Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
T40573
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sandra Dewi, author
Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51802
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertian tentang masa peralihan...
Hukum dan Pembangunan. Vol.27 No.1 Februari 1997: 1 - 4, 1997
HUPE-27-1-Feb1997-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan...
JLI 6:4 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rum Osman, author
Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tegar Dilaga Halimana, author
Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor...
2017
T47321
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gatot Sutamtomo, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hotmian Helena S., author
Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25704
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Soetomo, 1946-, author
Malang: Lembaga Penerbit UNIBRAW, 1981
346.04 SOE p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sinaga, Sahat H.M. Tua, author
Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T36876
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library