Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan distribusi berfungsi untuk melancarkan arus perpindahan barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi transaksi pemasaran akan menjadi lebih aman dan terjamin dengan adanya pihak lain yang memindahkan barang. Namun Pemerintah memberlakukan larangan bagi distributor untuk mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen. Selain itu produsen dengan skala usaha besar dan menengah termasuk importir dilarang untuk mendistribusikan barang kepada pengecer. Aturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir monopoli perdagangan dan melindungi usaha kecil. Larangan tersebut diterapkan dalam perizinan berusaha pada sistem OSS yang melarang perdagangan besar dan perdagangan eceran untuk digabungkan. Oleh karenanya muncul permasalahan bagaimana fungsi dan pelaksanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha importir sebagai distributor dan pengecer. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah nyatanya penerapan larangan dalam perizinan berusaha tersebut memiliki pengecualian dan celah sehingga pelaku usaha dapat tetap menjalankan usahanya. Pelaku usaha dapat menjalankan izinnya selama dapat dibuktikan bahwa sebelum aturan terkait perizinan berusaha diberlakukan, ia memiliki klasifikasi usaha sebagai distributor dan pengecer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan perlu adanya pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah terkait pendistribusian barang dengan cara melakukan koordinasi antar lembaga agar terciptanya aturan dan pelaksanaan perizinan berusaha yang seimbang bagi semua pihak khususnya importir sebagai distributor dan pengecer. Penyelarasan antara maksud dan tujuan masing-masing instansi khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan diperlukan dalam rangka menunjang perizinan kegiatan usaha.......Distribution activities function to expedite the flow of movement of goods and services. Through distribution activities, marketing transactions will become safer and more secure with other parties moving goods. However, the Government imposes a ban on distributors to distribute goods in retail to consumers. In addition, producers with large and medium scale businesses, including importers, are prohibited from distributing goods to retailers. The regulation is intended to minimize trade monopolies and protect small businesses. This prohibition is implemented in business licensing in the OSS system which prohibits wholesale trade and retail trade from being combined. Therefore, a problem arises as to how the function and implementation of business licensing for importer business actors as distributors and retailers. To answer these problems, this study uses a normative juridical method, namely by examining laws and regulations andrelate it with facts on the ground. The results of this study are in fact the implementation of the prohibition on business licensing has exceptions and loopholes so that business actors can continue to run their business. Business actors can carry out their licenses if it can be proven that before the regulations related to trying licensing were enforced, they had business classifications as distributors and retailers. Therefore, in this study the authors suggest that there is a need for a review of Government Regulations related to the distribution of goods by coordinating between agencies so that the rules and implementation of business licensing are balanced for all parties, especially importers as distributors and retailers. Alignment between the aims and objectives of each agency, especially those related to the trade sector, is needed in order to support licensing of business activities."

"Perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 'UU 1/1967' tetap dibebani dengan kewajiban divestasi saham, walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 'UU 25/2007' telah mencabut UU 1/1967 dan tidak mengatur mengenai divestasi saham. Salah satunya adalah PT X sebagai perusahaan penanaman modal asing yang berdiri pada tahun 1987 dan bergerak di bidang usaha industri bahan kimia khusus untuk kertas dan perdagangan besar minyak pelumas. PT X memiliki kewajiban divestasi saham yang telah jatuh tempo dan tidak dapat mengajukan izin usaha di BKPM hingga kewajiban divestasi saham dilakukan. Tesis ini membahas mengenai dasar hukum PT X tetap harus melaksanakan kewajiban divestasi saham walaupun UU 25/2007 sudah tidak mengatur mengenai divestasi saham, pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X serta peranan notaris dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 1/1967 tetap berlaku berdasarkan teori pencabutan peraturan perundang-undangan dan teori ketentuan peralihan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT X telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh BKPM serta peranan notaris dalam hal ini adalah melakukan waarmerking atas keputusan sirkuler, membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pemegang saham PT X. Sebaiknya ketentuan divestasi saham juga diatur dalam UU 25/2007 dan dilakukan pemberitahuan oleh BKPM kepada perusahaan penanaman modal asing minimal 6 enam bulan sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham berakhir.......Any foreign investment company established under the Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment ldquo Law 1 1967 rdquo still has obligation to divest its shares, even though the Law Number 25 of 2007 ldquo Law 25 2007 rdquo concerning Investment has revoked the Law 1 1967 and does not longer regulate a divestment. PT X as a foreign investment company was established in 1987 and engages in industry of specialty chemicals for paper and large scale trading of lubricants oil. PT X has lapsed obligation to divest its shares therefore it cannot apply its business license in BKPM until it fulfills the obligation. This thesis discusses the legal basis for PT X to implement the obligation to divest its shares although the Law 25 2007 does not regulate concerning divestment, the implementation of obligation to divest its shares in PT X as well as the role of the notary in this matter. This study uses normative juridical. Based on the research results, the implementation regulations of Law 1 1967 remain in force based on the theory of revocation of legislation and theory of transitional provisions, implementation of the obligation to divest its shares in PT X has been conducted in accordance with the procedures and conditions set by BKPM and the role of the notary in this case was registering waarmerking a circular resolution, preparing a deed of statement of shareholders resolution and notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the changes of the shareholders of PT X. Provision of divestment should also be stipulated in the Law 25 2007 and BKPM should notice to any investment foreign companies at least 6 six months before the term of the obligation to divest its shares lapsed."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut. ......According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."