Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ade Armando
"Studi ini pada dasarnya upaya untuk memahami hubungan antara media dengan sistem kapitalisme global dengan merujuk pada teori-teori yang dikembangkan para ilmuwan beraliran kritis yang memandang internasionalisasi sistem penyiaran komersial adalah bagian dari upaya terencana negara-negara maju dalam rangka melanggengkan penjajahan ekonomi dan politik. Teori-teori ini percaya bahwa privatisasi pertelevisian adalah kondisi yang dibutuhkan bagi ekspansi modal transnasional yang merupakan keniscayaan dalam sistem kapitalisme global. Dalam kaitan itu, teori-teori ini mengasumsikan adanya upaya sengaja yang dirancang di negara-negara pusat kapitalisme global untuk mengarahkan -atau bahkan menekan-- agar para pengambil kebijakan di banyak negara menerapkan privatisasi pertelevisian. Lebih jauh lagi, teori-teori ini percaya bahwa begitu sistem pertelevisian komersial dijalankan oleh sebuah negara berkembang, sebuah bentuk penjajahan media akan berlangsung dengan sendirinya yang antara Iain diindikasikan oleh ketergantungan akan program impor, teknologi, kecakapan dan modal asing.
Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber kunci, Studi sumber-sumber sekunder (pemberitaan di media, analisis, laporan, surat peijanjian, peraturan-perundangan, data-data industri yang dipublikasikan), Serta analisis isi (terhadap kecenderungan isi siaran dalam kurun waktu 1991 - 2003), penelitian ini menunjukkan bahwa tesis imperalisme media mengandung sejumlah kelemahan untuk menjelaskan proses privatisasi pertelevisian di Indonesia.
Tesis impenalisme media terlalu berlebihan dalam memandang kekuatan modal transnasional dalam mengarahkan proses pengambilan pilihan dalam sebuah negara yang sangat mungkin bersifat otonom dan lebih mencerminkan dinamika pertarungan kepentingan kelompok-kelompok dalam negeri itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi pertelevisian di Indonesia pada dasarnya adalah langkah pragmatis untuk merespons kepentingan bisnis kapitalis domestik yang berada dalam lingkar terdalam pusat kekuasaan, dan tidak lahir sebagai hasil darl tekanan kepentingan pemodal transnasional.
Studi ini menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kelahiran dan perkembangan privatisasi pertelevisian adalah kelompok kecil pengusaha domestik yang berada sedemikian dekat dengan pusat kekuasaan sehingga memiliki jalur pengaruh secara berkelanjutan yang sangat besar terhadap rangkaian kebijakan pemerintah. Kebijakan privatisasi pertelevisian tidak memiliki orientasi etisiensi ekonomi ataupun peningkatan daya Saing Sebagaimana yang berusaha dicapai rangkaian de-regulasi ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam kumn waktu yang sama.
Studi ini menunjukkan bahwa kekuatan pemodal nasional dalam menentukan lahirnya privatisasi pertelevisian juga dimungkinkan karena kerangka kebijakan pertelevisian nasional di indonesia sendiri sebenarnya tidak terarah dan tidak memiliki pola yang terencana sejak awal.
Privatisasi pertelevisian Indonesia pada dasarnya tidak dapat dijelaskan sebagai bagian dari liberalisasi politik atau bahkan Iiberalisasi ekonomi. Para kapitalis yang merambah masuk ke dalam bisnis pertelevisian tersebut adalah kaum pedagang yang tidak saja tidak menaruh perhatian pada keterbukaan politik meiainkan juga tidak menginginkan sebuah ekonomi pasar terbuka, yang memungkinkan terjadinya kompetisi objektif antara para pemodai.
Namun demikian, Studi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi dalam sistem penyiaran komersial yang berlangsung tanpa intervensi pemerintah, menyebabkan lahirnya sejumlah eksternalitas yang canderung mendukung ekspansi kepentingan transnasional.
Dalam hal isi siaran, privatisasi pertelevisian memang tidak dengan sendirinya menciptakan dominasi program impor. Tapi kompetisi bebas antar stasiun menyebabkan timbulnya masalah pasokan program. lndustri program dalam negeri tidak mampu melayani kebutuhan untuk mengisi jam siaran stasiun-stasiun televisi yang berjumlah semakin banyak, sementara harga program yang yang ditetapkan produsen lokal pun melonjak mengikuti kompetisi pembeli. Sebagai akibat, stasiun televisi komersiai memilih untuk Iebih banyak mengimpor program dari industri televisi asing yang memang memiliki pasokan dan perpustakaan program yang dibutuhkan. Kecenderungan ini, pada gilirannya, akan mendorong kenaikan harga program impor.
Perkembangan ini menjadikan Indonesia nampak sebagai pasar yang banyak menyerap program-program impor dari pusat industri hiburan di negara-negara maju, tanpa sebaliknya menghasilkan program-program yang dapat diekspor ke pasar internasional.
Studi ini juga menunjukkan bahwa salah satu akibat paling signilikan dalam hal privatisasi pertelevisian adalah dalam hal dominasi modal transnasional dalam industri periklanan nasional. Privatisasi pertelevisian memang dengan segera mendorong pertumbuhan industri periklanan dalam negeri. Namun pada saat yang sama, terjadi dominasi modal transnasional dalam struktur industri periklanan tersebut, Seraya memarjinalkan perusahaan-perusahaan periklanan lokal.
Dengan demikian, studi ini menyajikan temuan yang sekaligus membantah dan membenarkan sebagian muatan teori-teori impenalisme media. Di satu sisi, studi ini akan menunjukkan argumen bahwa privatisasi partelevisian adaah kebijakan yang ditentukan oleh kepentingan modal transnasional tidak memiliki basis yang kuat. Keputusan privatisasi pertelevisian di Indonesia lahir sebagai akibat dinamika kepentingan di dalam negeri indonesia sendiri. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem penyiaran komersiai di Indonesia memang dalam perkembangannya menghasilkan serangkaian ekstemalitas yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal transnasional.
Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi di Indonesia tidak dapat dilihat sebagai bangunan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah faktor tunggal, yakni kepentingan ekonomi kapitalisme global, melainkan sebuah medan yang turut ditentukan oleh beragam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
D792
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atheeya Raishya Kalzaman
"Pendahuluan:
Prematuritas, yang didefinisikan sebagai kelahiran sebelum 37 minggu masa kehamilan, merupakan penyebab utama komplikasi perkembangan dan kematian anak. Kelahiran prematur, yang sering menyebabkan perkembangan organ yang tidak sempurna, menimbulkan risiko seperti keterlambatan perkembangan saraf dan masalah kesehatan jangka panjang. Studi potong lintang ini bertujuan untuk menilai hasil perkembangan anak- anak prematur di bawah usia dua tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada tahun 2022.
Metode:
Sebanyak 1.495 anak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil perkembangan yang dinilai meliputi keterlambatan perkembangan umum, bicara, motorik, dan global. Penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antara keterlambatan perkembangan dengan faktor-faktor seperti usia kehamilan, jenis kelamin, status imunisasi, dan status gizi menggunakan analisis chi-square dan regresi logistik.
Hasil:
Kelahiran prematur tercatat pada 43,1% dari sampel. Di antara anak-anak prematur, 15,8% mengalami keterlambatan perkembangan, termasuk 5% dengan keterlambatan bicara, 10,9% dengan keterlambatan motorik, dan 10,1% dengan keterlambatan perkembangan global. Anehnya, anak-anak cukup bulan memiliki tingkat keterlambatan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak prematur. Faktor-faktor seperti imunisasi dan status gizi berhubungan signifikan dengan beberapa domain keterlambatan perkembangan, sementara jenis kelamin dan usia kehamilan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Kesimpulan:
Meskipun anak-anak prematur umumnya dianggap lebih rentan terhadap keterlambatan perkembangan, studi ini menemukan prevalensi keterlambatan yang lebih tinggi pada anak- anak cukup bulan. Temuan ini menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan intervensi dini, tanpa memandang status kelahiran. Faktor-faktor seperti imunisasi dan gizi memainkan peran penting dalam mengurangi risiko keterlambatan perkembangan.

.Introduction:
Prematurity, defined as birth before 37 weeks of gestation, is a major contributor to developmental complications and child mortality. Preterm birth, often leading to incomplete organ development, poses risks such as neurodevelopmental delays and long- term health issues. This cross-sectional study aimed to assess the developmental outcomes of preterm children under two years of age at Cipto Mangunkusumo General Hospital (RSCM) in 2022.
Methods:
A total of 1,495 children were included in the study. Developmental outcomes, including general, speech, motor, and global delays, were assessed. The study also explored associations between these delays and factors like gestational age, gender, immunization status, and nutritional status using chi-square and logistic regression analysis.
Results:
Preterm births accounted for 43.1% of the sample. Among preterm children, 15.8% exhibited developmental delays, including 5% with speech delays, 10.9% with motor delays, and 10.1% with global developmental delays. Interestingly, full-term children had higher rates of developmental delays compared to preterm children. Factors such as immunization and nutritional status were significantly associated with some developmental delays, while gender and gestational age did not show a significant correlation. Conclusion:
Though preterm children are typically seen as more vulnerable to developmental delays, this study found a higher prevalence of delays in full-term children. These findings highlight the importance of ongoing monitoring and early intervention, regardless of birth status. Factors like immunization and nutrition play a critical role in reducing developmental risks.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library