Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan untuk tipologi penelitian yang saya gunakan adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dua buah kesimpulan yakni: keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat adalah dapat dimohonkan pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan 170/ Kuningan Barat dikarenakan terdapat cacat administrasi dalam proses perpanjangan sertipikat tersebut. (2) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017 adalah dikenakan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara terbuka dan dikenakan sanksi perdata berupa memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat.

---

This study discusses about the Responsibilities of the South Jakarta Land Office for the Extension of the Building Permit Certificate Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. Researchers are interested to do this researc because I found an oddity in the process of the time extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat, where the application for the extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat can be accepted even though there are still legal issues with the land object. So that the problems to be examined in this study are regarding the validity of the extension of the Building Permit certificate Number 170 / Kuningan Barat in the South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL and the responsibility of the South Jakarta Land Office for the issuance of the certificate extension Right to Use Building Number 170 / Kuningan Barat in South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. In conducting this research the researcher used the Normative Juridical research form. As for the research typology that I use is Analytical Descriptive. Based on the results of this study, two conclusions were found, namely: the validity of the Building Certificate No. 170 / Kuningan Barat certificate is that the cancellation of the 170 / Kuningan West Building Title Right can be applied due to administrative defects in the certificate renewal process. (2) The responsibility of the South Jakarta Land Office regarding the issuance of the certificate of extension for Building Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 is subject to moral sanctions in the form of open statements and subject to civil sanctions in the form of petitioning to the State Administrative Court to revoke the Right to Building Certificate Number 170 / Kuningan Barat.

"

"

Tesis ini membahas perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar yang tidak dilakukan pemeriksaan substantif sebagaimana permohonan pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada merek-merek terdaftar di Indonesia telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan mereknya, dimana merek-merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau Merek terkenal milik pilik pihak untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, Pemilik Merek terkenal harus mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal miliknya untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau Merek terkenal miliknya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria penentuan Merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang dapat diakses oleh masyarakat umum sebagaimana halnya Pendaftaran Merek, yaitu melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perpanjangan merek terdaftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemilik Merek yang mereknya telah dinyatakan terkenal melalui putusan pengadilan, sebagai dasar mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap perpanjangan merek yang tanggal pengajuan permohonan perpanjangannya setelah tanggal diputuskan mereknya sebagai merek terkenal.

---

This thesis discusses the renewal of registration of a trademark that are not subject to substantive examination as requested for registration of trademarks. An application for registration of a trademark is refused if the trademark has similarities in principle or in whole with another party's well-known Mark for similar goods and / or services; or other parties' well-known brands for goods and / or services that do not meet the specific requirements. An application for registration of a mark may also be rejected if submitted by an applicant in bad faith. Based on the results of the study, it was found that there were registered trademark in Indonesia that had submitted applications for the renewal of registration of their trademarks, where those trademarks have similarities in principle or in whole with other well-known Marks owned by other parties for similar goods and / or services; or a well-known Mark of a party for similar goods and / or services that meet certain requirements, the owner of a well-known Mark must file a claim for the cancellation of registered trademarks against trademarks that have similarities in principle or in whole with his well-known Marks for similar goods and / or services ; or his well-known Marks for goods and / or services that are not similar that meet certain requirements. Criteria for determining well-known Marks is carried out with due regard to the general knowledge of the public about these trademarks in the relevant business fields. The results of the study suggest that the renewal of registration of a trademark should be announced in the Official Gazette of trademarks that can be accessed by the general public as well as Registration of Trademarks, namely through the official website of the Directorate General of Intellectual Property. The renewal of registration of a trademark which is announced in the Official Gazette of the Trademark is expected to be able to provide information to the Trademark Owner whose trademark has been declared well-known marks through a court decision, as the basis for filing a trademark cancellation claim against an extension of the trademark whose filing date for the renewal of registration of a trademark application after the date of deciding on the mark as a well-known mark.

"

"Tesis ini membahas mengenai hal-hal yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di atas tanah Hak Pengelolaan di Rumah Susun Klender, yang dalam hal ini sertipikatnya dinyatakan hilang dan kemudian diterbitkan sertipikat penggantinya. Digunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul pada saat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Klender akan memperpanjang Hak Guna Bangunan atas tanah bersamanya, dan untuk itu diperlukan rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, yaitu PERUM PERUMNAS, yang menolak memberikan rekomendasi sampai terdapat kejelasan mengenai sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang bersangkutan, yang dinyatakan telah hilang di Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan Jakarta Timur kemudian menerbitkan sertipikat pengganti, namun pertelaan yang terdapat di dalam sertipikat pengganti berbeda dengan yang tertera pada sertipikat sebelumnya. Di samping itu juga uang pemasukan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Bangunan ini belum dipenuhi seluruhnya secara individual oleh pemilik Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan, permasalahan apa saja yang terdapat di dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan bersama di Rumah Susun Klender, serta cara penyelesaiannya.

---

This thesis discusses about the things that hamper the process of extending rights to Building together on the ground right in the Flats Klender Management, which in this case the certificate declared missing and then issued a replacement certificate. Used in library research methods that aim to find the problem (problem finding) to then go on a research to solve problems (problem solution). Problems arise when Klender Flats Residents Association will extend the Right of Building on the ground with him, and for that needed the recommendation of the Management Right holder, namely PERUM PERUMNAS, who declined to give recommendations until there is clarity about the certificate of HGB land concerned, which otherwise have been lost in the Land Office. East Jakarta land office later issued a replacement certificate, but the descriptions contained in a replacement certificate is different from that stated in the previous certificate. In addition to the revenue money in order extension HGB has not been fully met individually by the owner of Unit Freehold Flats. This study discusses about the things that must be considered within the framework extension process HGB together which are located on land management rights, whatever problems there are in the process of extension HGB together in the Flats Klender, and part of the solution."

"ABSTRAKMasalah penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Diantara pasal-pasal tersebut, pada pasal 29 (1) KUHAP inilah yang menimbulkan masalah. Dikatakan menimbulkan masalah karena beberapa Hakim pada Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang sedang di proses pemeriksaan dan akan habis masa penahanannya, dan Mahkamah Agung menolak permohonan perpanjangan masa penahanan ini dengan berdasarkan pada pasal 29 KUHAP juga."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy dan pemilihan waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan batas waktu sunsetpolicy bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, serta menganalisis hasil pelaksanaan sunset policy. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawacara mendalam dengan para informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan sunset policy adalah: Pertama, besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan sunset policy di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya penerbitan aturan pelaksanaan yang menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya sunset policy tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia Ketiga, sunset policy sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Perpanjangan sunset policy bagi wajib pajak lama selama dua bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan untuk memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan sunset policy. Jangka waktu pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunset policy. Hasil pelaksanaan sunset policy menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sesudah adanya perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunset policy. Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh, adalah hendaknya Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunset policy dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan sunsetpolicy.......The objectives of this research are to ascertain and analyze the background behind the government’s considerations in issuing the above extension to the term of implementation of the sunset policy and behind the extension of its implementation up to 28 February 2009 so there are difference in deadlines of such policy between old and young tax subjects, and to analyze the results of implementation of such sunset policy. The method used in this research is a qualitative research approach of a descriptive type. The methods of data collection used are library research and field research, the latter of which is carried out through intensive interviews with competent informants who represent the various groups related to the theme of this research.The results of research indicate that the basis of thought behind the government’s extension of the sunset policy is: First, the high enthusiasm of tax subjects in making use of the sunset policy at the end of its term because the latest of implementation regulation that has resulted in the inability of banks or post offices as payment recipients or tax Service offices (KPP) to effectively serve such subjects, so that many of them could not, at the end of the policy, make best uses of the same. Secondly, the global economic crisis which has swept over the world has also influenced the Indonesian economy. Thirdly, the sunset policy is extremely effective in strengthening the national taxation basis. The two-month extension to the policy for old tax subjects is intended to avoid a backlog of Services in the month of March 2009 due to there being many submissions of individual annual income tax notification letters during that month, and to give more opportunities to society to complete their taxation documents in order to implement such policy. The term for implementing the sunset policy for new tax subjects up to 31 March 2009 is intended to give such new subjects more opportunities to better know and understand taxation rules, in particular those which related to the policy itself. Results of implementation of the policy indicate that the tax subjects who have made good uses of the sunset policy in the term of extension implementation more than the tax subjects who have made good uses of the sunset policy before extension implementation. One of the suggestions given is therefore for the Government to be more careful in calculating the term of implementation of the policy so that its extension policy could not bring about a polemic in society. A taxation implementing regulation on the policy should also be issued as soon as possible after its effectiveness so that no confusion and doubt should arise as between the tax subjects. The Directorate General of Taxation should also place tighter supervision on tax subjects who have not made good uses of the sunset policy as compared to those who have already implemented the same."

"Tesis ini membahas kasus akta perpanjangan sewa menyewa yang dibuat oleh seorang notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perpanjangan sewa menyewa dan penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris IB S.H.,M.Kn telah memuat isi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris IB S.H.M.Kn juga telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, dan berpihak dalam membuat Akta Perpanjangan Sewa Menyewa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Notaris IB, S.H.,M.Kn yang telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN.

---

This thesis discusses the case of deed of lease extension made by a notary. The main problem in this thesis is how the roles and responsibilities of the notary in lease extension deed and to enforce the sanction for the notary who has committed violation. The research method used in this thesis is the normative juridical research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the approach used in this research was qualitative approach that produce analytical descriptive data. The conclusion based on this research is the Deed of Lease Extension made before the Notary IB S.H., M.Kn has contained the contents of the agreement that did not fulfill the legal requirements of agreement in the form of violation of mutual agreement between parties and lawful cause, therefore the provisions on the validity of the agreement become unfulfilled. Pursuant to UUJN and Notary Code of Conduct, Notary IB S.H.M.Kn has also acted unlawfully, dishonest, inaccurate, and act non impartiality in the making of the Deed of Lease Extension. After being examined by the South Jakarta Regional Supervisory Board followed up by the Submission of the Minutes of Examination to the Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Province, then the Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province has imposed administrative sanctions in the form of written warning to Notary IB, SH, M.Kn who has been prove to violates Article 16 paragraph 1 letter a UUJN."

"Ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan pelaksanaan bisa memicu timbulnya klaim. Penelitian ini meninjau klaim perpanjangan waktu pada proyek Rumah Sakit UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berpotensi menyebabkan klaim perpanjangan waktu dari kontraktor ke owner pada proyek tersebut. Metode survey terhadap kontraktor utama dilakukan untuk mengetahui dampak dan frekuensi variabel, kemudian dianalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui peringkat variabel. Terdapat empat faktor dominan yaitu perubahan desain, birokrasi yang panjang, ketidaklengkapan gambar desain, dan keterlambatan persetujuan shop drawing. Faktor-faktor tersebut dibahas untuk mengetahui penyebab, dampak, dan rekomendasi respon. ......The difference between the contract documents and the execution may lead to a claim. The study reviewed extension of time claim at UI Hospitals project. The aim of this study is to determine the factors that could potentially lead to an extension of time claim from the contractor to the project owner. This study used a survey methods to the main contractor to determine the impact and frequency of each variable, the analyzed by Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine the variable ranking. There are four dominant factors, changes in design, long bureaucracy, incompleteness of design drawings, delays in approval of shop drawings. These factors are discussed to determine the causes, impacts, and response recommendations."

"Penelitian ini mencoba menganalisis dampak yang terjadi jika dilakukan perpanjangan koridor pelayanan buslane Tangerang, yang direncanakan berawal dari Terminal Poris Plawad menuju Terminal Kalideres, menjadi berawal dari Cikokol menuju Terminal Kalideres. Metode yang dipakai berbasiskan koridor, dengan merancang pelayanan untuk kedua alternatif koridor untuk kemudian dibandingkan kinerja dari masing-masing koridor tersebut. Parameter kinerja pelayanan yang ditinjau antara lain besaran potensi permintaan, potensi pendapatan, dan biaya operasional yang dibutuhkan dari masing-masing koridor. Hasil penelitian menyatakan bahwa koridor Cikokol-Kalideres mempunyai potensi jumlah penumpang 3,7% lebih besar daripada koridor Poris Plawad-Kalideres dan dengan menggunakan metode incremental B/C ratio diketahui bahwa koridor Cikokol-Kalideres memberikan keuntungan yang lebih besar daripada koridor Poris Plawad-Kalideres. ......This study is about impact analysis of the extension of Tangerang-Jakarta buslane corridor. For which it is planned to be from Poris Plawad Terminal to Kalideres Terminal, the case in this study is to extend it to be from Cikokol to Kalideres Terminal. The method used in this study is corridor-based, by planning the service on both of the corridors so then the performance of both can be compared. The performance parameter itself consists of total potential demand, potential revenue, and operational cost of each service line. Result of this study suggests that Cikokol-Kalideres corridor has a greater potential demand by 3,7% compared to Poris Plawad-Kalideres corridor and with the method of incremental B/C ratio, it is shown that Cikokol-Kalideres corridor gives a better profit rather than Poris Plawad-Kalideres corridor."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha. Skripsi ini berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000 harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengenai administrasi tender yang dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU.

---

ABSTRACTThe matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified has done the practice of discrimination. The second issue would be about the discussion regarding the consideration of KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn?t congruence with Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima, but it didn?t base its consideration with the right reason on public tender administration. Considerations regarding the administration of public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU assembly."