Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data SUSENAS 2004 diperoleh data bahwa pemanfaatan fasilitas kesehaman dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diselenggarakan oleh pihak di luar pcmerintah (rumah sakit swasta, praktik dokter, poliklinik, prakzik pemugas kesehatan) sangat tinggi yaitu mencapai 5l,08%, hal ini menunjukkan bahwa besamya peranan sarana pelayanan kesehatan yang diselanggarakan oleh swasta. Keadaan tersebut tidak _iauh berbeda dengan keadaan di Kabupatcn Bekasi, hal ini dikarenakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang sangat lmnyak di Kabupaten Bekasi dimana wilayahnya yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan laju pertmnbuhan yang cukup tinggi yang disebabkan urbanisasi. Hal tersebut memicu pesatnya perkembangan sarana pelayanan kesehatan swasta yang melakukan perizinan, narnun belum semua sarana pelayanan kesehatan swasta melakukan dan mengetahui tentang perizinan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu periu adanya sistem informasi pcrizinan penyclenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang berbasis web, sehingga pihak terkait dengan perizinan dapat mengakses informasi dan melakukan perizinan dengan lebih cepat. Pengembangan sistem yang dilakukan berdasarkan metode System Development LM; Cycle, yaitu planning ana&sis system, design, implementation, maintencmce dan evaluation system dengan memadukan konsep Data Base Management System dan data website sehingga menjadi kekuatan dalam Sistcm Informasi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SIP-PSPKS). SIP-PSPKS di desain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pengolaharmya menjadi informasi. Output yang dihasilkan bempa laporan data sarana pelayanan kesehatan swasta berizin, tabulasi indikator perizinan, dan informasi perizinan herbasis web yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan persentase sarana pelayanan kcsehatan swasta berizin dan dapat melihat penyebaran Iokasi sarana pelayanan kesehatan swasta. Prototype aplikasi SIP-PSPKS dan Website informasi perizinan telah terbangun dan dapat diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupatcn Bekasi karcna menggunakan teknologi yang sederha.na dengan spcsiiikasi sistem yang rendah dan ditunjang dcngan akan adanya jaringan LAN.

---

Pursuant to SUSENAS 2004 obtained by data that health facility exploiting in order to Individual Health Effort (UKP) which is carried out of outside government (private sector hospital, practical doctor, polyclinic, practical health officer) very high that is reaching 5l,08%, this matter indicate that the level of health service facility which carried out by private sector. The situation do not far differ from situation in Bekasi District, it because so many private health service facilities in Bekasi District where its region which abut on direct capital of DKI Jakarta and high enough growth rate caused by urbanization. The mentioned trigger its fast is growth of private health service facilities conducting permit, but not yet all private health service facilities conduct and know about permit in Bekasi District. Therefore need thc existence of permit infomation system of private health service facilities based on web, so that related parties with permit can access information and conduct permit faster. System development conducted by pursuant to System Development Life Cycle method, that is planning analysis system, design, implementation, maintenance and evaluation system with combine concept of Data Base of Management System and website data so that become strength in permit infomation system of private health service facilities ( SIP-PSPKS). SIP-PSPKS designed for amenity of data input and automation process its processing become information. Output yielded by in the form of data report of private health service facilities have pennitted, tabulation of permit indicator, and information of pemiit base on web able to be used for decision making in determining policy in improving percentage of private health service facilities have pcmiit and can see spreading of location of private health service facilities, The prototype of SIP-PSPKS application and Website of permit information have been developed and applicable in Bckasi District Health Service because using modestly technology by the low system specification and it has supported by developed of Local Area Network (LAN).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ketidakmengertian penyelenggara penyiaran terhadap peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran yang oleh sebab itu perlu adanya strategi komunikasi dari Direktorat Penyiaran dalam mengkomunikasikan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi strategi komunikasi Direktorat Penyiaran dalam mengkomunikasikan peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran. Metodologi penelitian menggunakan paradigma konstruktivis pada pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif serta strategi sosial konstruksionisme. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perencanaan yang ada. Disimpulkan bahwa strategi komunikasi sudah berjalan dengan baik namun pelaksanaan perizinan belum optimal karena kendala wilayah Indonesia yang luas, kurangnya SDM Direktorat Penyiaran, sulitnya waktu koordinasi serta belum adanya sistem database yang berbasis IT.

---

ABSTRACT
This research based on by ignorance from many broadcasting organizer of the regulation and licensing of broadcasting policy process and therefore the need for the communicaiton strategy of the Directorate of Broadcasting in communicating it. This study aims to describe and evaluate communication strategies in communicating the Directorate of Broadcasting and regulation of broadcasting policy of th elicensing process. Methodological research is using the paradigm constructivist on a qualitative approach that is descriptive and social strategies constuctsionism. The result of the research found that communication strategic are routinely implemented in accordance with the existing plan. Concluded that communication strategies are already good, but the implementation is not optimal due to licensing constraints of Indonesia?s vast territory, the lack of human resources directorate of broadcasting, the difficulty of the coordination and the lack of IT-Based on database system.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan pengusahaannya oleh Instansi Pemerintah, kecuali untuk bahan galian golongan c yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah ( berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1969 ). Namun setalah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, pengelolaan pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan pemberian otonomi daerah. Dengan demikian paradigma pengusahaan pertambangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 perlu disesuaikan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Desember 2008, penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak juga tercapai. Sehingga di dalam implementasinya banyak terjadi permasalahan dalam pemberian perizinan pengusahaan pertambangan. Baru pada akhir 2009 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur sistem perizinan pertambangan dengan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, apakah dengan nomenklatur izin memang secara materil isinya adalah sebagaimana izin pada umumnya ataukah tergolong dalam konsesi? Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam perizinan pertambangan akan dilakukan penelitian terhadap pengusahaan pertambangan timah di Pulau Bangka. Dipilihnya Pulau Bangka karena potensi timah di Indonesia sangat besar (nomor 2 di dunia), namun praktek-praktek penyimpangan dalam perizinan pengusahaan pertambangan timah banyak terjadi, sehingga sangat mengganggu pemasukan uang negara dari sektor pertambangan timah, karena itulah menarik untuk diteliti. Tinjauan analisis didasarkan pada teori-teori bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya bidang Pemerintahan Daerah dan bidang Perizinan, disamping bidang Hukum Pertambangan itu sendiri. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang mengalami perubahan seiring dengan berlakunya era otonomi daerah, akan dilihat bagaimana pengaturan oleh Daerah Otonom tentang pengusahaan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan akan ditinjau bagaimana implementasi perizinan pengusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka periode 2000-2008. Serta akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak terjadinya tambang inkonvensional di pulau Bangka. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para nara sumber di lapangan, yaitu para pengusaha tambang dan dinas-dinas terkait dengan pemberian perizinan pertambangan. Kesimpulan, di era otonomi pemerintahan daerah kewenangan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan berubag dari yang semula bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Dalam implementasinya hal tersebut menyebabkan banyak penafsiran yang keliru, sehingga menyebabkan produk-produk tidak sinkron di berbagai level dan sektor. Dan ini merupakan penyebab utama maraknya tambang inkonvensional, di samping penyebab lainnya, misalnya harga timah yang melonjak. Di balik itu semua tentunya yang menjadi pemicu utama adalah tidak tepatnya penggunaan konsep perizinan yang diadop baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maupun dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Konsep IUP yang dianut ternyata adalah merupakan konsesi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. ......This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia.

Abstrak :
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial. ......When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan di Kecamatan Jagakarsa dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang. ......This thesis discusses on the Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa and the factors which affect of Implementation of Granting a Building Permit at District of Jagakarsa. This research was qualitative with design descriptive. The study indicates that the implementation of the process of granting a building permit is to control the growth rate of building in the District of Jagakarsa with the provisions of the allotment based on the spatial.

Abstrak :
Kegiatan-kegiatan pemerintahan pada salah satu seginya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Public service tersebut sebenarnya juga mempunyai beberapa bidang layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, salah satu diantaranya adalah pemberian atau penolakan oerijinan terhadap pengajuan perijinan yang disampaikan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan berusaha, untuk melakukan hal-hal tertentu lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Artikel ini membahas beberapa teori dan landasan teoritis perijinan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Abstrak :
Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Untuk itulah pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan PAD sebagai wujud nyata otonomi. Investasi adalah jawaban mendasar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan konsep tentang otonomi daerah, dengan dalih peningkatan PAD justru banyak Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang anti investasi. Meskipun banyak daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang "anti investasi", tetapi ada daerah yang justru memberlakukan kebijakan yang "pro investasi". Yaitu :Kebijakan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Landasan hukum Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) adalah Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPT memerlukan pelimpahan kewenangan dari 'instansi terkait dalam bidang perizinan. Pelimpahan kewenangan ini yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005. Ada 52 Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan KPT. Hasil yang diperoleh Setelah Berdirinya KPT, Investasi mengalami kenaikan menjadi 61,3 persen. Tahun 2002 sebanyak Rp. 592 miliar, tahun 2003 sebesar Rp. 703 miliar, tahun 2004 mencapai Rp. 926 miliar, dan tahun 2005 menjadi Rp. 955 miliar.