Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Ronaldo Maulyadi, author

Analisis kedudukan panitia tender pada perkara persekongkolan tender dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung = Analysist of tender committe’es legal standing In collusive tendering In ruling cassation of supreme court

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan...

2014

S53137

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Budhi Satya Makmur, author

Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45281

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maduseno Dewobroto, Author

Persengkokolan tender pada proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi kasus KPPU perkara No. 15/KPPU-L/2007 & berkas......

ABSTRACT
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang...

2008

T37383

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Chairina Febrian Ramadhanty, author

Tinjauan yuridis pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e toll card) oleh pt bank Mandiri (persero) tbk berdasarkan uu no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Judicial review of procurement payment facilities using electronic toll card (e toll card) by pt Bank Mandiri (persero) tbk under law uu no 5 year 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair bussiness competition

Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61696

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian