Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Dalam rangka menimimalisasi tingginya tingkat kerusakan yang terjadi pada mangrove, perlu diupayakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Skripsi ini hendak meneliti tentang bagaimana pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan studi perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan mangrove berkelanjutan telah diupayakan oleh Indonesia meskipun masih mengalami beberapa kendala. Demikian pula dengan pengelolaan mangrove berkelanjutan di beberapa negara lain yang masih menemui beberapa kendala, kekurangan, dan kelebihan.

---

Mangrove is one of natural resources that suffered damage with high degradation rate. In order to minimize the high level of damage that occurs in mangroves, sustainable mangrove management should be sought. This thesis will study how mangrove management is sustainable in Indonesia and some other countries. The research method used in this thesis is normative juridical research using secondary data and comparative study. The results obtained in this study is that sustainable mangrove management has been pursued by Indonesia although still experiencing some obstacles. Similarly, sustainable mangrove management in several other countries still encounters some obstacles, shortcomings, and strengths."

"Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan salah satu wacana yang diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019, yang akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan nama Nusantara yang merupakan salah satu dari Program Strategis Nasional. Permasalahan yang akan timbul ialah hilangnya 40% (empat puluh persen) luas hutan produksi yang akan mengakibtakan ikut hilangnya hutan bagi ekosistem para satwa- satwa liar khususnya dilindungi yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Atas hal tersebut penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif, didapatkan melalui Data Sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Data Sekunder antara lain menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Terseir dengan alat pengumpukan data berupa Studi Dokumen. Dimana Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif dengan Bentuk Hasil Penelitian Deskriptif. Sehingga simpulan yang didapat dari penulisan ini ialah; pembentukan kebijakan yang dimuat dalam Hukum Positif yang mengatur tentang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hanya menjadikan ketentuan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai formalitas saja. Maka utamanya adalah untuk tidak melupakan keberadaan atas flora dan fauna yang merupakan salah satu rantai kehidupan yang berperan sangat penting demi kehidupan masyarakat dan umat.

---

The construction of the National Capital City of the Nusantara is one of the discourses announced on August 26, 2019, which will be moved from DKI Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan under the name Nusantara which is one of the National Strategic Programs. The problem that will arise is the loss of 40% (forty percent) of the production forest area which will result in the loss of forest for the ecosystem of wild animals, especially protected ones in Penajam Paser Utara. For this reason, this research is in the form of normative juridical which is descriptive, obtained through secondary data obtained through library research. Secondary data, among others, uses Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Secondary Legal Materials with data collection tools in the form of Document Studies. Where the method of analysis used is qualitative analysis with the form of descriptive research results. So, the conclusions obtained from this writing are the formation of policies contained in the Positive Law which regulates the development of the National Capital City of the Nusantara only makes provisions regarding Environmental Protection and Management as a formality. The main thing is not to forget the existence of flora and fauna which are one of the chains of life that play a very important role for the life of society and the people."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."