Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Selenggang, Chairunnisa Said
Abstrak :
Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis tentang legalitas eksistensi dan kewenangan Badan Penyehatan Perbankan (untuk selanjutnya disingkat BPPN). Tidak lama setelah BPPN terbentuk pro dan kontra seketika bermunculan. Berdasarkan kontroversi yuridis yang timbul dikalangan praktisi hukum maka penulis membagi dalam 3 (tiga) permasalahan. Pertama, bagaimanakah legalitas eksistensi BPPN berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN, kedua, apakah BPPN dalam penjualan aset-aset Bank Dalam Penyehatan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ketiga, bagaimana pendapat Mahkamah Agung terr.adap kewenangan extra judicial BPPN melalui mekanisme hak uji material terhadap PP No 17 tahun 1999 tentang BPPN. Setelah dilakukan penelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum, sebagai hasil akhir penelitian disimpulkan pertama, bahwa dengan diundangkannya Keppres Nomor 27 tahun 1999 maka eksistensi BPPN adalah sah, meskipun jika ditinjau dari hirarkhis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dianggap kurang tepat. Kedua, telah terjadi ketidakharmonisan antara UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PP Nomor 17 tahun 1999 dengan UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena PP Nomor 17 tahun 1999 itu telah menghilangkan sama sekali hak pemegang saham selaku pemilik aset-aset yang akan dijual. Ketiga, Mahkamah Agung (MA) secara tidak langsung mengakui bahwa kewenangan yang diatur dalam PP No.17 tahun 1999 banyak menimbulkan kontradiktif dan ketidakharmonisan dengan undang-undang lainnya, sehingga MA menyarankan melalui putusannya dalam perkara Hak Uji Material yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Advokat Indonesia, secepatnya PP No '17 tahun 1999 ditingkatkan menjadi undangundang sehingga memperkokoh legitimasi extra judicial dari BPPN sendiri.
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36518
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harwanto
Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yang umum digunakan para analis ekonomi dapat memprediksikan tingkat probabilitas kebangkrutan. Selain itu dilakukan pengujian dengan mengelompokan BPPN dan Non BPPN dimana pendekatan yang digunakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan BPPN diasumsikan mempunyai probabilitas kebangkrutan yang besar dan perusahaan perusahaan Non BPPN diasumsikan merupakan perusahaan yang sehat yang tentunya mempunyai probabilitas kebangkrutan yang relatif kecil. Penelitian ini didasarkan pada masa BPPN mulai mengadakan penyehatan perbankan dimana perusahaan-perusahaan yang menjadi debitor bank-bank yang bermasalah yaltu pada pertengahan tahun 2000. Hal inilah yang menjadi tahun dasar pengamatan. Adapun sektor industn yang dipihh untuk penelĂ­tian ini adalah real estate dan properti yang mengalami tekanan pada saat krisis ekonomi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sample adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan yang TPO nya pada tahun 1994 sehingga laporan kcuangannya dapat digunakan untuk penelitian mulai tahun 1995 s/d tahun 1999.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada sembilan (9) rasio keuangan. Penulis menggunakan raslo keuangan berdasarkan Clyde P. Snckney, dalam bukwiya Financial Reporting And Statement Analysis - A strategic Perspective, 3? ed 1996. Variabel independent tersebut terdiri dari:

PROFITABLITY RATIOS: Total Assets Turnover, Rate of Return on Assets.

SHORT TERM LIQUIDITY RATIOS : Current Ratio, Cashflow from Operation to Current Liabillities, Receivables Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio.

LONGTERM SOLVENCY RATIOS : Long Term Debt Total Assets, Debt to Equity Ratio, Cashflow from Operation to Total Liabillities.

Metode statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah Logit Analysis.

Hasil pengujian ini mengliasilkan bahwa rasio-rasio yang dapat membedakan secara signifikan antara perusahaan-perusabaan yang dibawah pengawasan BPPN dan Non BPPN adalah tasio Long Term Debt to Total Assets dan Debt to Equity. Adapun probabilitas kebangkrutan perusahaan baik yang dibawah pengawasan BPPN maupun Non BPPN mempunyai probabilitas kebangkrutan yang tidak teratur. Disamping itu juga ada juga perusahaan yaitu Pujiadi & Sons Estate yang secara signifikan mempunyai probabilitas kebangkrutan dibawah 50%.

Dan keseluruhan basil penelitian mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutan melanda perusahaan yang berada dalam pengawasan BPPN relative lebih besar bila dibandingkin dengan perusahaan-perusahaan Non BPPN. Disamping itu juga ada juga probabilitas kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan Non BPPN dimana disebabkan karena kondisi krisis ekonomi Indonesia yang melanda sangat dalam sehingga hampir seluruh sektor usaha mengalami kelesuan dan bahkan kebangkrutan.
2002
T2365
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatma
Abstrak :
Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002. Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesia akibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPN tersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan atau kredit macet para debitur dari bank-bank yang ditangani BPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan yang timbul adalah para debitur dari bank-bank yang diambil alih oleh BPPN sering menolak melakukan pembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjian cessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessie tersebut diakibatkan oleh karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan oleh pasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessie ini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun, semua ini penulis berikan solusinya yaitu dengan mengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atas tagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan, pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk tim perumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itu pula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya.
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36346
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thio Yonatan
Abstrak :
Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang punya kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (syndicated loan) dan modal kerja (working capital), dimana bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN. Banyak tagihan para debitor yang dialihkan kepada investor dari tangan BPPN. Disinilah awal mula kronologis perkara antara PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai debitor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Citra Grup.
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28887
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kama Abdul Hakam
Abstrak :
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan merestrukturisasi asset yang dialihkan dan kewajiban dari bank-bank; mengkonsolidasikan dan menggabungkan (merger) atau menjual saham bank yang diambil alih; dan merekapitalisasi bank. Biaya penyehatan perbankan nasional tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 794,96 trilyun. Penilaian kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi oleh BPPN yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sebagian tolak ukur CAMELS (capital, asset quality, management, equity, liquidity dan sensitivity to market risks) dengan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tahun 2004 berada pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 35,71. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan nasional dalam pengelolaan restrukturisai BPPN tahun 1999-2003 tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Budi Kristianto
Abstrak :
Disamping memberikan hasil-hasil positif, kebijakan liberalisasi perbankannasional juga mengakibatkan akuisisi bank-bank lokal berskala nasional oleh parainvestor asing dengan kepemilikan saham sampai dengan 99 sembilan puluhsembilan persen. Ketidaksiapan bank-bank milik pemerintah dalam menghadapikompetisi regional berdasarkan kepemilikan aset, perbedaan kebijakan perbankandi negara-negara anggota ASEAN lainnya, harmonisasi dan kodifikasi peraturanperbankan nasional dan semakin dekatnya implementasi kesepakatan SingleMarket Policy merupakan permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikanoleh pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik, persaingan yang adil dankompetisi yang sehat di sektor perbankan nasional menuju Single Market PolicyIntegrasi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2020. ......In addition to providing positive results, national banking liberalization policy also resulting in acquisition of local nationwide banks by foreign investors withshareholding until 99 ninety nine percent. Unpreparedness of state ownedbanks facing the regional competition based on asset, the differences of bankingpolicies amongst ASEAN country members, harmonization and codification ofnational banking policy and the steady progression of single market policyimplementation are problems that government should be solved to improve bankgovernance, fair and healthy competition in the national banking sector towardsregional integration of single market policy of ASEAN economic community in2020.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47937
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S4502
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Vanda Andromeda
Abstrak :
Kredit bermasalah merupakan resiko bisnis yang wajar melekat pada dunia perbankan, tetapi nilai kredit bermasalah yang sangat besar pada skala nasional telah menjadi salah satu sebab melemahnya kondisi perbankan Indonesia. Kondisi perbankan yang lemah merupakan salah satu dari tiga mata rantai penting di dalam lingkaran permasalahan yang membelenggu perekonomian Indonesia selama krisis.

Untuk mernperbaiki kondisi perbankan yang lemah dibutuhkan langkah komprehensif yang tidak hanya mencakup perbaikan kondisi neraca perbankan, tetapi juga neraca dunia usaha dan sistem yang mempengaruhi kedua sektor tersebut, Salah satu sistem dimaksud adalah sistem penyelesaian kredit bermasalah.

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) adalah bagian dari sistem penyelesaian kredit bennasalah di Indonesia. DJPLN melaksanakan pengurusan kredit bermasalah yang mengandung unsur piutang negara, berdasarkan Undang-undang No.49 Prp tahun 1960. Saat ini DJPLN menangani piutang negara perbankan berupa kredit macet kategori 5 dari bank pemerintah, serta piutang negara non perbankan.

Pada tulisan ini, penulis mengemukakan tugas pengurusan piutang negara perbankan yang dilaksanakan DJPLN, serta potensi penyempumaan dan pemberdayaan lembaga tersebut menuju tugas dan fungsi yang lebih luas dalam sistem penyelesaian kredit bermasalah. Dua sasaran yang diusulkan penulis dalam kajian ini adalah : 1. Sasaran jangka panjang DJPLN untuk menjadi satu-satunya lembaga khusus pengurus kredit bermasalah di Indonesia; dan 2, Sasaran jangka menengah DJPLN untuk mengambil alih tugas pengurusan kredil bermasalah yang merupakan piutang negara di Divisi Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMC-BPPN) pada akhir tahun 2004.

Selain itu, dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan kondisi kredit bermasalah dan dampak negatifhya bagi perekonomian Indonesia, skema restrukturisasi perbankan nasional dan restrukturisasi sektor swasta yang sedang dijalankan saat ini, serta lembaga-Iembaga lain yang menangani penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Salah satu dari lembaga lain dimaksud adalah Divisi AMC-BPPN. Lembaga ini disajikan sebagai benchmark bagi DJPLN karena tugas dan wewenang yang dijalankan kedua lembaga tersebut memiliki sejumlah persamaan. Kajian atas Divisi AMC-BPPN ini juga terkait langsung dengan kajian atas DJPLN, mengingat sasaran jangka menengah DJPLN yang diajukan dalam tulisan ini didasarkan pada ketentuan tentang masa tugas BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang berakhir pada akhir tahun 2004.

Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa DJPLN memiliki peluang untuk mencapai kedua sasaran sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat lembaga tersebut melaksanakan langkah-langkah penyempurnaan organisasi, perluasan wewenang, dan pemberdayaan fimgsi yang dijalankan secara. berkesinambungan.

Pada akhir tulisan ini penulis mengajukan sejumlah saran tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan DJPLN dalam kerangka penyempuraaan dan pemberdayaan lembaga tersebut untuk mencapai kedua sasaran jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan.
2001
T277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library