Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, sering dijumpai permasalahan pendaftaran merek. Salah satunya terkait ketidaksesuaian penerimaan merek yang bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terutama pada Pasal 20 huruf (b) dan (f) dimana dalam penjelasan undang-undang tersebut juga tidak dijelaskan secara spesifik terkait kriteria merek yang “sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang jasa yang dimohonkan pendaftaran” dengan merek yang “merupakan nama umum dan/atau lambang umum”. Sebagai contoh akibat ketidakjelasan pasal tersebut yakni pada kasus merek “Open Mic Indonesia”. Dalam penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan wawancara narasumber. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Pasal 20 huruf (b) penggunaan kata yang digunakan pada merek memiliki hubungan langsung terhadap produk sebagai deskripsi, sedangkan Pasal 20 huruf (f) penggunaan kata yang terlah digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau dimiliki umum. Merek “Open Mic Indonesia” berdasarkan doktrin spectrum of distinctiveness memiliki kekuatan pembeda yang rendah karena frasa “open mic” merupakan generic term. Dimana hakim pada putusan No:85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pus berpendapat bahwa “open mic” merupakan istilah umum dan hakim memutus untuk membatalkan merek tersebut karena dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan adanya iktikad buruk.

---

Nowadays, there are often problems with trademark registration. One of them is related to the incompatibility of trademark acceptance which is contrary to Article 20 of Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Especially in Article 20 letters (b) and (f) where the explanation of the law is also not specifically explained related to the criteria of the trademark that is "the same as, related to, or only mentions the goods and services applied for registration" with a trademark that "is a common name and / or public symbol". As an example due to the vagueness of the article is the case of the "Open Mic Indonesia" trademark. In this legal writing, the author conducts research using normative juridical methods supported by interviews with sources. Based on the research conducted, the author concludes that Article 20 letter (b) the use of words used in the trademark has a direct relationship to the product as a description, while Article 20 letter (f) the use of words that have been used as everyday language or commonly owned. Trademark "Open Mic Indonesia" based on the doctrine of spectrum of distinctiveness has a low distinguishing power because the phrase "open mic" is a generic term. Where the judge in Decision No: 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pus argued that "open mic" is a generic term and the judge decided to cancel the trademark because it was considered contrary to the public interest and bad faith."

"Sengketa pelanggaran merek dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan yang kadangkala dilakukan secara tidak jujur/ tidak fair. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan passing off. Indonesia yang menganut sistem first to file (adanya keharusan mendaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan) sebagai sistem perlindungan merek, pada dasarnya tidak mengenal konsep passing off, karena passing off adalah bentuk perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar/ unregistered trademarks. Perkembangan teknologi menyebabkan merek juga mengalami perkembangan dengan munculnya non-traditional trademark seperti merek suara, hologram, tiga dimensi, aroma dan sebagainya yang walaupun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun telah diakomodasi dalam Singapore Treaty on The Law of Trademarks. Tesis ini bertujuan menganalisis hal yang menarik dari Singapore Treaty apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum merek dan konsep pendaftaran merek di Indonesia serta menganalisis perlu/ tidaknya Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Singapore Treaty untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum merek di Indonesia. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Singapore Treaty relevan dilakukan Indonesia bagi perkembangan hukum merek nasional. Adapun hasil ratifikasi sebaiknya dapat diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek.

---

Trademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faith of entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/ unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a first to file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as a trademark protection system, basically does not recognize the concept of passing off, because passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademark rights. Technological developments lead to the developing of trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as sound trademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scent trademarks, etc. Although haven?t been regulated by Law Number 15 Year 2001 concerning Marks, those trademarks have been accommodated in Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

This thesis aims to analyze the interesting case of the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of the trademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as to analyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of the concept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters are exploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher with normative legal research methods and conceptual approach.

The results shows that the ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order to develop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able to be accommodated in the Draft Law on Marks."

"ABSTRAKMerek merupakan hak atas kekayaan intelektual yang semakin mempengaruhi percepatan pembangunan nasional dalam era globalisasi. Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan, sehingga berusaha mencegah mereknya digunakan oleh perusahaan lain. Walaupun telah ada instrumen hukum, namun, perlindungan merek berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (i) apakah merek AQUA dapat didaftarkan berdasarkan UU Merek; (ii) bagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek QUARITAS, INDOQUA, dan AQUALIVA; (iii) bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung: No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian ini menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003, mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Berdasarkan analisis dapat diketahui, pertama, Merek AQUA bertentangan dengan UU Merek, karena kata “AQUA” yang secara harfiah berarti ”air” berpotensi besar untuk ditiru oleh merek-merek air mineral kemasan lain, mengandung kata yang merupakan keterangan barang, dan tidak memenuhi syarat pembeda. Kedua, pada ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat disparitas terkait kriteria unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek “AQUA”. Ketiga, Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak memberikan perlindungan kepada pemilik merek “AQUA”, karena akan menimbulkan monopoli merek. Berdasarkan analisis, disarankan kepada para hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek, juga mempertimbangan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha disarankan melaksanakan kewenangan melakukan penelitian dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK.

---

ABSTRACTBrand is an intellectual property rights are increasingly affecting the acceleration of national development in the era of globalization. Brand is one very valuable asset for a company, thus trying to prevent the brand used by other companies. Although there have been legal instruments, however, brand protection potentially results in monopolistic practices or unfair business competition. This study aimed to answer three questions: (i) whether the brand AQUA suitable with trademark regulation, (ii) how the contents of the Supreme Court Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; and No. 014K/N/HaKI/2003 mark rights on matters related to the cancellation lawsuit of a trademark registration “QUARITAS”, “INDOQUA”, and “AQUALIVA”; (iii) how the suitability Supreme Court this week. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003 under the provisions of the Act and the Trademark Law of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is normative, ie study using secondary data or literature data. This study analyzes the Supreme Court of Cassation Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003, concerning matters related to the rights to the trademark lawsuit trademark registration cancellation. Based on the analysis, it can be seen, first, Brand “AQUA” does not suitable with trademark regulation, because the word "AQUA" which literally means "water" has great potential to be replicated by brands other bottled mineral water, which contains a word description of the goods, and not eligible differentiator. Second, in the three Supreme Court decisions, there are disparities in criteria elements equation substantially or entirely on the brand "AQUA". Third, Supreme Court ruling provides may not protection to the owner of the famous brand "AQUA" . Based on the analysis, the judges are suggested that in giving legal protection of the brand, also consider efforts to create a conducive business climate through fair competition. Business Competition Supervisory Commission is suggested use its authority to carry out research alleged monopolistic practices and or unfair business competition by PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK."