Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta defisit perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2012. Secara substansif, defisit perdagangan Indonesia disebabkan oleh pilihan modernisasi pembangunan bagi negara sejak era pemerintahan Suharto. Penerapan agenda modernisasi ditunjukkan melalui implementasi ATC dan ACFTA. Kedua protokol perjanjian internasional menunjukkan kuatnya pengaruh modernisasi dari negara maju. Negara maju mendesain perencanaan pembangunan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia memperoleh imbalan arus investasi asing. Paradigma modernisasi mengarahkan pada perubahan matriks kebijakan industri menjadi jasa dan keuangan. Industri tekstil nasional mengalami kemunduran. Modenisasi tidak mengubah struktur tradisional masyarakat. Struktur tradisional mendesain pembagian peran antara lelaki dengan perempuan. Perempuan diutamakan sebagai pekerja di ranah domestik. Modernisasi kemudian memindahkan perempuan ke industri tekstil nasional sejak era Suharto. Hanya saja, perspektif tradisional menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam hal pengupahan. Perempuan mengalami disparitas pendapatan dengan lelaki buruh. Konstruksi peran privat perempuan berlanjut hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penerapan otonomi daerah pada masa reformasi sejak tahun 1999 tidak mengubah paradigma pembangunan. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori atau paradigma Gender and Development. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan data-data literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya persepsi peran domestik untuk perempuan. Persepsi budaya mempengaruhi cara pandang negara, industri tekstil nasional, dan serikat buruh mengenai posisi perempuan dalam industri tekstil nasional. Marginalisasi ditunjukkan oleh kuatnya bias gender dalam proses politik perumusan upah. Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendesain acuan indeks kebutuhan hidup layak sebagai acuan kebijakan upah. Hanya saja, desain tersebut tidak memperhatikan kenyataan adanya perbedaan gender, kondisi ekonomi, status marital, dan akses politik dari perempuan buruh. ......This research is motivated by the fact about the Indonesian?s trade deficit in 2012. Indonesia's trade deficit is caused by modernization paradigm for this country development. Modernization option is demonstrated through the implementation of ATC and ACFTA. Both of this protocol shows the strong influence of the modernization agenda from the developed country. Developed countries are designing the development plans for Indonesia. Indonesian state is obtaining the benefits from foreign investment flows. Modernization paradigm leads to a change in the industry policy. National textile industry suffered a setback. However, modernization is not changing the traditional structure of society. Traditional structure designs the division of roles between men and women. The Society preferred women as workers in the domestic sphere. Modernization then moves women into the national textile industry since the reign of Suharto. However, the traditional perspective led to marginalization of women in terms of wages. Women experiencing labor income disparity with men. Construction of private role of women continues to the reign of Susilo Bambang Yudhoyono. Implementation of regional autonomy since 1999 does not change the national development policy. This study uses the theory or paradigm of Gender and Development. This study is using the qualitative methods. This thesis is collecting and analyzing the data from the Ministry of Industry, Ministry of Commerce, and other literature data. Results from this thesis are showing the strong perceptions of the role of the domestic sphere for women. Cultural perceptions are affecting about how the state, the national textile industry, and trade unions regarding the position of women in the national textile industry. Marginalization is shown in the wage formulation process. The reign of Susilo Bambang Yudhoyono has design the good living index as the foundation of the wage policy. However, this design from the government is ignoring the fact about the gender difference, economic condition, marital status, and the political access from the women worker.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan timbulnya disrupsi teknologi dalam rantai pasokan yang berakibat pada ketidakpastian kondisi pasar dan memicu munculnya biaya tambahan sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan penetapan harga. UMKM dalam praktiknya belum menerapkan strategi penetapan harga berdasarkan perubahan-perubahan dinamis secara pesat yang terjadi saat ini. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan jumlah volume penjualan, menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian serta tidak mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi disrupsi dalam rantai pasokan yang terjadi karena adanya disrupsi teknologi yang berdampak pada ketidakakuratan dalam penentuan harga. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten dan analisis tematik diterapkan untuk menganalisis instrumen penelitian dalam bentuk analisis dokumen dan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga disrupsi teknologi dominan yang terjadi dalam rantai pasokan UMKM perdagangan tekstil. Disrupsi tersebut adalah disrupsi distribusi, disrupsi transportasi, dan disrupsi pada sistem perdagangan elektronik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hambatan dalam menentukan atau menerapkan strategi penetapan harga adalah ketidaksiapan bisnis itu sendiri untuk menarik loyalitas pelanggan melalui penawaran seperti harga khusus anggota. Hal ini dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah oleh pelaku bisnis dalam menetapkan harga produknya dan juga hilangnya permintaan konsumen yang tidak dapat diakomodir. Sesuai dengan yang diuraikan oleh Boundy (2019), strategi dynamic atau penetration pricing merupakan alternatif yang dapat diambil oleh UMKM dalam menghadapi situasi disrupsi teknologi yang terjadi secara dinamis seperti sekarang ini. Implementasi strategi ini dilakukan melalui metode market pricing yaitu dengan menetapkan harga jual yang rendah yang dapat bersaing di pasaran untuk mengganggu para kompetitor lainnya khususnya dalam menjalankan kegiatan perdagangan secara online di era disrupsi teknologi saat ini yang sejalan dengan yang dikemukakan oleh Khare et al. (2016). Pangsa pasar yang semakin luas akan mempengaruhi volume penjualan sehingga UMKM dapat menetapkan harga meskipun dengan profit margin yang rendah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki penetapan harga yang selama ini dilakukan oleh UMKM Perdagangan Tekstil agar terhindar dari risiko hilangnya daya tarik dari para konsumennya dari segi harga. ......The development of information technology rapidly that occurs causes disruption of technology in the supply chain which results in uncertainty of market conditions and triggers additional costs so that companies having difficulties in price determination. In practice, MSMEs have not yet implemented a pricing strategy based on the dynamic changes that are happening right now. This can trigger a decrease in sales volume, causing many companies to suffer losses and be unable to maintain the sustainability of their businesses. This study aims to analyze and evaluate in order to problem solving based on disruption in the supply chain that occurs due to disruptive technology and the impact on inaccuracies in price determination. This study applies case studies as a research strategy in which content and thematic analysis is applied to analyze research instruments in the form of document analysis and semi structured interviews. In this case, we found that there were three dominant disruptions technology occurring in the textile trade MSME supply chain. These disruptions include distribution, transportation and ecommerce system disruptions. Also, the author found that the obstacle in determining or implementing pricing strategies is the unpreparedness of the business itself to attract customer loyalty through offers like membership special prices. This could create an incorrect decision making by business actors in setting the price of their products and also the loss of consumer demand that cannot be accommodated. This is in line with Boundy (2019), the dynamic or penetration pricing strategy is an alternative that can be taken by MSMEs in the current technological and dynamic disruption situation. The implementation of this strategy is carried out through market pricing methods, namely by setting low prices that can compete in the market to disrupt other competitors, especially in carrying out online trading activities in the current era of technological disruption in line with what was stated by Khare et al. (2016). Increasing market share will affect sales volume so that MSMEs can set prices even with a low profit margin. This is done to improve the price fixing that has been carried out by the Textile Trade SMEs to avoid the risk of losing the attractiveness of consumers in terms of price.

Abstrak :
ABSTRAK
International Trade Organization yang direncanakan sebagai suatu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, gagal untuk berdiri karena keengganan Amerika Serikat untuk menandatangani piagam organisasi tersebut pada tahun l947. GATT, yang merupakan bagian dari ITO ternyata dapat terus hidup dan terus meningkatkan peranannya dalam mengatur lalu-lintas perdagangan internasional. GATT. memang bukan didirikan untuk menjadi suatu organisasi internasional, sehingga dalam perkembangan. selanjutnya GATT memerlukan perbaikan-perbaikan atau penambahan-penambahan agar dapat menjadi suatu organisasi internasional yang sempurna. Peningkatan tersebut tentu akan lebih memperkuat lagi posisi GATT dalam mengatur perdagangan internasional. Tekstil adalah satu jenis barang yang diatur secara tersendiri dengan suatu peraturan yang sering disebut dengan MFA yang dibuat berlandaskan GATT. Pengaturan perdagangan tekstil ini sebenarnya dimulai dari tahun 1961 dengan suatu perjanjian yang disebut STA yang kemudian diperpanjang dengan LTA dan pada akhirnya dirubah menjadi IFA pada tahun 1974. MFA ini diperpanjang terus sampai 1FA III yang berakhir pada tahun 1986. Indonesia yang merupakan negara pengekspor tekstil juga turut menandatangani HFA. Dalam forum MFA ini Indonesia dapat berjuang dalam perundingan untuk mendapatkan kuota ekspor yang besar karena pada umumnya negara-negara maju hanya memberikan kuota ekspor yang sangat kecil.