Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Runtuhnya perekonomian Indonesia sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, dimana salah satu faktor pemicunya adalah adanya kewajiban sebagian besar perusahaan untuk menyelesaikan utang yang pada saat itu telah jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu muncul gagasan untuk merevisi Faillessements Verordening (FV)S. 1905-217 jo. 1906-348 yang pada akhirnya menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dengan terbentuknya Peradilan Niaga sebagai penyelesaian sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga ini dipersiapkan untuk menjadi suatu model peradilan modern dimana proses berperkara dibatasi oleh time frame yang ketat. Namun dalam perkembangannya Pengadilan Niaga ini mulai diselewengkan dari awal tujuan pembentukannya, yakni sebagai sarana bagi kreditur kecil untuk mengancam, bahkan memailitkan, debitur besar yang secara finansial dalam keadaan sehat dan tidak sedang distress (kesulitan). Metode penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu penggambaran situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yang selanjutnya setelah diketahuinya identifikasi masalah, akan dijelaskan mengenai aspek perlindungan publik dalam peradilan niaga, di mana pada pembahasan akan dianalisis dengan menggunakan pedoman dari literatur yang ada maupun dari penelitian yang dilaksanakan pada peradilan niaga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan, dengan catatan sebagai berikut: 1.Adanya kepastian pengertian/definisi/terminologi "kepentingan umum" atau "kepentingan publik" dalam Undangundang Kepailitan; 2.Debitur hanya dapat dipailitkan, jika dalam kondisi keuangan yang tidak sehat; 3.Bagi perusahaan yang bergerak dibidang industri yang amat bergantung pada kepercayaan masyarakat atau mengelola dana masyarakat, sebelum dinyatakan pailit, harus mendapatkan pertimbangan dari instansi pemerintah yang melakukan pembinaan.