Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam kegiatan Administrasi Perpajakan kemungkinan terjadinya perselisihan perpajakan tetap ada. Perselisihan ini berpokok pada beban pajak dan berpangkal pada tindakan administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tindakan administrasi perpajakan yang bisa jadi pangkal perselisihan perpajakan adalah surat keteapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitahuan, surat ketetapan kelebihan pembayaran pajak dan pemotongan pihak ketiga, terhadap hal ini dapat diajukan kelembaga keberatan dan banding."

"Administration and procedure of administrative courts in Indonesia."

"Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara dengan UU No. 30/2014 tersebut. Subtansi hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: Pertama, UU No. 30/2014 secara signifikan memperluas makna keputusan administrasi, perluasan makna tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 87 (Penetapan tertulis mencakup tindakan faktual, memperluas sumber terbitnya keputusan administrasi, perluasan terhadap legal standing yang akan menggugat, melegalkan keputusan berbentuk elektronik, dan merubah paradigma dalam sikap diam/ lalai pejabat dari fiktif negatif ke fiktif positif). Maka implikasinya perlu merevisi pasal 1 angka (9), pasal 2 angka (1,6), dan pasal 3 Ayat (1,2,3) undang-undang peradilan administrasi. Kedua, UU No. 30/2014 merekonstruksi dan mengembangkan eksistensi upaya administratif menjadi: 1) General untuk semua kasus; 2) Terintegrasi menjadi satu sistem dengan peradilan murni; 3) Pengujian akhir hasil banding di peradilan administrasi tingkat 1 (PTUN); 4) Memiliki hukum acara dengan berbasis fiktif positif; 5) Empowering terhadap institusi pemerintahan; 6) Pembebanan sanksi administratif. Konsekuensi hukum dari konstruksi tersebut adalah; a) Ketentuan pasal 48 UU No. 9/2004 harus dihapus, karena menempatkan upaya administratif bersifat alternatif-imperatif; b) Penghapusan Pasal 51 ayat 3 UU No. 9/2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum setelah upaya administratif ke PTTUN; c) dan revisi Pasal 55 UU No. 9/2004 berkenaan dengan ketentuan tenggang waktu. Ketiga, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan keputusan peradilan administrasi UU No. 30/2014 mengkonsepkan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk dari sanksi administratif yang dikelompokkan kedalam jenis sanksi administratif sedang (tidak memandang sebagai suatu sarana eksekutor sebagaimana konsep uang paksa dalam undang-undang peradilan administrasi negara). Dan pelaksanaan uang paksa secara yuridis menjadi tanggungjawab atasan pejabat dengan proses pemeriksaan internal instansi pemerintahan secara berjenjang. Dan mengenai sumber uang paksa tersebut dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan sebagaimana penjelasan pasal 81 Ayat (2) UU No. 30/2014.

---

The Law Number 30 Year 2014on Governmental Administration a new foundation and becomes the main material law of state administrative procedure law. Due to the close relation between the material law and procedural law that contains formal procedure on the implementation of such material law rules, a conformity between the substance in the Law of the State Administrative Law Procedure by Law No. 30/2014. The substances of law being focused on in this thesis such as: First, The Law No.30/2014 is significantly provided a more extensive meaning an administration decision, extensively meaning can be seen to Article I number (7) and Article 87 (Written decision include to factual actions, extensively the source of issuance of an administration decision, extensively to legal standing of litigant, legaliting to electronic decision, and changing paradigzm in the official?s readiness/negligence from negative fictive to positive fictive. Therefore, the implication need to revise article 1 number (9), article 2 number (1,6), and article 3 number (1,2,3) from the Law of Administration Procedural. Second, The Law No. 30/2014 reconstructed and developed the existence of administrative beroep such as: 1) is generally applicable for all cases; 2) is integrated into one system under pure judicial court; 3) final testing of the appeal result in level 1 administration judicial court; 4) Has a positive fictive-based procedural law; 5) Empower the governmental institution; 6) imposition of Administration sanction. Legal consequences of such construction are; a) The provision of article 48 of The Law No. 9/2004 must be eliminated, because it disposes an imperative-alternative of administration beroep; b) Elimination of Article 5l number 3 of The Law No. 9/2004 that states legal effort following the administrative beroep to PTTUN; c) and revision of Article 55 of The Law No. 9/2004 with regard to the provision of deadline. Third, for efficiently implement administration judicial court order, The Law No. 30/2014 provides the concept of penalty payment (dwangsom) as a form of administrative sanction, grouped into a medium administrative sanction (without considering it as an executer media as thepenalty payment concept in the Law of the State Administrative Law Procedure. And then the implementation of juridical penalty payment shall be the responsibility of the official?s superior with step-by-step internal inspection process of the governmental institution. And with regard to such source of penalty payment shall be borne by the concerned official as stated in the description of article 81 number (2) of The Law No. 30/2014."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Fokus utama penelitian adalah menganalisis yurisdiksi objek sengketa (PTUN) Jakarta dalam menangani gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN-Jkt, dengan mempertimbangkan asas yuridikitas dan legalitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan analitis untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tersebut mengandung kesalahan objek sengketa yaitu gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo yang kemudian disidangkan oleh PTUN Jakarta Meskipun dalam pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ada prinsip hukum yang berbunyi ius curia novit yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” hal ini berlaku pada saat perkara sudah diterima oleh pengadilan, sebab ada yang disebut “dismissal procedure” yang membolehkan Ketua Pengadilan untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana kesalahan yurisdiksi dapat mencederai prinsip kepastian hukum, menciptakan ketidakpastian dalam sistem peradilan, serta menimbulkan preseden negatif yang berpotensi merugikan integritas peradilan administrasi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan gugatan tanpa dasar yurisdiksi yang jelas dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi dan kehati-hatian dalam proses penilaian yurisdiksi objek sengketa di PTUN guna memastikan keadilan dan menjaga keberlanjutan sistem peradilan administrasi yang berintegritas.

---

This research is motivated by Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court at the Jakarta State Administrative Court (PTUN). The main focus of the research is to analyze the jurisdictional of the disputed object (PTUN) Jakarta in handling Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court regarding Decision Number 604/G/2023/PTUN-Jkt, by considering the principles of jurisdiction and legality and their impact on legal certainty and justice. This research uses a doctrinal research method through an analytical approach to examine relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the lawsuit contains an error in the object of the dispute, namely Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court Suhartoyo, which was then tried by the Jakarta PTUN. Although in Article 10 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power there is a legal principle that states ius curia novit, namely "The court is prohibited from refusing to examine, try, and decide a case filed on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and try it" this applies when the case has been received by the court, because there is something called a "dismissal procedure" which allows the Chief Justice not to accept a lawsuit filed by the plaintiff with the conditions stated in Article 62 of Law No. 5 of 1986. In addition, the discussion in this study also highlights how jurisdictional errors can harm the principle of legal certainty, create uncertainty in the judicial system, and create negative precedents that have the potential to harm the integrity of administrative justice. Further analysis shows that accepting a lawsuit without a clear jurisdictional basis can affect public trust in the judicial institution. This study also provides recommendations to improve the accuracy and caution in the process of assessing the jurisdiction of disputed objects at the PTUN to ensure justice and maintain the sustainability of an administrative justice system with integrity."

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."