Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tania Fitrialyn Putri
"Pemilu presiden Prancis menjadi lebih dirasa penting sejak terjadi
perubahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil pada Republik V. Dan menjadi hal yang menarik bahwa sejak Pemilu presiden tahun 1988, sebuah partai ekstrem kanan yaitu Front Nasional dengan Le.Pen sebagai pemimpin yang nasionalis, rasialis dan xenophobic, berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu tersebut. Selain itu popularitasnya terns meningkat pada pemilu-pemilu presiden selanjutnya, hingga akhirnya mampu menjadi salah satu
kand.idat presiden dalam putaran kedua pemilu tahun 2002 kemarin. Hal tersebut menjadi menarik kruena pertama, fenomena tersebut terjadi pada negara yang mujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. edua, partai Front Nasional tersebut sebelumnya adalah pad:a· kecil yang kekurangan basis pendukung. Dan ketiga, fenomena meningK,atnya popularitas partai Front Nasional tersebut, juga dii.khti oleh keberhasilan partai-partai ekstrem kanan lainnya di Eropa pada dasawarsa terakhir, sehingga otomatis menyedot perhatian
publik lokal dan intemasional.
Skripsi ini akan engangk:at faktorafaktor yang menyebabkan peningkatan suara part. Front Nasional dalam Pemilu Presiden tahun 988 tersebut.
Kerangka teori utama yang di~a ai dalam menjelaskan har tersebut adalah teori partai catch-all yang dalam peng'ertian Dr. Ichsanul Amal menggambarkan partai Front Nasional sebagai partai yang roenampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijad'ikan anggotanya dengan tujuan memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program~program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Analisa dilakukan dengan mengamati sistem politik Prancis, terutama perubahannya dalam Republik V; partai-partai utama di Prancis, termasuk Partai Front Nasional; jalannya pemerintahan Mitterand dan Chirac sebagai presiden pada periode tersebut; serta kond.isi sosial ekonomi Prancis, terutama menyangkut eksistensi kaum imigran Hasilnya adalah bahwa fenomena peningkatan suara terhadap Le Pen sebagai Presiden Prancis terutama disebabkan oleh faktor kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Mitterand dan Chirac yang kurang berhasil dalam memperbaiki berbagai permasalahan internal, khususnya aspek sosial ekonomi.
Keduanya lebih memfokuskan diri pada sistem presidensil yang berorientasi pada cita-c:ita de Gaulle terhadap peran Republik V Prancis di mata dunia. Di lain pihak, Le Pen dengan sikapnya yang tertuang dalam program-program politiknya, memberikan perhatian besar terhadap permasalahan sosial ekonomi tersebut.
Eksistensi kaum imigran yang dianggap sebagai sumber berbagai permasalahan di Prancis, menjadi fokus utama dalam tiap kampanyenya. Sistem politik dalam Konstitusi Republik V prancis juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan suara tersebut. Dalam hal ini mencakup: Perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensil serta karakteristik sistem kepartaian di Prancis yang juga ikut
mempengaruhi peningkatan suara terhadap Le Pen."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S4077
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifia Indah Liany
"Getaran yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan gangguan bagi kegiatan manusia. Getaran ini dapat disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa. bumi, letusan gunung berapi, ataupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Akibat getaran ini dapat memberikan perubahan kehidupan manusia bila getaran tersebut tidak terkontrol dan sangat kuat seperti getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi dan ledakan nuklir. Namun adapula gangguan yang hanya menyebabkan ketidak nyamanan seseorang, seperti getaran akibat pemancangan tiang-tiang pracetak untuk pondasi, getaran akibat mesin mobil diesel model lama.
Kasus-kasus tersebut di atas menyebabkan pengetahuan getaran pada umumnya sangat diperlukan, sehingga perlu dilakukan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena tersebut. Untuk kasus yang sederhana, salah satu cara untuk melakukan pengamatan dan penelitian adalah dengan melakukan pengukuran. Namun untuk pengukuran gempa bumi, pengukuran hanya akan mendapatkan data percepatan atau kecepatan tanah, bukan faktor penyebah gempa bumi Percepatan, kecepatan ataupun perpindahan dapat diperoleh dari salah satu jenis data yang ada, baik dari data percepatan ataupun dari data kecepatan tanah.
Dalam penulisan ini, akan dibahas teknik-teknik untuk mendapatkan sinyal kecepatan dan perpindahan dari suatu data percepatan. Teknik yang pertama adalah pengintegrasian data percepatan terhadap waktu, dengan cara ini proses perubahan satu sinyal ke sinyal lainnya dilakukan dalam domain waktu. Teknik yang kedua dilakukan dalam domain frekuensi, dalam hal ini fungsi waktu percepatan ditransformasikan ke dalam domain frekuensi melalui transformasi Fourier. Hasil transformasi dari kedua teknik ini akan dibandingkan satu dengan yang lainnya dengan data yang diambil dari data percepatan pelat tipis yang digetarkan. Frekuensi pribadi dari pelat tipis yang digetarkan akan dibandingkan pula dengan perhitungan secara numerik."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996
S34637
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Hartati
"Penelitian ini dilatarbelakangi situasi KONI Provinsi DKI Jakarta yang merupakan induk organisasi olahraga prestasi di Provinsi DKI Jakarta dengan mengambil waktu pada periode Kepengurusan KONI Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2009-2013 dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional VIII Tahun 2012.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi serta pengaruh antara efektivitas komunikasi internal dan juga eksternal KONI Provinsi DKI Jakarta terhadap kepuasan perolehan medali pada PON XVIII/2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dari populasi dalam penelitian ini dibagi kedalam dua kelompok, yakni kelompok di lingkungan internal sebanyak 42 orang, dan Lingkungan Eksternal KONI Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13 orang yang berasal dari Pengurus Provinsi Cabang Olahraga DKI Jakarta Peserta PON XVIII/2012 Anggota KONI Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini menggunakan metode proporsional random sampling dan data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dan juga data sekunder dari arsip atau dokumen yang didapat penulis dari Sekretariat KONI Provinsi DKI Jakarta.Selanjutnya, penelitian ini melihat hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Didapat data dari responden bahwa kedua variabel efektivitas komunikasi (independen) memiliki hubungan yang kuat serta memiliki pengaruh terhadap variabel kepuasan perolehan prestasi pada PON XVIII/2012.
......
The background of this research was the situation of The Indonesian Sports Committee of Jakarta (KONI Provinsi DKI Jakarta) which handled the sports achievment, and took periode between 2009-2013 when KONI Provinsi DKI Jakarta had program to prepared the athletes for The National Games XVIII/2012.
Focused of this study was knowing the correlation and influence between internal and external effectivity communications of KONI Provinsi DKI Jakarta toward satisfaction of sports achievement on National Games XVIII/2012. This research is quantitative. The sample of population on this research was divided into two clusters, which were internal environment took 42 persons and external environment took 13 persons.
This research used the proportional random sampling methode, data used are primary data in the form of questionnaires and secondary data from the records or documents obtained from Secretariat of KONI Provinsi DKI Jakarta. This study looked at the correlation and regression between the independent variables on the dependent variable. Data obtained from the respondents that the effectiveness of communication between the two variables (independent) variables had influence towards satisfaction of sports achievement on National Games XVIII/2012."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrick Audhie
"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kepastian dan jaminan hukum hanya dapat diberikan hanya jika data yuridis dan data fisik atas tanah dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tanah mengakibatkan bukti kepemilikan tanah menjadi lebih kuat. Salah satu bukti ketidakbenaran data tanah dapat ditemukan pada sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional tidak melampaui ataupun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak yang kurang berkenan dengan hasil yang ada terhadap tanah lebih aktif dalam memperjuangkan haknya.

Land registration aimed to bring legal certainty and protection for the owner by collecting juridical and physical data. Collected data are always maintained and adjusted to the changes so that can be easily presented to the concerned parties and to provide legal certainty and protection for the owner. Legal certainty and security can only be granted only if juridical and physical data of land is accountable. One of the uncertainty of the data of land can be found on the land ownership rights dispute which is located at Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, East Java. The issue raised in this study is how to acquire land rights formerly west rights after becomes a land which controlled by the state. The legal research method applied is juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. The results suggested that the National Land Agency does not exceed or less in accordance with laws and regulations as well as those who are less pleased with the result that there is to be more active in the struggle for land rights."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30667
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bot, Kees de
New York : Routledge , 2005
418 BOT s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Fathudin Ardyanto
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan akibat lahirnya undang-undang tersebut, terutama pada Pasal 158 yang mengatur adanya pembatasan selisih perolehan suara apabila pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota ingin mengajukan permohonan sengeketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat pengaturan pembatasan selisih hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak semua pembatasan serta-merta adalah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, sepanjang batasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan kewenangan yang sifatnya sementara dan terbatas. Kewenangan sesungguhnya dimiliki oleh badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan kepala daerah. Lahirnya pengaturan pembatasan selisih perolehan suara apabila ingin mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memiliki tujuan untuk membentuk rekayasa sosial guna membangun budaya hukum dan politik yang lebih dewasa di masyarakat

ABSTRACT
This thesis is about the regulation of the limitation in the difference of the votes in accordance to applying a request for disputes arising from the result of the Governer Eletion in Indonesia. This thesis analize the effect of the enforcement of the Governer Election Act, especially towards disputes arising from the election itself. There are problems occured as the result of the enforcement of the act, especially in paragraph 158 which states that there is a limitation involving the difference in the votes, meaning, when a party wants to apply a request for dispute regarding the result from the election, one must meet the requierment about the difference in the ballot. The method used in this thesis is a method called juridical normative, which uses secondary data for its resources. This research concludes that the enforcement of this Governer Election Act includes the regulation about limitation in the difference of the votes. However, The Constitutional Court of Indonesia in its award states that not all limitation is in opposition to the constitutional rights of the citizen as long as that restriction is established for the sake of ensuring a recognition, respecting the rights of the people, and the freedom for the people to comply to charges which are made righteously in accordance to moral consideration, religious value, security, and public order. Moreover, the Constitutional Court is authorized to solve disputes arising from the election, however, this right is temporary and limited. The actual right belongs to a special court which has exclusive authority to solve disputes arising from the outcome of Governer Election. The establishment of this regulation about the restriction of the difference in the votes if one is thinking of filing a request for dispute arising from the Governer Election has its own purpose, that is to create social engineering in order to establish a more mature and advance legal and political culture among the citizen."
2017
S67335
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Aritonang, Enny Lyli Evelina
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S10432
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Tiolan
"Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diberikan atas tanah negara, pendapat pertama mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat diwariskan, sehingga ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada umumnya, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya, ahli waris diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam hal perolehan hak terjadi karena waris atau hibah wasiat, maka yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibayar dan dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada masing-masing Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada di setiap kabupaten.
......A study of an Acquisition Duty of Right on Land and Building that may be imposed on inheritance of a terminated Right to Build, includes the calculation and payment procedure in the territory of Special Regional Capital of Jakarta as regulated based on Regional Government Regulation of Special Regional Capital Jakarta Province Number 18 of 2010 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. There are differences of opinions growing in the society in the event if the Right to Build is granted on the land of the country, first opinion states that the terminated Right to Build on the land of the country can not be inherited, therefore the heir may only submit the conferral of new right application and of which the general Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be payable, another opinion states that against the terminated Right to Build on the land of the country, the heir is granted the opportunity to submit the renewal right application and of which the Acquisition Duty of Right on Land and Building on the acquisition right due to inheritance and bequeathed granting shall be payable. Specifically to the territory of the Special Regional Capital of Jakarta, the Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be 5% (five percent) times the tax base after be reduced by the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 80.000.000,- (eighty million rupiah), however in the tax of the acquisition right occurred due to inheritance and bequeathed granting, therefore the imposition shall be 50% (fifty percent) of the Acquisition Duty of Right on Land and Building with the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah), which shall be paid and reported using the Regional Tax Payment Slip at each Tax Service Tribal Offices of the Administration City of the Province of the Special Regional Capital of Jakarta at every regency."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28599
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>