Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bank melaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepada masyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah dan i beroperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsep dasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tiga permasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaan pada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusi terhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa jaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminan dilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaian pembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melalui pelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya.

Abstrak :
Masalah perkreditan merupakah hal yang sangat penting dalam dunia perbankan. Hal ini selain disebabkan karena kredit merupakan produk utama yang menghasilkan bagi bank tetapi juga karena dan yang disaluran itu merupakan dana milik masyarakat. Dengan alasan diataslah maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen dan pengawasan kredit serta kendala yang ada dalam menyalurkan kredit pada PT BPR "BS". Penulis menggunakan dua metode dalam melakukan penelitian. Pertama, metode riset/studi kepustakaan/literatur, yaitu mencari informasi mengenai teori/konsep/hipotesa/model yang berhubungan dengan manajemen kredit dan pengawasannya. Kedua, studi lapangan, yaitu menerapkan teknik-teknik penelitian survey lapangan yang dapat dijangkau penuiis denagan melakukan interview/wawancara dan perangkat lain yang dianggap perlu. PT Bank Perkreditan Rakyat "BS" berlokasi di daerah Adiwerna Tegal Jawa Tengah. BPR ini berdiri pada tanggal 23 Januari 1989 yaitu tak lama setelah dikeluarkannya deregulasi perbankan tanggal 27 Oktober 1988. Badian yang menangani manajemen kredit pada PT BPR "BS" ada dua, pertama yaitu seksi yang menangani masalah pemasaran kredit dan yang kedua yaitu seksi yang menanganani administrasi kredit. Sebelum memberikan kredit, PT BPR "BS" selalu melakukan analisa kredit yang teliti untuk meminimisasi kemungkinan terjadinya kredit macet. PT BPR "BS" melakukan pengawasan kredit semenjak proses awal pemberian kredit yaitu pada waktu akan diadakan realisasi pemberian kredit sampai pada saat kredit jatuh tempo. Selain itu juga menerapkan pengawasan intern bagi karyawannya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. PT BPR "BS" ini mempunyai manajemen dan pengawasan kredit yang dapat dihandalkan. Hal ini terlihat dengan sedikitnya kredit yang bermasalah. Selain itu kehandalannya dapat juga dilihat dari analisa tingkat kesehatan bank. PT BPR "BS" memliki tingkat kesehatan bank yang sehat. Hal ini berarti permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditasnya juga dalam keadaan sehat. Walaupun manajemen dan pengawasan kredit nya sudah bagus, DPR ini sebaiknya terus meningkatkan internal kontrolnya, melakukan penyeleksian pegawai yang lebih seletif dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Abstrak :
Kredit sebagai salah satui usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kredit yang selektif dan terarah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sesuatu negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menbahas segi-segi hukum yang ada hubungannya dengan perkreditan dimana yang menjadi masalah pokok adalah miengenai perjanjian kredit dalam prakteknya pada Bank BNI. Oleh karena kredit erat kaitannya dengan hukum, maka segi-segi yuridis dibidang perkreditan harus mendapat perhatian yang lebih serius. Karena itu bagi bank jika ingin mengamankan kredit yang diberikannya, maka dalam pemberian kredit tersebut harus disertai dengan jaminan, setiap perjanjian kredit harus dibuat perjanjian kreditnya. Juga tujuan jaminan tersebut penting untuk menjaga keselamatan uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diharapkan dapat membantu melancarkan pengembalian kredit yang diterima oleh seorang nasabah. Juga penting bagi nasabah untuk mengetahui akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian baginya jika ia lalai mamenuhi kewajibannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menambah batasan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Disamping itu dibidang Perbankan Nasional juga harus menjalankan amanat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan policy direction bagi Perbankan Nasional. Salah satu pilar dari enam pilar API yaitu pilar keenam, adalah perlindungan konsumen, dengan beberapa program yang berupa mekanisme pengaduan nasabah; pendirian lembaga mediasi independen; peningkatan transparansi; informasi produk perbankan dan edukasi nasabah. Dalam rangka membangun transparansi dan informasi produk perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen wajib menjadi perhatian perbankan nasional. Salah satu ketentuan tentang perlindungan konsumen adalah perjanjian baku, khususnya klausula baku yang dilarang atau klausula eksonerasi. Berkaitan dengan hal itu salah satu produk perbankan nasional, khususnya di Bank adalah kredit; dimana di dalam perjanjian kredit, khususnya Pasal 1 umumnya memuat Syarat-Syarat Umum Perkreditan Bank atau Syarat-Syarat Umum; yang berisi ketentuan standar pemberian kredit. Tesis ini mengupas terhadap klausula yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum, yang terindikasi beberapa pasalnya mengandung klausula eksonerasi. Melalui riset di salah satu Bank Pemerintah dan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dari bahan hukum primer serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum sekunder. Data dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang tersaji secara deskriptif normatif pada tesis ini. Dengan kesimpulan bahwa benar terdapat klausula eksonerasi, namun dengan tata cara penyampaian Syarat-Syarat Umum bersamaan dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit, klausula baku yang ada dapat dieliminir atau ditiadakan karena calon debitur mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan menegosiasikan kembali syarat-syarat dimaksud.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga rata-rata kredit modal kerja, Non Performing Loan (NPL), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi penawaran kredit Bank Perkreditan Rakyat dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi kawasan, dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja mempengaruhi permintaan kredit Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode panel data dan menguji regresi dengan model random effect model atas kemungkinan perbedaan kawasan dan waktu. Studi membuktikan bahwa DPK, suku bunga rata-rata kredit modal kerja, NPL, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penawaran kredit. Lalu, PDRB, inflasi kawasan, dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja secara bersama-sama mempengaruhi permintaan kredit.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand., The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region’s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region’s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.]

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa bank dalam melaksanakan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dapat mengambil langkah penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah melalui penetapan status dalam pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha. Penetapan Bank Perkreditan Rakyat X dengan status dalam pengawasan khusus merupakan langkah penyehatan yang diambil oleh Bank Indonesia. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan akuisisi saham dan kewajiban penambahan modal disetor secara akumulatif yang merupakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-undang Perbankan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan tesis. Prosedur pelaksanaan akuisisi saham di Bank Perkreditan Rakyat X sebagai salah satu upaya penyehatan adalah sama dengan prosedur akuisisi bank dalam kondisi normal. Perbedaan yang signifikan adalah pada rentang waktu yang tersedia dalam proses akuisisi itu sendiri. Pelaksanaan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan status dalam pengawasan khusus dibatasi rentang waktu 6 (enam) bulan sesuai jangka waktu penetapan statusnya. Kewajiban penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dalam rangka mengeluarkan Bank Perkreditan Rakyat X dari status dalam pengawasan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham tersebut dapat menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.