Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016

R 348.02 IND p

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Peraturan Perundang-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 1950-1996

Jakarta: Harvarindo, 1998

342.083 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan-peraturan bentuk perundang-undangan Republik Indonesia

Jakarta: Departemen Kehakiman, 1972

348.02 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan

Pemahaman yang baik dan benar tentang landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon bagi Perancang agar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya tidak mudah dibatalkan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi (UU) atau ke Mahkamah Agung (peraturan perundang-undangan di bawah UU)....

JLI 6:4 (2009)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Peraturan presiden RI nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang

Jakarta: Eka Jaya, 2008

R 658.72 PER

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Dinamika perkembangan hukum islam dalam perundangan-undanmgan di Indonesia (Studi terhadap penerapan hukum islam di Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Kabupaten garut Provinsi Jawa Barat)

Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : dinamika perkembangan hukum islam dalam perundang-undangan di Indonesia ; Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi pegangan dalam penerapan hukum islam dan mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Kabupaten Garut Jawa barat membrantas penyakit sosial masyarakat.......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muhammad Amin Putra, author

Kedudukan produk hukum lembaga-lembaga yang disebut dalam pasal 8 uu nomor 12 tahun 2011 = Legal products institutions so called in article 8 of law no 12 2011 / Muhammad Amin Putra

ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan diantaranya MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan undang-undang/Perppu, DPRD Provinisi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa/Setingkat....

2016

T46025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damanik, Gabriel Stevent, author

Kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi = The authority of minister of law and human rights in non-litigation regulation-dispute resolution

ABSTRACT
Penelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan,...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuliandri, 1962-, author

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, 2013

340 YUL a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Penelitian tentang efektifitas peraturan perundang-undangan larangan tanah absentee

Jakarta: Pengayoman, 2003

346.04 Bad p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian