Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memeriksa peran aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing dalam melawan praktik profit shifting bermotif pajak. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa dalam rezim aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing yang ketat, penegakan hukum dapat mengurangi praktik profit shifting bermotif pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Studi ini berfokus pada apakah peraturan terkait transfer pricing baru yang disarankan oleh OECD dapat mempengaruhi penghindaran pajak internasional di negara-negara ASEAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Proyek BEPS yang diinisiasi oleh OECD dan G20 terhadap penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam Proyek BEPS. Penelitian ini menggunakan model modified-HRA atau pendekatan Hines and Rice, untuk mengukur elastisitas perbedaan tarif pajak terhadap profitabilitas yang dilaporkan sebagai ukuran penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampelnya adalah perusahaan publik di ASEAN yang dimiliki oleh perusahaan asing. Penelitian ini kemudian membahas efek moderasi dari aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing pada penghindaran pajak internasional secara umum, dan selanjutnya di setiap kategori negara dan perusahaan. Dengan menggunakan komponen peraturan terbaru, penelitian ini menilai ulang skor keketatan aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing untuk setiap negara selama tahun pengamatan 2012-2019. Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan peraturan dan kerja sama multilateral yang disarankan oleh OECD dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional di negara-negara berkembang ASEAN, terutama oleh perusahaan subsider yang tidak terafiliasi negara low tax jurisdiction. Penelitian ini juga memeriksa peran keanggotaan Inclusive Framework dalam penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menemukan bukti lemah tentang pengaruh Inclusive Framework terhadap penghindaran pajak internasional. ......This study examined the role of transfer pricing anti-avoidance rules in countering tax-motivated profit-shifting practices. Previous research has found that in a strict transfer pricing anti-avoidance rules regime,  law enforcement can reduce tax-motivated profit-shifting activities conducted by multinational companies. This study focused on whether the new transfer pricing regulations suggested by the OECD could affect international tax avoidance in ASEAN countries. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the BEPS project initiated by the OECD and G20 on international tax avoidance by multinational companies, especially in ASEAN developing countries participating in the BEPS project. This study incorporated a modified Hines and Rice approach (HRA) fixed-effect regression model to measure the elasticity of tax rates difference to reported profitability as a measure for international tax avoidance. This study use purposive sampling techniques, where the samples are public companies in ASEAN owned by foreign companies. This study then discuss the moderating effect of transfer pricing anti-avoidance rules on international tax avoidance in general, and further in each category of countries and companies. Using the latest regulatory components in country transfer-pricing guidelines, This study re-score the transfer pricing anti-avoidance rules for each country along the observation years of 2012-2019. This study found that regulatory updates and multilateral cooperation suggested by the OECD could reduce international tax avoidance practice in ASEAN developing countries, especially by subsidiaries which are not low tax jurisdiction affiliates. This study also examined the role of Inclusive Framework membership on international tax avoidance. This study found weak evidence of the influence of Inclusive Framework toward international tax avoidance.

Abstrak :
Indonesia memiliki beberapa anti tax avoidance rules (peraturan anti penghindaran pajak), salah satunya adalah controlled foreign corporation rules (CFC Rules). CFC Rules adalah peraturan yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak menunda penerimaan penghasilan dari investasi di luar negeri karena memiliki kekuasaan terhadap perusahaan di luar negeri tersebut. Investasi ke luar negeri ini merupakan sebuah ironi, di satu sisi dalam negeri masih sangat membutuhkan investasi sementara di sisi lain investasi dilakukan ke luar negeri dan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu CFC Rules tidak digunakan secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan fiskus dan kelemahan peraturan yang ada serta tidak didukung dengan data dan informasi yang memadai. CFC Rules yang ada tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1995. CFC Rules merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang tahap formulasinya melalui proses politik yang dipengaruhi oleh pihak internal dan eksternal. CFC Rules ini sesuai dengan justifikasi legal hak pemajakan suatu negara. Selain itu CFC Rules juga merupakan cara yang paling umum dan mungkin yang paling efektif dalam melawan kompetisi perpajakan termasuk penghindaran pajak (tax avoidance). Di dalam CFC Rules terdapat beberapa pembenaran dan pendekatan yang digunakan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan key informan dan pengamatan mendalam didukung dengan kuesioner terhadap beberapa responden. Hasil penelitian yang didapatkan adalah CFC Rules masih kurang dipahami oleh fiskus di lapangan. Terhadap fiskus yang memahaminya, terdapat kesulitan dalam pelaksanaan, karena lemahnya peraturan yang ada dan tidak tersedianya data/informasi yang diperlukan. Selain itu terdapat kelemahan dalam perbaikan kebijakan, yang dipengaruhi oleh kemampuan memahami masalah terkait dengan CFC Rules, kemauan para pejabat untuk memperbaikinya, dan hambatan dari pihak-pihak yang menentang baik internal maupun eksternal. Bila dibandingkan dengan CFC Rules di Australia dan CFC Rules yang berlaku umum, CFC Rules di Indonesia masih sangat sederhana dan belum disusun secara komphrehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah CFC Rules tidak sama untuk masing-masing negara, tetapi disesuaikan dengan peraturan domestik dan pengaruh dari CFC Rules itu sendiri. Lemahnya pelaksanaan CFC Rules di Indonesia terjadi karena lemahnya pengetahuan fiskus, lemahnya pengawasan dari atasan, data/informasi yang diperlukan tidak tersedia, dan lemahnya peraturan yang ada. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan DJP kurang berhasil karena lemahnya kemampuan pengetahuan terkait CFC Rules, tidak adanya keinginan untuk memperbaiki, dan adanya hambatan dari pihak eksternal yang tidak menghendaki adanya perubahan CFC Rules tersebut.

---

Indonesia has several anti tax avoidance rules, which one of them is the controlled foreign corporation rules (The CFC Rules). The CFC Rules are rules that are used to combat the tax payers deferred income from investation in foreign country since they have control in it. There is an irony in this foreign investation, in one hand our country still needs investation, in the other hand investation has go out to foreign countries for tax avoidance reason. The CFC Rules are not optimally utilized because of the limitation of tax officers knowledge, rule weakness, and limitated informations and data. The current CFC Rules have never changed since 1995. CFC Rules are part of tax policies which their formulation stages are trigered by political processes that are influenced not only by internal The Indonesian Directorate General of Taxes (The Indonesian DGT) but also by external The Indonesian DGT. The CFC Rules had met legal justification of taxation right in one country. Besides, The CFC Rules are also the most common and effective way to combat tax competition including tax avoidance. The CFC Rules are using several justifications and approaches. This research is a descriptive analysis, with a qualitative approach. This research is supported by literatures study and field study.The collecting data in the field study is conduct by interviewing key informans and depth observations that supported by respondents questionnaires. The results of this research shows that several tax officers do not quite understand about The CFC Rules. Some of the tax officers that understand about The CFC Rules face difficulties in implementation because the rules are weaks and not supported available informations and data. Besides there are weaknesses in policy reformations that are influenced by the ability in problem understanding of The CFC Rules, willingness to reform, and obstacles from who resistance both internally or externally. Compared to Australian CFC Rules and common CFC Rules, The Indonesian CFC Rules are too simple and incomprehensive arranged. That The CFC Rules from a country to other countries are not similar, because The CFC Rules has to be suitable to domestic rules and influence from CFC Rules themselves. The weaknesses of The Indonesian CFC Rules implementations are occured because of the lack of tax officers knowledge, the weakness control from superior, the unavailable data and informations, and the weaknesses of available rules. The reformation efforts conducted by Directorate General of Taxes do not quite succeed because of the lack of knowledge related to CFC Rules, unwillingness to reform, and the obstacles from both internal and ex`ternal factors which do not want CFC Rules is changed.