Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peneliti tertarik membahas interaksi kekuasaan seputar penyusunan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai upaya demokratisasi dunia penyiaran. Regulasi sebelumnya yakni UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran merupakan personifikasi otoriterianisme dan represifme rezim terhadap dunia penyiaran mengingat dunia penyiaran merupakan dunia yang dinamis, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 12 Maret 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal sejumlah organisasi yang merepresentasikan kepentingan kalangan industri penyiaran mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung RI. Regulasi media pasca reformasi tersebut tentu tidak Iahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan panjang berbagai kepentingan dan kekuatan yang mendeterminasi keseluruhan proses penyusunan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkapkan: Bagaimana menjelaskan interaksi konfliktual struktur (variasi negara dan pasar) vis-a-vis agensi (organisasi jurnalis dan anggota civil society lainnya) seputar penyusunan regulasi penyiaran media pasca reformasi? Bagaimana pihak-pihak tersebut mengkonstruksi realitas UU Penyiaran 2002 dalam konteks kepentingan masing-masing? Serta bagaimana menjelaskan relasi saling mempengaruhi (interplay) antara strktur dan agensi seperti di atas, serta bagaimana kepentingan ekonomi-poiitik pihak-pihak yang terkait dileburkan ke dalarn UU Penyiaran 2002 tersebut? Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualifatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik; analisa dokumen dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik berupa berbagai draft RUU Penyiaran versi DPR, pemerintah, publik (berbagai elemen masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai publik) serta dari kalangan industri penyiaran, juga risalah berbagai rapat yang berlangsung di DPR seputar isu dimaksud, wawancara mendalam, wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penelitian, dan pengamatan tak restruktur, observasi tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan seputar penyusunan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan perspektif critical political economy dengan varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa, juga digunakan Teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Berger&Luckrnann (1966) untuk memahami UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai sebuah realitas sosial. Hasil temuan di Iapangan menunjukkan bahwa terdapat 2 aspek historical siruaredness yakni pertama, gerakan reformasi yang menumbuhkan tuntutan desentralisasi penyiaran. Reformasi menumbuhkan semangat kedaerahan sedemikian kuat sehingga dunia penyiaran juga terkena implikasinya. Terutama sistem penyiaran yang sentralistik Jakarta, dipandang tidak sesuai dengan semangat kedaerahan. Kedua, ekspansi kapitalisme global yang mengambil noe-liberalisme sebagai ruh. Pada sisi ini, kecenderungan untuk mengubah regulasi penyiaran yang state oriented diarahkan sedemikian rupa-menjadi melulu berorientasi pada pasar (marker oriented), tidak lain adalah bentuk ekspansi kapitalisme global yang pada titik tertentu mengatasnamakan publik untuk menggeser peran negara. Sejumlah interaksi konfliktual muncul dan berkembang seiring dengan proses penyusunan UU N032 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Secara keseluruhan, terdapat tida poros kekuatan yang terlibat dalam perguiatan tersebut, yakni negara (variansi eksekutif dan legislatif), publik dan pasar. Terdapat kekuatan saling mempengaruhi (interplay) antara satu kekuatan dengan yang lainnya, sehingga pada satu titik masing-masing negara, publik dan pasar dirugikan, namun pada titik yang lain sebaliknya. Interaksi konfliktuil tersebut, selain dikarenakan perbedaan kepentingan, juga dikarenakan terdapat perbedaan dalam mengkonstruksi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai suatu realitas sosial. Satu hal yang pasti, secara keseluruhan tidak ada yang paling diuntungkan dalam pergulatan kepentingan tersebut karena selalu saja terjadi kompromi dalam setiap isu, hanya kalau dilihat dari aspek kerugian, maka pasarlah (baca: industri penyiaran) yang paling dirugikan, terutama dengan penerapan sistem siaran berjaringan.

Abstrak :
Pada saat ini, radio broadcasting masih menjadi salah satu pilihan yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Radio juga menjadi sarana broadcasting yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi televisi karena hanya data audio yang dikirim. Sehingga informasi-informasi terbaru dapat diinformasikan lebih cepat ke masyarakat. Pada radio broadcasting analog dibagi menjadi radio broadcasting AM (Modulasi Amplitudo) dan radio broadcasting FM (Modulasi Frekuensi). Kondisinya, radio broadcasting FM lebih banyak peminatnya dibanding AM, karena kualitas suara yang lebih baik dan tahan terhadap noise. Di kota Medan, saat ini terdapat 35 stasiun radio FM yang mengudara. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri 13/2010 terjadi perubahan jumlah kanal dan penomoran kanal di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya terdapat dua stasiun radio di kota Medan yang memperebutkan satu kanal. Sehingga dibutuhkan perancangan kanal baru di kota Medan untuk memenuhi permintaan tersebut. Penambahan kanal tersebut, harus mempertimbangkan kondisi stasiun radio eksisting yang ada di kota Medan. Artinya, ketika stasiun radio baru siaran, sedapat mungkin tidak menginterferensi stasiun radio baru itu sendiri maupun stasiun radio eksisting lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga batasan teknis pemancar berupa field strength, daya, pattern antena, dan adjacent channel. Pada skripsi ini dirancang penambahan kanal baru untuk kota Medan dengan kemampuan minimum dapat melayani lebih dari 50% populasi dan wilayah cakupannya serta memenuhi persyaratan Minimum Field Strength. Hasil dari simulasi diperoleh suatu sistem pemancar radio FM yang bekerja pada frekuensi 106,1 MHz atau pada kanal 186 dengan daya 3 kW mampu melayani hingga 72,7% populasi dan 52,58% cakupan di wilayah Medan. Walaupun nomor kanal yang digunakan berada pada adjacent-channel kedua dari kanal eksisting di wilayah Medan, akan tetapi kondisi ini masih dapat dipertimbangkan mengingat tidak adanya interferensi yang terjadi ketika stasiun radio tersebut mengudara.

---

Nowdays, broadcasting radio is still society?s choice as a medium for information and entertainment. Radio is also a better broadcacting medium compared to television because it is only transferred audio data. This would mean that the updated information can be received faster to society. Analog broadcasting radio divided into AM (Amplitude Modulation) and FM (Frequency Modulation). It turned out FM broadcasting radio has more listeners than AM for having better sound quality and resistant to noise. There are currently 35 FM radio stations in Medan. However, the channel amounts and numbering was changed due the Indonesia Ministerial Regulation number 13 that was published in 2010. As a result, there are two radio stations in Medan that have to compete each other for one channel. The situation would require a new planning for new channel in Medan to fulfill the demands. It means, when a new radio station broadcasts, it doesn?t interfere with itself and any other existing radio. Moreover, it has to consider also the transmitter technique limitations for the planning such as field strength, power, antenna pattern, and adjacent channel. In this Final Project, there will be a design for a channel addition in the city of Medan with the minimum capacity of serving more than 50 percent of the population on the region and able to meet the requirement of minimum field strength. The result of the simulation is acquired through a FM transmitter on 106,1 MHz or on channel 186 with power of 3 kilowatts which able to serve up to 72,7 percent of population and 52,58 percent coverage area of Medan. Though the channel's number that is used is on the second adjacent channel of the existing channels in Medan, the condition is still be able to considered given while the radio broadcasts that there are no interference.