Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan". Secara khusus tesis ini meneliti tentang pelaksanaan manajemen perkara di Kejaksaan khususnya perkara tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah sistem manajemen perkara tindak pidana umum yang ada di Kejaksaan dan pelaksanaannya, (2) Bagaimanakah sistem monitoring terhadap pelaksanaan manajemen perkara tindak pidana umum kejaksaan, (3) Apa yang menjadi kendala di dalam penanganan suatu perkara tindak pidana umum.Hasil penelitian terhadap pelaksanaan manajemen perkara di Kejaksaan menunjukkan bahwa Secara internal pengaturan masalah manajemen perkara tindak pidana umum di Kejaksaan sudah diatur secara tegas di dalam Surat Keputusan Jaksa Agung, akan tetapi dalam pelaksanaan manajemen perkara itu sendiri, Kejaksaan mengalami sejumlah kendala antara lain berkaitan dengan proses beracara yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Adanya pengaruh dari subsistem lain yang menghambat pelaksanaan administrasi perkara di kejaksaan, karena bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh kinerja subsistem lainnya Keberhasilan suatu penuntutan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penyidikan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penyidikan. Memang diakui bahwa di dalam manajemen perkara Kejaksaan sendiri masih banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan manajemen perkara itu sendiri. Peraturan yang menyangkut manajemen perkara di Kejaksaan sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, suatu peraturan yang bagus tetapi tidak diikuti dengan pelaksana yang baik tidak akan berarti apa-apa."

"Penelitian ini menganalisis implementasi mekanisme Transactie dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, ke dalam Denda Damai Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam peraturan tersebut, terdapat perluasan kewenangan Jaksa Agung dalam penyelesaian perkara, yakni kewenangan penyelesaian Denda Damai atas tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara. Melalui penerapan penelitian doktrinal dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis melihat bahwasannya perlu diterbitkannya hukum acara dalam Denda Damai. Pertama, penulis menjelaskan mengenai Transactie di Belanda. Kedua, Penulis menjelaskan mengenai Denda Damai dan praktiknya dalam studi kasus di Indonesia. Ketiga, Penulis mengadopsikan studi kasus Denda Damai menggunakan mekanisme Transactie. Penulis berkesimpulan bahwa secara praktis, mekanisme transactie dapat diadopsi ke dalam Denda Damai di Indonesia, dikarenakan banyaknya persamaan dalam tujuan, cara kerja, dan hasil akhir antara Transactie dan Denda Damai di Indonesia. Mekanisme Transactie di Belanda, dapat dijadikan acuan dalam hukum beracara Denda Damai di Indonesia.

---

This study analyzes the implementation of the Transactie mechanism in the Dutch Wetboek van Strafrecht into the Indonesian Denda Damai. Recently, Indonesia enacted Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. In this regulation, there is an expansion of the Attorney General's authority in case settlements, specifically the authority to resolve cases through Denda Damai for economic crimes that harm the national economy. Through the application of doctrinal research using qualitative methods and a descriptive-analytical approach, the author suggests the need for the issuance of procedural law for Denda Damai. First, the author explains Transactie in the Netherlands. Second, the author explains Denda Damai and its practice in case studies in Indonesia. Third, the author adapts Denda Damai case studies using the Transactie mechanism. The author concludes that, in practice, the Transactie mechanism can be adopted into Denda Damai in Indonesia, due to many similarities in objectives, working mechanisms, and outcomes between Transactie and Denda Damai in Indonesia. The Transactie mechanism in the Netherlands can serve as a reference for procedural law in Denda Damai in Indonesia."