Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."

"Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terhadap pelanggaran pasalpasal tertentu yang dapat dikenakan sanksi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik baik yang dibuat dalam minuta akta atau akta in originali, dalam bentuk akta partij atau akta pejabat memuat perbuatan hukum para pihak. Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan sepanjang ada pelanggaran terhadap ketentuan otentisitas yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perbuatan hukum yang disebut dalam akta tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan akta itu ditandatangani oleh semua pihak yang disebut dalam akta. Hilangnya otentisitas suatu akta otentik mempunyai implikasi kebatalan yang bervariasi terhadap perbuatan hukumnya. Jika akta otentik kehilangan otentisitas, perbuatan hukumnya menjadi non eksisten jika aktanya mempunyai fungsi sebagai formalitas kausa, jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, maka perbuatan hukumnya tetap sah sepanjang ditandatangani oleh semua pihak, dan jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, tapi ada surrogat tanda tangan atau para pihak tidak menandatangani akta pada akta pejabat, maka aktanya menjadi non eksisten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi kasus terhadap putusan pengadilan secara keliru telah menafsirkan degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan tanpa mengkaji implikasi terhadap perbuatan hukumnya.

---

Civil Law Notary regulates that the violations of certain paragraphs could be sanctioned with authentic strength degradation of an evidenceinto illegal certificate. Notarial deeds as an authentic certificate, either made in the form of minuta or in originali, partij or official deeds, carry certain legal actions for the parties concerned.Strength degradation of an authentic evidence into illegal certificatemay be given, as long as there are violations to the authenticity provisions regulated in the Civil Law Notary, and the legal acts mentioned in the certificate do not need to be written in the form of authentic certificate and signed by all parties concerned. The loss of authenticity of a certificate implies various nullifications of its legal acts. If an authentic certificate loss its authenticity, its legal acts become nonexistent if the certificate has the function as a formality causa. If the legal acts do not need to be expressed in the authentic certificate, the legal acts are still valid as long as it is signed by all parties concerned. And if the legal acts do not need to be written in the form of an authentic certificate, but there exists a surrogate signing or the parties concerned do not sign the official deeds, the certificate becomes nonexistent. This research is conducted using the normative juridical method from secondary sources. The instrument of data collection is documents studies. The study case on the High Court Ruling mistakenly interprets the strength degradation of anauthentic evidenceinto illegal certificate without reviewing the implications on its legal actions."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian. ......This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kedudukan tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 tahun 2021 ini menanggapi kedudukan hukum tanda bukti hak lama saat ini hanya merupakan petunjuk untuk kepentingan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan derajatnya lebih rendah daripada alat buktiuntuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan tanda bukti hak lama menjadi dasar penerbitan sertifikat. Dengan adanya PP ini pemerintah secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, agar terhindar dari permasalah seperti tumpang tindih alat bukti dalam suatu bidang tanah. Untuk mengurangi timbulnya berbagai permasalahan terkait pembuktian hak lama, sebaiknya Pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya memberikan penyuluhan dan mendampingi masyarakat terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali agar mendapat kepastian hukum pemegang haknya.......The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. With this PP, the government indirectly forces the community to register their land, in order to avoid problems such as overlapping evidence in a plot of land. To reduce the emergence of various problems related to proving old rights, the Government should facilitate and provide convenience in the implementation of land registration. The National Land Agency should provide counseling and assist the community regarding land registration for the first time. To the community to increase awareness of registering their land for the first time in order to obtain legal certainty for the holder of the right."