Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Inggrid Yulia Ningsih, author

Pengikatan jaminan atas bangunan yang berdiri di atas milik pihak lain = Binding guarantee of the building which stood on land that owned by other parties

[ABSTRAK
Lembaga jaminan fidusia sudah sangat tua dan telah dikenal dalam hukum Romawi, lembaga ini dikenal dengan fiduciare eigendom overdracht. Lembaga ini timbul karena peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan masyarakat. Lembaga ini diakui oleh yurisprudensi Belanda tahun 1929. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dijumpai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971...

2015

T43061

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aisha Kartika Fitriasma, author

Analisis yuridis akta perjanjian hutang piutang yang memuat klausula pengakuan hutang : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri tanggal 28 Mei 2009 nomor: 61/Pdt.G/PN.Skh. = Judicial analysis on debt agreement deeds containing debt clause recognition : a case study of a District Court Decision dated 28 May 2009 number: 61/Pdt.G/PN.Skh

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35742

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Syifa Nabila, author

Eksekusi Harta Bersama Berdasarkan Pengakuan Hutang Tanpa Persetujuan Pasangan Kawinnya (Studi Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms) = Execution of join asset based on debt recognition without the spouse consent (study of verdict number 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms)

Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan namun tidak termasuk harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan untuk membuat perjanjian yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai harta perkawinan. Tesis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52271

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Damayanti Sudding, author

Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Digunakan Sebagai Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 19/Pdt.G/2020/PN Gpr) = The Validity deed of Sale and Purchase Agreements Used as Accounts Payable Agreements ((Study of Kediri District Court Decision Number 19/Pdt.G/2020/PN Gpr)

Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadiah Aziza Tunnida, author

Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang yang Ditandatangani di Atas Kertas Kosong Bermeterai Berakibat pada Akta Jual Beli dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 = Deed of Loan Agreement Signed on Blank Paper with Duty Stamp with An Impact Into Deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019

Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Florensia Pratiwi, author

Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum : Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 06/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VI/2018 = The Use Of Legally Defective Assets As Loan Collateral Agreement : Case Study To Regional Supervisor Assembly Decision Number 6/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VI/2018

Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52715

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Antika Insani Khamillia, author

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian hutang piutang : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 28 Januari 2010 no. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 12 Maret 2007 no. 129/MPW-Jabar/2007 = The misscounduct of the notary in the making of binding for sale and purchace agreement that used as a collateral in loan agreement : case study Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision of Notary West Java Region Supervisory dated 12 March 2007 number 129/MPW-Jabar/2007

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39258

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian