Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"ABSTRACTPenyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACTThe transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor rsquo s Team for Development Acceleration GTDA . The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type. From the results of this study, it is known that the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation. To increase public participation, the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."

"Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS di tingkat daerah masih memiliki banyak hambatan untuk direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan proyek infrastruktur di tingkat daerah dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta pada tahap pra konstruksi proyek. Sehingga diharapkan hasil identifikasi ini dapat lebih mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama masa pra konstruksi baik dari pihak pemerintah daerah maupun yang menjadi hambatan bagi pihak swasta guna mengatasi dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa survei yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan studi kasus penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Faktor penghambat dominan didapatkan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan prioritas/ranking faktor dan dilanjutkan dengan analisis statistik induktif melalui uji korelasi untuk mendapatkan faktor penghambat yang mempunyai dampak/pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor hambatan utama yang mempunyai dampak signifikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang rendah; Peraturan perundang-undangan kurang mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; dan Dukungan sosial dan politik yang rendah terhadap proyek pembangunan di daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melakukan solusi tindakan pencegahan maupun korektif untuk mengurangi kemungkinan dampak dan munculnya ketiga faktor hambatan utama tersebut, diharapkan hasil identifikasi beserta solusinya dapat menjadi salah satu dasar pengetahuan bagi setiap proyek infrastruktur daerah yang ditinjau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur didaerah dapat ditingkatkan.

---

Wide impact of the existence of infrastructure for economic growth of a region (Infrastructure Driven Economy) makes these infrastructure projects are important and vital to realize. However, conditions of limited funding and other aspect obstacles make the acceleration of infrastructure development which have long promoted by the Government to be blocked. One solution to these constraints, the Government issued policies to encourage the pattern of Public Private Partnership (PPP) in order to support the acceleration of infrastructure development both national and regional levels. But practically, application of Public Private Partnership pattern in regional level still has many obstacles to realize.

This research objective is to identify the constrain factors of infrastructure project development on regional level by Public Private Partnership pattern at praconstruction phase. So it will be provided that identification result should be more anticipated of constrains that occured during pra-construction phase both regional government party and obstruction at private party to solve and improve the regional infrastructure development acceleration.

This research is qualitative method approach with survey as the data collection technique which is addressed to regional government party and private party, with case study Depok, West Java. The dominant constrain factors gotten by Analytical Hierarchy Process method in order to have the priority factor and continued with inferensial statistic analyses using correlation test in order to get the constrain factors which have significant impact toward infrastucture development performance at regional level.

Results of research show that there are three main constrain factors which have significant impact. By doing both corrective and preventive action solution in order to decrease impact and emergence of those three main constrain factors, it is expected that the result identification with their solutions might become one of knowledge base for any of regional infrastructure project so it can increase the regional infrastructure development acceleration."

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.......This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."