Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Soerahardjo
"Latar Belakang
Daerah Kabupaten Sangir Talaud, yang penduduknya mengalami kesukaran di dalam kehidupannya sehari-hari bilamana bulan-bulan gelombang laut besar. Hasil bahan pangan yang mereka usahakan sendiri di daerah tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di pulau-pulau kecil di daerah tersebut, banyak terdapat pohon-pohon kelapa sebagai tanaman utama.Disebabkan jumlab persediaan beras yang didatangkan di Kepulauan Sangir Talaud tidak teratur dan kurang mencukupi untuk konsumsi penduduknya,maka di dalam keadaan kekurangan bahan makanan. hasil kelapa tersebut tidak diolah menjadi kopra tetapi dijadikan makanan penduduk di daerah itu tanpa diolah lagi. Dengan pertimbangan, bahwa jika dijadikan kopra maka hasilnya tidak dapat diperdagangkan dengan cepat di daerah lain di Indonesia, misalnya Manado, atau kota-kota besar lainnya. Tidak adanya pemasaran mu-pun sarana penyimpanan kopra yang dihasilkan oleh daerah Sangir talaud, menyebabkan kopra menjadi rusak dan akibatnya akan lebih merugikan lagi.
Di kepulauan Sangir Talaud hampir tidak tersedia lagi tanah yang dapat ditanami jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya disebabkan luas tanah terbatas. Sebagian penduduknya memilih pergi ke Pulau Mindanao bagian Selatan dan berani menanggung risiko di tempat baru itu, dengan beberapa di antaranya "memiliki" tanah-tanah untuk berkebun, bekerja menjadi buruh-buruh di kebun-kebun milik orangorang Filipina atau sebagai buruh yang bekerja di gudang-gudang perusahaan hasil bumi dan lain sebagainya daripada mereka menjadi penganggur di daerabnya.
Beberapa orang di antaranya ada yang mencoba berusaha di bidang perdagangan, dengan membawa kopra, kopi, tikar dan lain-lain hasil wilayah Indonesia, untuk dilual di wilayah Filipina sedangkan kembalinya ke Indonesia, mereka membawa barang-barang hasil industri Filipina yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia, misalnya minuman ringan (soft drink), susu kaleng, korek api, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya.
Dengan demikian terjadilah kunjungan penduduk daerah perbatasan di Indonesia ke wilayah Filipina. Yang dimaksud dengan daerah perbatasan adalah wilayah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Sangir Talaud.
"
Lengkap +
1987
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
J. Guwandi
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995
344.041 GUW h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Loudoe, John Z., compiler
Surabaya: Kasnendra Suminar, 1983
346.02 LOU a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Prakoso
Jakarta: Bina Aksara, 1987
346.07 DJO d (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Febbiola Rizka Marteen
"Tesis ini menganalisa frasa dan mengurai praktek Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu) pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Persetujuan DPR atas penetapan perpu merupakan bentuk pengawasan DPR atas tindakan presiden dalam upaya pelindungan keselamatan negara dalam keadaan genting yang memaksa. Pengawasan DPR ini bertujuan untuk mengontrol regulatory powerpemerintah sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap hak-hak masyarakat. DPR dalam praktek pemberian persetujuan atas penetapan perpu tidak melakukan pembahasan pasal-pasal perpu bahkan lebih sempit lagi persetujuan oleh DPR didasarkan pada point-point pemaparan yang disampaikan oleh perwakilan presiden tanpa melihat muatan dan norma pengaturan perpu. Persetujuan atas penetapan perpu oleh DPR semestinya tidak saja dilakukan berdasarkan pemaparan urgensi pembentukan perpu namun juga harus melalui pembahasan terhadap substantif normatif perpu melalui mekanisme pembahasan Daftar Inventaris Masalah sebagaimana pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan.

This thesis analyzes the phrase and elaborates the practice of the House of Representatives (DPR) approval of the stipulation of government regulations in lieu of laws (PERPU) in Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is prepared using doctrinal methods. The DPR's approval of the PERPU is a form of DPR supervision over the president's actions as a way to protect the country in a state of urgency. The DPR's supervision aims to control the government's regulatory power so that the government does not act arbitrarily in forming laws and regulations that impact on people's rights. The DPR in the practice of giving approval for the stipulation of PERPU does not discuss the articles of PERPU, narrowly the approval by the DPR is based on the presentation points submitted by the president's representative without seeing the content and regulatory norms of PERPU. Approval of the establishment of PERPU by the DPR should not only be based on the presentation of the urgency of the establishment of PERPU but also must go through a discussion of the substantive normative PERPU through the mechanism of discussing the Problem Inventory List in the discussion of the draft law is carried out."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desty Ratnasari
"ABSTRAK
Pada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang
diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapat
diterapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3)
Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek dan
pertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs.
Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metode
deskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3)
Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadap
unsur-unsur dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, kecuali unsur adanya potensi
kerugian yang diderita pemilik merek terkenal.

ABSTRACT
At the time when Government Regulation as mandated by Article 6 Paragraph (2)
Law Number 15 Year 2001 hasn't been being issued so that it couldn't be applied,
this thesis sees the implementation of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement and
judges' consideration which implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs
Agreement. Research is done qualitatively based on descriptive method. The result is
judges has been implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement which
followed by giving consideration in matter of substances of Article 16 Paragraph (3)
TRIPs Agreement, except substance of potential lost suffered by well-known mark's owner.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43653
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Calyna Salsabila Nikmatullah
"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45490
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Regina Jasmine
"Bidenomics telah dijadikan agenda yang diunggulkan dalam kampanye Presiden Joe Biden menjelang Pemilihan Presiden pada tahun 2024, dan telah dinyatakan sebagai penyelamat perekonomian Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Meskipun Bidenomics telah dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi, tren presidential approval secara keseluruhan terhadap Biden terus menurun. Maka dari itu, artikel ini mengkaji dua area kebijakan Bidenomics untuk menjelaskan fenomena tersebut, yang mana salah satunya yakni perubahan alam, yang relatif baru dalam bidang studi kepresidenan Amerika. Dengan menggunakan data survei mingguan di tingkat agregat dari bulan Januari 2021 hingga Agustus 2023, penelitian ini menguji model di mana issue salience memoderasi hubungan antara performa kebijakan – ekonomi dan perubahan iklim – terhadap presidential approval. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa issue salience tidak memoderasi pengaruh performa kebijakan terhadap presidential approval. Di satu sisi, performa kebijakan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara konsisten terhadap presidential approval, terlepas dari tingkat issue salience. Sementara itu, performa kebijakan perubahan iklim hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap presidential approval jika terdapat combined effect antara issue salience dan performa kebijakan. Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pada dampak issue salience terhadap performa kebijakan kedua isu tersebut diakibatkan oleh perbedaan pada konsekuensi ketika kebijakan ekonomi dan perubahan iklim Biden dinilai tidak efektif, serta efek partisan terhadap pandangan masyarakat terkait kedua isu tersebut.

Bidenomics has taken center stage to President Joe Biden’s campaign leading up to the Presidential Election in 2024, and has been attributed to the successful post-pandemic economic recovery in the United States. Despite achievements in job creation and economic recovery, overall presidential approval has continued to decline. This paper introduces a new policy domain to the existing American presidential scholarship–climate change. Utilizing weekly aggregate-level data from January 2021 to August 2023, this study tested a model wherein issue salience moderates the association between policy performance–for the economy and climate change–on overall presidential approval. The results suggested that issue salience does not moderate the effect of policy performance on overall approval. The impact of economic policy performance was consistently significant regardless of the level of salience. However, climate change policy performance had a significant impact on presidential approval only in the presence of the combined effect of salience and policy performance. The paper contends that the discrepancy in the impact of issue salience on the policy performance of these two issues stems from the distinct consequences faced by the general American public in their daily lives when they perceive Biden to be ineffective in handling either the economy or climate change. Additionally, due to increasing polarization, public perception of the economy and climate change through partisan lenses further contributes to this variation."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fikri Arianda
"Kepatuhan pasien tuberkulosis menjadi faktor paling penting dalam mencapai keberhasilan pengobatan. Keberhasilan dalam mengidentifikasi pasien TB di Indonesia saat ini hanya mencapai 39% dan angka keberhasilan pengobatan mencapai 74%, sedangkan target kementerian kesehatan dalam mengidentifikasi dan keberhasilkan dalam pengobatan sebesar 90% dari total pasien. Tujuan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien dalam pengobatan TB MDR di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Pelaksanaan pengambilan data pasien TB-MDR dilakukan secara retrospektif dengan data berupa data medik pasien dan data terapi obat yang diperoleh dari sistem SITB Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Penilaian terhadap kepatuhan didasarkan pada jadwal penebusan resep. Jika pasien selalu menebus resep setiap bulan maka dikatakan patuh. Dari 18 pasien dalam pengobatan TB MDR 16 diantaranya merupakan pasien yang patuh dalam pengobatan. 2 Pasien tidak patuh dalam pengobatan sehingga dinyatakan sebagai pasien gagal dalam pengobatan. Regimen terapi yang diberikan untuk pasien TB-MDR di Puskesmas kecamatan Cengkareng sudah sesuai dengan pedoman nasional tatalaksana tuberkulosis yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan. Dari 18 pasien yang menjalani terapi TB-MDR terdapat 2 orang yang tidak patuh dalam pengobatan, sedangkan 16 orang masih menjalankan terapi, sehingga persentase pasien yang patuh dalam pengobatan adalah mencapai 89%.

Patient adherence to tuberculosis treatment is a pivotal factor in achieving treatment success. Currently, the success rate in identifying tuberculosis patients in Indonesia stands at only 39%, and the treatment success rate reaches 74%, while the Ministry of Health's target for both identification and treatment success is set at 90% of the total patient population. The purpose of this specialized task is to ascertain the level of patient adherence to multidrug-resistant tuberculosis (TB MDR) treatment at the Community Health Center (Puskesmas) of Cengkareng Subdistrict. Retrospective data collection for TB-MDR patients was conducted utilizing medical records and drug therapy data obtained from the SITB (Tuberculosis Information System) of the Cengkareng Subdistrict Community Health Center. Assessment of adherence was based on prescription redemption schedules, whereby patients who consistently redeemed prescriptions each month were classified as adherent. Among the 18 patients undergoing TB MDR treatment, 16 exhibited adherence to their treatment regimen, whereas 2 patients were non-adherent, resulting in treatment failure. The therapeutic regimen provided to TB-MDR patients at the Cengkareng Subdistrict Community Health Center adhered to the national tuberculosis management guidelines issued by the Ministry of Health. Out of the 18 patients undergoing TB-MDR therapy, 2 individuals demonstrated non-adherence, while 16 continued their treatment, leading to a commendable 89% adherence rate."
Lengkap +
Depok: Fakultas Farmasi Universitas ndonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rusdi
"ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa.
Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.
Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.
PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional.
"
Lengkap +
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>