing-masing wilayah. Analisa spasial dilakukan dengan menggunakan software Arc View 3.3 (non open source) sehingga masih dibutuhkannya eksplorasi software yang lebih praktis dalam menjawab kebutuhan pengguna sistem kedepannya.

---

Water is such a vital comodity in the lfe of every living teature, especially humans, so fts presence should be maintained properly. Population density increases the water needs of the community, thus the water crisis can not be avoided if onlyJbllowed by good sanitation. High data utilization ond the need for rapid and precise analysis, has driven the need for the development of geographic information systems in health Drinking Water and Sanitation (AMPL) to support planning and decision-making process.

This study aimed to identify models of information systems spatial analysis of water-borne disease risk factors that can support decision making in the planning process improved the quality and quantity of clean water and sanitation facilities nation wide.

Data collection methods used are in-depth interviews and document studies at the Centre AMPL and the Secretariat STBM, Jakarta. The system was developed by including indicators of risk factors of diarchea in three variables: population, erwironment and behavior of clean and healthy, which in turn made the identification of areas at risk of dianhea at the provincial level and plouing the distribution of program participants access acceleration SABS.

SABSBy doing the over-laying and plotting dota analysis in this system, then its output is obtained in the form of data tabulation, charts and maps, are believed to be able ta see the gap of each region. Spatial analysis is done using soffi,vare Arc View 3.3 (non open source) so it still needs a more practical exploration software in answering the needs offuture users of the system."