Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja.Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan klasifikasi best practices di negara-negara OECD yang telah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sejak berpuluh tahun lalu. Evaluasi lebih lanjut atas penerapan PBK di satuan kerja X OJK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) faktor yang digunakan sebagai basis penilaian yaitu faktor Orientasi Tujuan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dokumen regulasi dan kemudian dikonfirmasi dengan kondisi riil PBK di OJK melalui wawancara dengan pejabat dan staf yang berwenang dan kompeten dalam pelaksanaan penganggaran di OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berada pada level 2 klasifikasi PBK Negara-Negara OECD, yaitu Performance-Informed Budgeting. Pada level Performance-Informed Budgeting, dimana sebagian besar negara OECD berada, pelaksanaan anggaran telah dikaitkan dengan informasi kinerja. Lebih lanjut, evaluasi atas masing-masing faktor menghasilkan tingkat efektivitas yang cukup baik pada faktor orientasi tujuan dan faktor sumber daya manusia, namun tingkat efektivitas yang rendah pada faktor Teknologi Informasi. Beberapa kendala juga diketahui dari hasil wawancara, diantaranya waktu dan proses penyusunan anggaran yang panjang, jumlah SDM yang kurang dan sistem informasi yang kurang mumpuni. Penelitian juga memberikan beberapa rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PBK.

---

This research aims to evaluation of the application of performance-based budgeting to work units in the Financial Services Authority (FSA) based on the classification of best practices in OECD countries that have implemented Performance-Based Budgeting (PBB) since the last decade. Further evaluation of the implementation of PBB in work unit X OJK was carried out on the basis of 3 (three) basis of assessment, namely: Goal Orientation, Human Resources, and Information Technology. The study was conducted by analyzing regulatory documents and then confirmed with the real conditions of PBB at the OJK through interviews with officials and staff who are authorized and competent in the implementation of budgeting at the OJK. The research results show that OJK is at level 2 of the OECD countries’ PBB classification, namely Performance-Informed Budgeting. In the Performance-Informed Budgeting level, whereas most OECD countries are classified, budget execution has been linked to performance information. Furthermore, evaluation of each factor resulted in a fairly good level of effectiveness for the goal orientation and human resources, meanwhile a low level of effectiveness for the information technology. Several obstacles were also identified from the interview results, including long duration and processes of budget preparation, insufficient human resources and inadequate information systems. The research also provides several recommendations to increase the effectiveness of PBB implementation."