Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhipelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaandan perlindungan pasar tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifatdeskriptif dan dilihat dari manfaatnya penelitian ini termasuk pada penelitian murnikarena dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan teoritis secara mendasar.Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Jenis data yangdipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknikpengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam denganNarasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan pengelolaan pasar di kotaSurakarta dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku-buku ilmiah,peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lainnya yang memilikiketerkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan olehpeneliti dalam melakukan penelitian menggunakan model Miles dan Huberman, dimanadalam model tersebut terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaknireduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkanpenelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasikebijakan/pelaksanaan peraturan daerah kota surakarta nomor 1 tahun 2010 tentangpengelolaan dan perlindungan pasar tradisional meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan,Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderunga n (Disposition) paraPelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan EkonomiSosial dan Politik, Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan KeputusanPemerintah, dan Adanya Sanksi Hukum.

---

AbstractThis Reserach was purposed to analyze the factors that influence the implementation ofSurakarta Local Government Act 2012 Chapter 1 About the management and preservation oftraditional market. This was descriptive research included on pure research that was carried outto give theoritical knowledge fundamentally. The location of this research was conducted inPublic Market Management Office of Surakarta. There were primary and secondary data used inthis researh. Technique of colecting data was conducted through dept-interview with thecompetent informant, literature studies by using some scientific books, statutory act, and otherresourches related to the issue. Data analysis adopted the framework developed by Miles andHuberman (1994) that described the major phases of data analysis consists of data reduction,data display, and conclusion drawing as well as verification. The result of this research showsthat there are some factors that influence the implementation of Surakarta Local GovernmentAct 2012 Chapter 1 About the management and preservation of traditional market, namelytarget and standard market, resourches, the implementer characteristics, Disposition of theimplementer, inter organizational communication and the implementer activity, Social Economyand Political Environment. Besides, how the society do respect toward the authority andGovernment?s decision, as well as the existence of legal sanctions can be also an importantfactors that influence the implementation of Surakarta Local Government Act 2012 Chapter 1About the management and preservation of traditional market."

"Based on an analysis using the factors deemed affecting Yogyakarta Regional Representative Council (DPRD): policy factors, organizations, and environment, there are opportunities and challengers that have to be faced by the (DPRD) to carry out the function succesfully. One the opportunities is the avability of facilities and sufficient funds to support the implementation of the function. The challenges include lack of understanding of the policy and commitment to the duties as a representative among legislators due to low socialization of the policies., low quality of human resources associated with the taks that must be addresed in the council, DPRD order problem, weak support for political elites in the central and provincial councils and political parties strong control over the legislators. Challengers, the existing Yogyakarta council must immediately make creative effort to overcome them by developing the members human resources quality, improving understanding of the role of a legislator, revising the orders, estabilishing smooth coordination between central and provencial political elites and reducing the power of political parties control to the legislator in states loosely based on their aspirations. The last factor that affects the implementation of the legislative function of the DPRD is the environmental factor. This factor consists of the political environment, bureaucratic, elites, political parties and society"

"ABSTRACTNegara Indonesia adalah  Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan  Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap Inkonstitusional. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneltian ini membahas kedudukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk pengawasan pemerintah pusat  terhadap proses pembentukan dan jalanya peraturan daerah serta kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah  setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedudukan Peraturan Daerah terhadap pengaturannya di daerah yaitu peraturan yang dapat dibentuk oleh daerah yang mengatur urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ditentukan undang-undang yang mencakup terhadap wilayah daerahnya tersebut. Kewenangan Pemerintah Pusat Untuk Mengawasi Proses Pembentukan dan Jalanya Peraturan Daerah adalah secara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Setelah Adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.56/PUU-XIV/2016 dibatasi menjadi hanya kewenangan Executive Preview dimana pemerintah hanya memiliki kewenangan pengawasan secara preventif.

---

ABSTRACTThe State of Indonesia is a State that adheres to the form of a Unitary State based on the 1945 Constitution. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government gives the central government the responsibility to oversee Local Regulations in an Executive Review through the cancellation of the Local Regulation. After the issuance of the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Court Decision No. 56 / PUU-XIV / 2016, the afore-mentioned authority is considered unconstitutional. The form of this research is juridical-normative, this research is carried out by examining the principles, both written and unwritten. This research discusses the position of local regulations in the implementation of regional government, forms of central government oversight of the process of forming and implementation of local regulations and central government authority on supervision of local regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Constitutional Court No 56 / PUU-XIV / 2016. The position of the Local Regulation on its regulation in that specific region is a regulation that can be established by the region that regulates concurrent government affairs as stipulated by the law which covers the area of the region. The authority of the Central Government to Supervise the Process of Establishing and Spending Regional Regulations is in the form of preventive and repressive supervision. The authority of the Central Government against Regional Regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and the Decision of the Constitutional Court No.56 / PUU-XIV / 2016 was became limited to only the authority of Executive Preview where the government only has the authority to preventive supervision."