Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan masalah kependudukan yang kerapkali dihadapi DKI Jakarta maka PemProv DKI Jakarta berinisiatif mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan, yaitu Perda No. 4 Tahun 2004 pasal 50 dan Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2005 pasal 152. Pelaksanaan dari kebijakan ini diantaranya difokuskan di wilayah Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dikarenakan wilayah ini banyak terjadi pelanggaran administrasi kependudukan. Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan di Kelurahan Duren Sawit dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Duren Sawit, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mencoba mendeskripsikan terkait implementasi dari kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian kependudukan di wilayah ini. Dalam menganalisis pokok bahasan skripsi, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis sumber data, yakni data primer diantaranya dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber. Sedangkan, data sekunder dengan membaca literatur, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, brosur, website di internet, artikel-artikel, dan hasil penelitian lainnya berupa skripsi, tesis, makalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh terkait implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian kependudukan yang dilakukan dalam bentuk operasi di lapangan, yaitu Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) dan Bina Kependudukan (Biduk), diantaranya adanya warga pendatang yang kembali ke daerah asalnya, kesadaran warga untuk memiliki identitas diri, dan adanya pelayanan KTP keliling. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya ada kepedulian dan kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat guna mengatasi segala hambatan yang mempengaruhi jalannya kebijakan.

---

ABSTRACT
With a population problem that often faces the DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government issued a policy initiative related to supervision and control of population, namely Regulation No.4 in 2004 section 50 and Rule Government No.16 of 2005 section 152. Implementation of this policy is focused on areas including Kelurahan Duren Sawit, East Jakarta this area because a lot of administrative violations of residence. The subject of this thesis is how the implementation of related policies on population surveillance and control in Kelurahan Duren Sawit and any obstacles encountered during implementation of the policy. Type of research conducted in Kelurahan Duren Sawit, is a descriptive study with qualitative approaches that try to describe the implementation of policies related to the supervision and control of population in this region. In analyzing the subject of the thesis, the author uses data collection techniques are divided into two types of data sources, which include primary data by conducting field studies through in-depth interviews with resource persons. Meanwhile, the secondary data by reading the literature, such as books, magazines, newspapers, brochures, websites on the internet, articles, and other research results in the form of thesis, thesis, papers and others that have nothing to do with this research.

The results related to the supervision and implementation of policies on population control is in the form of field operations, namely Operation Yustisi Population (OYK) and Population Development (Big Dipper), including a citizen immigrants who returned home, awareness of citizens to have identity, and the mobile ID card service. To support the smooth implementation of this policy there should be caring and cooperation from both the government and the community in order to overcome all obstacles that affect the course of policy.

Abstrak :
Pembangunan sistem kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perlu adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah terutama dalam kasus penemuan tuberkulosis. Tuberkulosis menjadi perhatian penting bagi dunia kesehatan, dimana Tuberkulosis merupakan penyumbang tingginya angka kematian di dunia. Jumlah angka penemuan kasus Tuberkulosis di Indonesia masih cukup tinggi didunia. Salah satu upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis yaitu peningkatan penemuan kasus TBC melalui kerjasama lintas sektor. Kerjasama lintas sektor dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, sumberdaya kemampuan dan kekuatan bersama dalam upaya mencapai target program nasional dalam penanggulangan TBC, serta diperlukan komitmen dan membuka peluang untuk saling membantu. Untuk meningkatkan peran lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka dirumuskan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran lintas sektor terhadap implementasi peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Jakarta Barat dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini bahwa kerjasama sama pihak Puskesmas dengan pihak lintas sektor masih minim, masih terdapatnya ketidakjelasan pembagian peran yang mengakibatkan tidak konsisten dalam menjalankan program kerja, belum adanya pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan, masih belum terdapatnya alokasi dana terkait kebijakan, masih mengalami kendala terhadap pada pengambilan data, masih kurang sosialisasi terhadap kebijakan, meski terdapat dukungan ekternal namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal.Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran lintas sektor terhadap implementasi peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang penanggulangan tuberkulosis masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan inovasi kebijkan dengan mempertimbangkan seperti telaah terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang penanggulangan Tuberkulosis, perencanaan jadwal dan pelatihan untuk puskesmas dan lintas sektor, meningkatkan sosialisasi dan advokasi lintas sektor terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Wilayah Jakarta Barat.

---

Health development system is an effort to improve the quality of life of people who wants to increase awareness, willingness, and ability of a person to live a healthy-life in order to achieve health status. Nowadays, TBC is an important issue for the world of health, where TBC is a contributor to the high mortality number in the world. The number of Tuberculosis cases in Indonesia is still quite high in the world. The way to tackle tuberculosis is to increase the discovery of TB cases through cross-sector collaboration. Cross-sector collaboration can be realized by doing the proper coordination, communication, resource capabilities and teamwork to achieve the targets of national program of TB, and needed commitment and opportunities to help each other. To increase the cross-sector role in TB control in the DKI Jakarta Province, they formulated the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 28 of 2018 concerning the Prevention of Tuberculosis. This study aims to analyze the role of cross-sector towards the implementation of Governor Regulation No. 28 of 2018 concerning the Prevention of Tuberculosis in West Jakarta Public Health Centre (Puskesmas) by using the implementation policy model of Van Horn Van Meter. This study is used qualitative methods with WM techniques and document review. The results of this study shows the collaboration among the public health centre with cross-sector parties are still minimal, still ambiguity in roles divsion which carrying inconsistent in the program schedule, no guidelines that regulate the implementation of mechanism programs, no allocation of funds related to the policy, constraints on data retrieval, insufficiency of policy dissemination, although there is external support, the implementation is still not optimal. We concluded that the role of cross-sector towards the implementation of Governor Regulation No. 28 of 2018 concerning Tuberculosis Prevention is still not optimal. Therefore, this research needs to improve with policy innovation which consider the documents review regarding Governor Regulation No. 28 of 2018 concerning the Prevention of Tuberculosis, job planning and skill training for each element of public health centre and cross-sectoral, increasing socialization and advocation of cross-sectoral elements related to Governor Regulation No. 28 of 2018 concerning the Prevention of Tuberculosis in the West Jakarta Region.

Abstrak :
Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council. This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council.

Abstrak :
ABSTRAK
Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan kerja bakti warga di Kelurahan Manggarai, terutama dari sub aspek tolong menolong dan kerja bakti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme dengan pengumpulan data secara kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus melalukan evaluasi terhadap substansi kebijakan, serta dilakukan suatu kajian untuk mengetahui kondisi kapital sosial, khususnya nilai gotong royong, di wilayah DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Regulation No. 169 Year 2015 About Handling General Infrastructure In the Village against the values of mutual cooperation in the activities of voluntary work residents in the Kelurahan Manggarai, mainly from sub aspects of mutual help and community Dampak peraturan..., Atika Dwi Damayanti, FISIP UI, 2016 viii Universitas Indonesia service. This study used a post-positivism research approach with qualitative data collection and descriptive research. The results of the study suggest that the Provincial Government of DKI Jakarta must pass an evaluation of the substance of the policy, as well as conducted a study to determine the condition of social capital, especially the value of mutual cooperation, in DKI Jakarta.