Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
Martiman Prodjohamidjojo, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
363.25 MAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zulfahmi, author
Tesis ini membahas pengaturan dan mekanisme serta pelaksanaan penyidikan kembali terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menyarankan perlunya pengaturan yang tegas dalam undangundang mengenai penyidikan kembali perkara yang pemah dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru; perlunya mekanisme pengeluaran...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37427
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Beste Refo Kandida, author
Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Wisnu Pambudi, author
Mulai 1 Januari 1984 sampai sekarang, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem ini memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi saja. Alat pengujian kepatuhan yang efektif adalah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan secara acak.
Secara normatif, Hasil Pemeriksaan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22643
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Engkesman R. Hillep, author
Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mona Ervita, author
ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51729
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahwan, author
Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annissa Kusuma Hasari, author
Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26107
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Irana Justina Zega, author
Tanggal 28 Februari 1991, Pemerintah melalui Direksi BI mengeluarkan surat keputusan no 23/67/Kep/Dir. Dimana salah satu kebijaksanaannya mengatur perihal kewajiban penyedikan modal minimum sebesar 8% pada akhir tahun 1993. Penulis tertarik untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kemampuan perbankan nasional untuk memenuhi kewajiban modal minimum sebesar 8 persen. Metoda penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
S18460
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cindya Mulia Kencana, author
Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
