Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Hindu-Bali adalah bentuk Perkawinan “Ngerorod”. Perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan lari bersama yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dikarenakan tidak mendapat restu dari pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai keberadaan Perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali, Hukum Hindu dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta bagaimana apabila Perkawinan Ngerorod dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Perkawinan Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data sekunder berupa studi dokumen dan data primer berupa wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus Perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan Nasional. Pada dasarnya Hukum Pekawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang menganggap perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Jadi selama perkawinan dilakukan menurut Aga ma dan Kepercayaan, perkawinan dianggap sah. Sama halnya dengan perkawinan Ngerorod yang sebenarnya tidak dikenal menurut Hukum Perkawinan Nasional, tetep diakui keberadaannya karena agama Hindu mengakui dan membenarkan jenis perkawinan ini. Sedangkan akibat hukum yang dapat timbul apabila perkawinan Ngerorod tidak memenuhi syarat-syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan Nasional antara lain, Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabila perkawinan belum dilaksanakan, Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinan telah dilaksanakan, Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa mendapatkan Akta Perkawinan. Perkawinan Ngerorod tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional dan Pihak laki-laki dapat dikenakan ketentuan pidana.

---

ABSTRACT
One of well-known marriages in Hindu-Bali people is kind of Marriage “Ngerorod”. Marriage Ngerorod represents a kind of marriage that run together conducted by the man and woman caused by not obtained blessing from family party to held marriage. The problems to be analyzed in this research are about the existence of Ngerorod according to the Balinese Common Law, Hinduism Law, and Marriage Law, as well as the legal consequence of Negerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. This research is using a normative law method of research that is described in an explanatory type of research. The data of this research are a secondary data in the form of documents, and a primary data in the form of interview with some resource persons. Both of those data then to be qualitatively analyzed. This research is conducted by investigating some cases of Ngerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. As specified in the National Marriage Law, basically, a marriage will be considered lawful if it is conducted in a religious wedding ceremony of one recognized religion that is hold by the brides. In other word, a marriage will be lawful as long as the marriage is conducted in a religious wedding ceremony. Ngerorod is not recognized in National Marriage Law, its existence is recognized only in Hinduism Law and Balinese Common Law. There are some legal consequences of “ngerorod” that not comply with any of requirements in wedding acts, they are; marriage prevention in the case of the marriage is not conducted yet; marriage annulment in the case of the marriage is already conducted; the marriage is not registered in the registration service and not acquiring a certificate of marriage; the marriage cannot to be done if not comply with the marriage requirements in National Marriage Law, Balinese Custom law, and Hinduism Law and a man can be convicted with a criminal law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan kemudian dianalisis keberlakuannya menurut undang-undang perkawinan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan studi kepustakaan data sekunder lalu diikuti dengan penyajian dengan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum perkawinan adat masih dijalankan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Selain itu, hukum perkawinan adat masih memiliki beberapa peranan dalam undang-undang perkawinan nasional.

---

This thesis describes adat marriage law practiced by Chinese people in Indonesia, particulary Chinese people living in Medan. The enforcability of the aforementioned Chinese adat marriage law is then being analyzed using the national marriage law. This research uses empirical-juridical apporach, which is done through studying secondary data, then presenting and analyzing the field data. The results of the research shows that adat marriage law are still practiced by Chinese people living in Medan. However, the adat marriage law practiced by the Chinese people living in Medan isn?t legally recognized by national marriage law, although the national marriage law only acknowledge several parts of adat marriage law.

Abstrak :
ABSTRAK
Telah diketahui bahwa sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan di Bali, penyelesaian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan orang Bali berlaku hukum Adat. Tetapi setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif dimulai pada tanggal 1 Oktober 1975, ketentuan-ketentuan hukum yang lebih dari satu yang menjadi ciri hukum perkawinan hendak dihapuskan. Masihkah terdapat lingkup laku bagi hukum perkawinan Adat orang Bali setelah mulai berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Hal itulah merupakan pertanyaan pokok yang diteliti dalam skripsi ini; karena pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah memperlihatkan permasalahan bagaimanakah memberi ternpat bagi berlakunya norma-norma hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat Bali. Mengingat pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Memperlihatkan kecenderungan membatasi dan bahkan menghapuskan hukum perkawinan Adat orang Bali sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Bali. Bertolak dari keinginan untuk memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai hukum perkawinan Adat yang benar-benar hidup dalam masyarakat Bali dengan berbagai implikasinya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; maka penelitian skripsi ini menekankan penggunaan metode pendekatan normatif-empiris. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menemukan lebih jauh lagi bagaimanakah proses pelaksanaan dari UU No, 1 Tahun 1974 di Bali; ialah sejauh manakah faktor-faktor non-hukum mampu mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan pada masyarakat setempat dapat diungkapkan. Dengan demikian penelitian mengenai lingkup laku hukum perkawinan Adat orang Bali ini, selain mendalami naskah-naskah yang berkaitan dengan UU perkawinan juga penelitian ini ditekankan pada pendekatan socio legal research (non-doktriner) ialah dengan mengadakan penelitian lapangan sehingga didapatkan pandangan-pandangan permasalahan hukum dari perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat.

Abstrak :
Perkawinan adat Bali dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, laki-laki berkedudukan sebagai purusa yang memiliki tanggung jawab serta memegang peranan utama dalam keluarganya. Perkembangan jaman membawa dampak bagi bentuk perkawinan adat Bali yaitu bukan hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai purusa, namun perempuan juga dapat berkedudukan sebagai purusa di keluarganya dan menarik laki-laki untuk menjadi bagian keluarga perempuan, dengan status sebagai perempuan predana . Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari bentuk perkawinan pada gelahang. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan adalah sebagai purusa di keluarganya masing-masing. Namun, bentuk perkawinan ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat Bali, maka perlu diketahui lebih lanjut tentang pengaturan serta akibat hukum dari dilakukannya perkawinan pada gelahang tersebut. Selain itu, perlu juga diketahui mengenai perkembangan dari perkawinan pada gelahang di masyarakat Bali dewasa ini. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan alternatif bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak anak tunggal , sehingga dapat mencegah putusnya keturunan dalam keluarganya. Kemudian, melalui perkawinan ini terdapat kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai purusa di keluarganya masing-masing. ...... Marriage customs of Bali are influenced by the patrilineal kinship system prevailing in society. According to the kinship system, men as the ldquo purusa rdquo has a responsibility and as a leading figure in his family. The development in this era brings impact to type of Balinese marriage that is not only men who has a position as purusa, however women can also hold the position as purusa in her family and pulled a men to become part of her family with status as a women predana . Equality of position between men and women can be seen from the form of pada gelahang marriage. In that marriage, men and women have a position as purusa in their own family. However, this form of marriage has not been fully recognized by the Balinese society, so it is necessary to know more about the rules and legal effects of pada gelahang marriage. Moreover, it should also be known about the development of pada gelahang marriage on Balinese society in present times. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are come from literature materials. The result of this research stated that form of pada gelahang marriage is an alternative marriage for families who only have one child, so to prevent the loss of the family rsquo s line. Afterwards, through this marriage, men and women can have the same position as purusa in their own family.