Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"CITES merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. Perdagangan terhadap hewan merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan ilegal dan eksploitasi yang berlebihan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Perdagangan ini menawarkan keuntungan besar bagi para pelakunya. Perdagangan yang diregulasi dengan efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan yang besar baik bagi negara maupun masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian dalam perdagangan terhadap Panda dan Gajah, yang dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Perdagangan yang terancam dikecualikan ini telah memberikan keuntungan bagi negara pelakunya dalam bentuk finansial maupun ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan populasi hewan spesies tersebut. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodivesitas menjadi salah satu pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pelaku perdagangan ilegal ini. Melalui peraturan nasionalnya Indonesia telah melakukan pengaturan tehradap perdagangan dan konservasi flora dan fauna. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi CITES. Terjadinya perdagangan ini di Indonesia disebabkan oleh kurang berjalan dengan efektifnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Banyaknya spesies endemik dan eksotik yang dimiliki Indonesia sebenarnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama terhadap spesies-spesies tersebut. Melalui kerjasama internasional dan pelaksanaan peraturan yang efektif, Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan terhadap hewan semacam ini tanpa mengancam populasi dari spesies tersebut. ......CITES is one of the conventions governing the international trade against the animal that was threatened extinct that was resulted by the trade. The trade, was one of the causes of the decline in the level of the biological diversity in the world. The trade illegal and the excessive exploitation was one of the forms of the utilization of nature resources that were sustainable. This trade offered the big profit for his perpetrators. The trade that regulated effectively and efficiently could give the big profit both for the country and people directly or indirectly. CITES in practice, gave the exception for the trade on Panda and the Elephant, who were categorized as the animal that was threatened extinct. This exceptional trade gave profit for the country in the form of financial and science to rescue the population of the endangered species. These countries must meet conditions that were determined by CITES to be able to carry out the trade on endangered species. Indonesia as one of the countries mega-biodiversity became one of the markets that was big and promising for the perpetrators of the illegal trade. Through its national regulation of Indonesia carried out the regulation on the trade and conservation of the flora and the fauna. This legislation regulation was one of the forms from the implementation CITES. Illegal trade in Indonesia occur as a result of the ineffectiveness implementation of the legislation in Indonesia. The number of endemic and exotic species that was had by Indonesia in fact gave the opportunity for Indonesia to do the same thing against these species. Through the international co-operation and the implementation of the effective regulation, Indonesia could obtain the profit from the trade against the animal of this kind without threatened this species’s population."

"Harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) adalah subspesies harimau dengan status konservasi kritis (Crtically Endangered) yang diakibatkan oleh perdagangan ilegal. Identifikasi molekular dengan menggunakan teknik Forensically Informative Nucleotide Sequencing (FINS) dibutuhkan. Penggunaan teknik FINS memanfaatkan daerah tertentu pada DNA mitokondria (mtDNA) sebagai markah, seperti Cytochrome b. Penelitian bertujuan untuk merancang primer spesifik harimau sumatra menggunakan gen Cyt b dan membandingkannya dengan penggunaan primer universal harimau (Panthera tigris) Tig117F/Tig231R dalam mendeteksi variasi haplotipe harimau sumatra. Studi ini perlu dilakukan untuk membantu proses identifikasi terkait informasi asal usul populasi sampel barang sitaan, sebagai langkah untuk mendukung upaya konservasi dan penegakan hukum atas kejahatan terhadap harimau sumatra melalui aplikasi forensik molekuler. Sebanyak 15 sampel dari asal lokasi yang berbeda diamplifikasi dan dianalisis dengan menggunakan primer yang dirancang dalam studi ini (Pts_Cytb) dan Tig. Hasil analisis menunjukkan bahwa primer Pts_Cytb dapat digunakan untuk identifikasi harimau sumatra. Berdasarkan hasil rekonstruksi pohon filogenetik dan analisis haplotipe, primer Pts_Cytb dapat digunakan untuk mendeteksi variasi haplotipe harimau sumatra. Sebanyak empat haplotipe ditemukan tersebar pada wilayah asal sampel. Jumlah sampel yang terbatas menyebabkan persebaran haplotipe harimau sumatra secara keseluruhan belum dapat digambarkan.......Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae, Pocock 1929) is a subspecies of tiger with critical conservation status (Crtically Endangered) resulting from illegal trade. Molecular identification using Forensically Informative Nucleotide Sequencing (FINS) techniques is required. The use of the FINS technique utilizes certain regions of mitochondrial DNA (mtDNA) as markers, such as Cytochrome b. The aim of this study was to design a specific primer for sumatran tigers using the Cyt b gene and to compare it with the use of a universal primer for tiger (Panthera tigris) Tig117F/Tig231R in detecting haplotype variations for sumatran tigers. This study needs to be carried out to assist the identification process regarding information on the origin of the population of confiscated samples, as a step to support conservation and law enforcement efforts for crimes against sumatran tigers through the application of molecular forensics. A total of 15 samples from different locations were amplified and analyzed using the primer designed in this study (Pts_Cytb) and Tig. The results of the analysis show that the Pts_Cytb primer can be used to identify the sumatran tiger. Based on the results of phylogenetic tree reconstruction and haplotype analysis, the Pts_Cytb primer can be used to detect sumatran tiger haplotype variations. A total of four haplotypes were found scattered in the area of origin of the samples. The limited number of samples meant that the overall distribution of Sumatran tiger haplotypes could not be described."

"Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki tujuan penelitian terkait penjelasan alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI serta bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap CV Karya Virkan yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data kepada sumber data, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI yang dipengaruhi oleh faktor internal (yang mendorong) serta faktor eksternal (yang menarik). Salah satu motif yang mendasari CV Karya Virkan melakukan kegiatan ini tidak lain dikarenakan alasan ekonomi agar mampu bersaing dengan toko bangunan/ besi lainnya serta menganggap kegiatannya sudah benar karena tokonya belum pernah mendapatkan komplain dari konsumennya. Selain stakeholder terkait agar merancang suatu regulasi pengawasan terhadap pelaku usaha guna melaksanakan pencegahan pada kegiatan hulu BjKU, masyarakat sebagai konsumen wajib diberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya pemenuhan SNI suatu produk, khususnya BjKU. Karena SNI merupakan suatu bukti jaminan negara hadir dalam pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu kepolisian, secara praktis diharapkan berkontribusi bagi peneliti dalam menambah cakrawala pengetahuan di bidang perlindungan konsumen BjKU yang tidak sesuai SNI dan secara metodologis diharapkan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.......The incessant development of infrastructure in Indonesia is inseparable from the need for building materials, one of which is steel bar for general use (BjKU). BjKU is one of the products that has been required by the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of SNI is to protect the rights of consumers and indirectly also lift the dignity of the nation and state. The main issue raised in this study is that many business actors who trade BjKU are not in accordance with SNI even though there is a consumer protection law, which has research objectives related to the explanation of the reasons and reasons of CV Karya Virkan that trades BjKU that is not in accordance with SNI and aims to illustrate how enforcement consumer protection law against CV Karya Virkan that trades BjKU which is not in accordance with SNI. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and document studies as a technique in collecting data to data sources, both primary and secondary. In this research, the researcher found several reasons and reasons for CV Karya Virkan to trade BjKU which was not in accordance with SNI which was influenced by internal (encouraging) and external (interesting) factors. One of the motives underlying CV Karya Virkan to do this activity is none other than economic reasons to be able to compete with other building / iron shops and assume its activities are correct because the shop has never received complaints from consumers. In addition to the relevant stakeholders in order to design a regulation for supervision of business actors in order to implement prevention in the upstream activities of the BjKU, the public as consumers must be given socialization, education related to the importance of fulfilling the SNI of a product, especially the BjKU. Because SNI is a proof of the country's guarantee to be presented in fulfilling safety and security aspects to protect the public as consumers. This research is expected can be able to contribute theoretically to the development of science, especially the study of police science. Practically expected to contribute for another researcher in adding knowledge in consumer protection of BjKU that isn’t accordance with SNI and methodologically is expected to contributed for further research."

"Penelitian ini membahas peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk menggurangi perdagangan ilegal. Permasalahan pelaksanaan kebijakan UU No.5 Tahun 1990 yang tidak jalan karena ringannya hukum di berlakukan serta pengawasasan oleh polhut yang tidak efektif karena terbatasnya SDM Polhut. Penelitian ini Post-positivis yang mengkaitkan hasil penelitiannya dengan teori Bell dan McGillivary peran pemerintah sebagai Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention, dan Protecting Nature. Dari keempat dimensi belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dan kebijakan dasar sedang direvisi maka pemerintah menerapkan sistem multidoor untuk memberatkan sanksi yang diberikan dan bekerjasama dengan MMP, penyidik PNS, WCS dan WWF.Kata Kunci: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peran Pemerintah, Perdagangan, ilegal satwa liar.

---

This undergraduate thesis discussesd the role of the Ministry of Environment and Forestry from the efforts made in tackling illegal trade in protected wildlife. The problem is implementation policy of law No.5 of 1990 not appropriate with procedure as casually given minor offences, monitoring is also less effective due to a number of forest ranger in addition. This Post positivis research which related result of the research and theory of Bell and McGillivary on the role of the Government as the Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention and Protecting Nature. The four dimenstion are not well on of this research that Law is being revised so the government implements multidoor system to burden the sanction and cooperate with MMP, PPNS, WCS, WWF."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.......In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."