Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal.......This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.......This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan SAP berbasis kas menuju akrual. Selain itu juga dibahas mengenai analisis penyisihan Piutang TGR tidak tertagih serta efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Piutang TGR. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengakuan dan penyajian Piutang TGR belum sesuai dengan SAP berbasis kas menuju akrual, sedangkan untuk pengukuran dan pengungkapan Piutang TGR telah memenuhi ketentuan dalam SAP berbasis kas menuju akrual kecuali pengungkapan mengenai penjelasan penyelesaian Piutang TGR. Selain itu didapati bahwa pengelolaan Piutang TGR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya melakukan perbaikan atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan Piutang TGR agar sesuai dengan ketentuan dalam SAP berbasis kas menuju akrual serta memperbaiki upaya penagihan Piutang TGR.

---

This study discuss about the accounting application of Torts Claim Receivable in Local Government of DKI Jakarta which include the recognition, measurement, presentation, disclosure, and its compliance with the Government Accounting Standard, cash toward accrual. This study also analysis the allowance for doubtful accounts for Torts Claim Receivable and effectiveness of Local Governments of DKI Jakarta in managing its Torts Claim Receivable. This study is a qualitative case study approach. The study states that the recognition and presentation of its Torts Claim Receivable are not in accordance with the Government Accounting Standard, cash toward accrual. Meanwhile the measurement and disclosure have complied with the Government Accounting Standard, cash toward accrual except the explanation of Torts Claim Receivable settlement. In addition, it was found that the management of Torts Claim Receivable have yet effective. The Local Government of DKI Jakarta suppose to improve the recognition, presentation, and disclosure of its Torts Claim Receivable to conform with Government Accounting Standard, cash toward accrual and improve the collection."

"ABSTRAKSalah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi2006) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2010 adalah mengenaipenurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan di mana perusahaanmelakukan penilaian penurunan nilai secara individu dan kolektif. Laporanmagang ini membahas mengenai siklus penjualan dan pencatatan piutang usahaPT X, kebijakan akuntansi PT X, penentuan penurunan nilai piutang usaha yangdilakukan PT X dengan menggunakan tabel umur piutang dan penentuan yangseharusnya dilakukan PT X berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55(Revisi 2006). Laporan ini juga membahas perbedaan jumlah cadanganpenyisihan piutang tidak tertagih menurut PT X dan menurut auditor. Karenajumlahnya tidak material maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah tersebut.

---

AbstractOne of the things that is governed by SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006) which have been effectively started on January 1, 2010 is aboutimpairment and uncollectible of financial assets where the company has to doimpairment assessment individually and collectively. This internship reportdiscusses about sales cycle and recording of account receivable in PT X,accounting policy of PT X, determination of account receivable impairment that isdone by PT X with aging schedule and the determination that should have beendone by PT X according to SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55(Revised 2006). This report also discusses about the difference in amount ofallowance for doubtful accounts according to PT X and auditor. Because theamount is not material therefore no adjustment is made for that amount."