Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan diberlakukannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif secara internasional pada tanggal 16 November 1994 maka Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan (Arhipelagic State), kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Wilayah laut Indonesia yang demikian luas memiliki potensi kekayaan alam laut yang besar dengan tingkat keragaman hayati (Biodeversity) yang tinggi. Dalam implementasinya memerlukan pengamanan terhadap sumber daya alam dimaksud utamanya pengamanan batas maritim NKRI, termasuk di daerah Ambalat, yang sekarang juga diklaim Malaysia.

Penelitian ini menggunakan teori strategi maritime sesuai Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), Teori Mahan dan Corbet yang mengutarakan strategi maritim atau strategi pertahanan maritim dilaut. Penelitian dimulai dengan mengkaji mengkaji teori strategi maritime Mahan dengan teori Kekuatan laut terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan, Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh 6 komponen Geografi, Posisi Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah dan karakter penduduk, Watak bangsa dan Sikap pemerintah. Corbet menggunakan fleet in being, decisive battle dan blockade. Strategi pertahanan Maritim SPLN digunakan TNI AL dengan menggabungkan teori Mahan dan Corbett dilaksanakan dengan penangkalan melalui beberapa kegiatan operasi Naval Diplomacy, Naval Presence , gun boat diplomacy dan Pembangunan Kekuatan modernisasi peralatan tempur yang dapat memberi efek penangkalan (deterrence) dan pertahanan berlapis Penelitian ini bersifat aplikasi terapan yang berusaha untuk menganalisa penerapan suatu kebijakan negara untuk mengatasi suatu kasus yang spesifik , menggunakan Teknik untuk menguji hipotesis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik strategi maritim Mahan maupun Corbett keduanya digunakan oleh TNI AL dalam kondisi saling mendukung dan belum mendekati ideal atau masih dalam tataran MEF yang di TNI AL masih pada taraf Green Water Navy terbatas yaitu mampu mengatasi 2 trouble spot termasuk di Ambalat. Realitasnya komponen Mahan tidak terlalu kuat, demikian juga komponen Corbett yang hanya dapat melakukan Fleet in Being. Implikasi dari 2 strategi ini yang sama-sama diterapkan oleh Malaysia, deterrence strategi Indonesia terhadap Malaysia tidak akan berhasil. Kekuatan lain yang mendukung strategi Mahan yaitu dengan DIME dimana dukungan masyarakat untuk melaksanakan jihad terhadap Malaysia sebagai semangat persatuan dan kesatuan untuk melaksanakan bela negara yang merupakan pusat kekuatan bangsa dapat digunakan untuk memaksa Malaysia berpikir ulang terhadap provokasinya di Ambalat. Aplikasi dalam perang modern, SPLN lebih kepada naval strategy, sebagai SPMI belum mendapt pengakuan dari Dephan atau masih sepihak TNI AL karena Dephan baru membuat strategi pertahanan negara sedangkan pemahaman SPMI yang merupakan implementasi dari strategi pertahanan negara di laut secara substansial belum dapat diaplikasikan karena secara legal formal belum terstruktur di dalam strategi pertahanan negara Penelitian ini mendukung teori Mahan tetap bisa digunakan dalam SPLN dengan penguatan komponennya. Sedangkan teori Corbett dapat digunakan untuk ops. Laut di Ambalat dengan Fleet in Being. Baik teori Mahan atau Corbett keduanya masih relevan untuk mendukung SPMI dalam hal ini SPLN. Ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa SPMI adalah SPLN dengan menggunakan teori Mahan dan Corbett, hipotesis pertama dan kedua dapat diterima.

---

ABSTRACT

With the implementation of UNCLOS in 1982 as positive international law on 16 November 1994, Indonesia has been recognized as an archipelago (Archipelagic State), and then ratified by Indonesia with Law Number 17 Year 1985 on the ratification of UNCLOS. Indonesia's marine area is so vast natural wealth has the potential of large marine biodiversity level (Biodiversity) high. In its implementation requires the security of natural resources is the main maritime boundary Homeland security, including in the Ambalat area, which now also claimed by Malaysia.

This study uses the theory of maritime strategy based on the Archipelagic Sea Defense Strategy (SPLN), the theory of Mahan and Corbet who expresses the strategy of maritime or maritime defense strategy in the sea. The study begins by examining the maritime strategy of studying the theory of Mahan with the theory of sea power consists of the merchant marine, navy, and the base, the development of sea power influenced by the six components of Geography, Regional Position, Area, Number and character of the population, the nation's character and attitude of the government. Corbet using a fleet in being, decisive battle and blockade. SPLN Maritime defense strategy used by the Navy to combine the theory of Mahan and Corbett deterrence implemented through several activities Diplomacy Naval operations, Naval Presence, gun boat diplomacy and Strength Development of fighter modernization of equipment that can give effect to deterrence and layered defense is the application of this research applied which seeks to analyze the implementation of a state policy to address a specific case, using the technique to test the hypothesis by qualitative methods.

Both results showed that Mahan and Corbett's maritime strategy used by the Navy both in conditions of mutual support and yet close to the ideal or still at the level of MEF is in the Navy is still at a limited level of Green Water Navy is able to overcome the two trouble spots, including the Ambalat. The reality is not too strong Mahan components, as well as components that can only be done Corbett Fleet in Being. The implications of these two strategies which are equally applied by Malaysia, Indonesia against Malaysia's deterrence strategy will not succeed. Other forces that support our strategy are to Dime Mahan where public support to carry out jihad against Malaysia as a spirit of unity and cohesion to carry out the defending state which is the nation's power center can be used to force Malaysia to re-think of provocation in Ambalat. Applications in modern warfare, SPLN more to naval strategy, as yet SPMI recognize by the Department of Defense is still the Navy unilaterally because of the new Department of Defense made the country's defense strategy while understanding that SPMI is an implementation of the strategy of national defense at sea cannot be applied substantially as legally not formally structured within the country's defense strategy This study supports the theory of Mahan and equipment can be used in SPLN by strengthening components. While Corbett's theory can be used for operation at sea with the Fleet in Being Ambalat. Either Mahan or Corbett's theory is still relevant both to support in this regard SPLN as SPMI. It answers questions that the SPMI is SPLN research using the theory of Mahan and Corbett, the first and second hypothesis can be accepted.

"

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut."

"Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat."

"Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara. Dengan memahami pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara, maka kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di wilayah tersebut dapat lebih dipetakan dengan baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial tematik deskriptif untuk zonasi laut. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tematik antara berbagai zonasi laut, pola ancaman yang ada, serta rekomendasi untuk mencocokkan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara dengan kebutuhan aset pertahanannya.......As an archipelagic country with the sea as two-thirds of its territory, a maritime defense system is indispensable for safeguarding national sovereignty and strategic assets. The vast sea area makes spatial aspects related to maritime affairs need more attention to take into account defense assets capable of detecting and overcoming various threats. This research focuses on the Maritime Defense System in the North Natuna Sea from a spatial perspective to see the Indonesian maritime defense system and the existing threat patterns in the North Natuna Sea. By understanding the pattern of threats in the North Natuna Sea, the capabilities needed to deter and respond to threats in the region can be better mapped. The methodology used in this research is a descriptive thematic spatial analysis for marine zoning. The result of this research is a thematic comparison between various marine zoning, existing threat patterns, and recommendations to match the defense system in the North Natuna Sea area with the needs of its defense assets."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."