Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan penyelundupan serta peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap petugas dan beberapa narapidana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi non partisipasi dan pengumpulan data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kejahatan situasional oleh Clarke, serta ruang yang dipertahankan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah diterapkan. Hasil penelitian menekankan rekomendasi strategi pencegahan yang lebih maksimal dan lebih baik, dengan meningkatkan upaya pencegahan secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya pencegahan penyelundupan narkotika di lapas dikemudian hari.

---

This study discusses the implementation of efforts to prevent the crime of smuggling and distribution of narcotics in prisons. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with officers and some of their sufferings. In addition, this study also uses direct non-participatory observation and secondary data collection. The analysis of this study uses a situational crime scenario by Clarke, and defensible space. This study then concluded that there were weaknesses in the crime prevention efforts that had been implemented. The results of the research emphasize recommendations for more optimal and better prevention strategies, by increasing physical and human resource prevention efforts so that prevention of narcotics smuggling is realized in the future."

"Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai cukup tinggi dengan nilai persentase sebesar 1,80% berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (PMB-LIPI) pada tahun 2019. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019, penyaluran obat narkotika wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Namun hanya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah mendapatkan izin khusus dapat menyalurkan narkotika ke apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Sehingga, sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah penyimpangan dalam jalur distribusi narkotika, apoteker dalam PBF dengan izin khusus tersebut wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap rasionalitas jumlah dan frekuensi pesanan narkotika dari klien PBF terkait. Tujuan dilakukan penelitian dalam tugas ini adalah untuk menilai kewajaran pesanan narkotika dari apotek-apotek yang merupakan klien dari KFTD cabang Bekasi. Penilaian kewajaran dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pesanan suatu apotek serta lokasi apotek yang berdekatan dengan suatu fasilitas kesehatan tertentu atau praktik dokter perorangan. Dari 65 apotek, ditemukan sebanyak 7 apotek yang membuat pesanan narkotika dengan jumlah dan frekuensi diatas rata-rata. Namun, berdasarkan penilaian kewajaran terhadap lokasi ketujuh apotek tersebut, semua apotek berada dengan dengan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit.

---

The level of narcotics abuse in Indonesia is considered quite high with a percentage value of 1.80% based on the results of a survey by the National Narcotics Agency and the Center for Research on Society and Culture - Indonesian Institute of Science (PMB-LIPI) in 2019. Based on the Food and Drug Supervisory Agency regulation Number 9 of 2019, the distribution of narcotic drugs must comply with the provisions of regulations and legislation and Good Drug Distribution Methods (CDOB). However, only Pharmaceutical Wholesalers (PBF) who have obtained the special permits can distribute narcotics to pharmacies, health centers, hospitals and clinics. Thus, as one of the anticipatory steps to prevent irregularities in the narcotics distribution channel, pharmacists in PBF with special permits are required to carry out regular evaluations of the rationality of the number and frequency of narcotics orders from relevant PBF clients. The aim of the research in this assignment was to assess the fairness of narcotics orders from pharmacies which are the clients of the Bekasi branch of KFTD. The fairness assessment is carried out based on the number and frequency of orders from a pharmacy as well as the location of the pharmacy which is close to a particular health facility or individual doctor's practice. Of the 65 pharmacies, it was found that 7 pharmacies made orders for narcotics with quantities and frequencies above the average. However, based on a reasonable assessment of the locations of the seven pharmacies, all pharmacies are located near health clinics and hospitals."

"Permasalahan yang menatarbelakangi penelitian ini yaitu kerap masih terjadinya peredaran narkotika di lapas. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemasyarakatan untuk meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan, membantu mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaikinya, dan menghindari mengulangi kejahatan mereka, sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model pencegahan kejahatan yang baru terhadap peredaran narkotika di Lapas yang dihasilkan atas analisis model pencegahan kejahatan yang sudah ada di tingkat kelembagaan, politik, dan sosial. Model ini bertujuan untuk membuat Lapas bersih dan bebas dari narkotika dan meningkatkan efektivitas upaya di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pencegahan Kejahatan yang difokuskan pada pencegahan kejahatan situasional. Data yang dianalisis berjumlah 39 artikel jurnal dengan rentang waktu 2013-2023. Selain itu, teknik analisis yang digunakan menggunakan Teknik Systematic Literature Review, Evaluasi dan SWOT. Dari hasil analisis, diketahui bahwa peredaran narkotika di lapas masih terjadi dengan berbagai cara menyelundupkanya, seperti melalui pengunjung, menyogok petugas lapas dan banyak barang bukti yang ditemukan, seperti sabu, dan alat hisap dikarenakan warga binaan belum lepas dari ketergantungan obat, menghilangkan stress dan mengisi waktu luang. Dari hasil evaluasi menemukan, sebagian besar pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan bersifat situasional, karena dilakukan dengan cara mengawasi akses fasilitas dan penguatan pengawasan secara formal. Peneliti mengusulkan model untuk memerangi peredaran narkotika di lapas, menggabungkan upaya yang sudah ada dengan skenario baru. Hal ini mencakup pembangunan lapas khusus, renovasi lapas berdasarkan teori CPTED, penggunaan teknologi mutakhir, kolaborasi dengan polisi, dan rehabilitasi.

---

The problem behind this research is that narcotics trafficking often still occurs in prison. This is contrary to the purpose of corrections to improve the personality and independence of prisoners, help them realize their mistakes, correct them, and avoid repeating their crimes, thus increasing community acceptance. This research aims to propose a new crime prevention model against drug trafficking in prisons resulting from an analysis of existing crime prevention models at the institutional, political, and social levels. The model aims to make prisons clean and free from drugs and increase the effectiveness of efforts under Law No. 22 of 2022 on Corrections. This research utilizes Routine Activity Theory and Crime Prevention Theory focusing on situational crime prevention. The data analyzed amounted to 39 journal articles in 2013-2023. In addition, the analysis technique used Systematic Literature Review, Evaluation, and SWOT techniques. From the results of the analysis, it is known that narcotics trafficking in prisons still occurs in various ways, such as through visitors, bribing prison officers, and a lot of evidence found, such as methamphetamine, and suction equipment because prisoners have not been released from drug dependence, relieving stress and filling spare time. The evaluation found that most of the prevention of drug trafficking is situational because it is done by monitoring access to facilities and strengthening formal supervision. The researchers propose a model to combat drug trafficking in prisons, combining existing efforts with new scenarios. These include the construction of specialized prisons, prison renovation based on CPTED theory, the use of cutting-edge technology, collaboration with the police, and rehabilitation."

"Komplek Permata atau Kampung Ambon telah diidentifikasi sebagai kampung narkoba sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik lingkungan yang mendukung terjadinya peredaran narkotika di Komplek Permata melalui social disorganization theory dan broken window theory. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan warga asli Komplek Permata dan petugas patroli, observasi lapangan, serta analisis dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa karakteristik lingkungan yang mendukung peredaran narkotika mengacu pada kondisi disorganisasi sosial di Komplek Permata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan konsep dan teori dari barat ke kondisi perkampungan di Indonesia masih relevan diterapkan di Komplek Permata, namun masih harus dikaji lebih mendalam sesuai dengan karakteristik lokal masingmasing kawasan.

---

Komplek Permata or Kampung Ambon has been identified as a drug village for a long time. This research aims to describe the neighborhood characteristics that support drug trafficking in Komplek Permata through social disorganization theory and broken window theory. Data were generated from interviews with native residents of the Komplek Permata and patrol officers, field observations, and document analysis. The analysis results found that the neighborhood characteristics that support drug trafficking refer to the conditions of social disorganization in the Komplek Permata. These findings show that the use of concepts and theories from the western country to urban village in Indonesia still relevant to be applied, but still needs to be studied in more depth according to the local characteristics of each region."