Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut.

---

To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital."

"Notaris memiliki peranan penting dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki tanggung jawab yang diatur dalam perundang-undangan diikuti dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan akta. Notaris harus bertindak hati-hati dalam proses pengerjaan akta untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dibatalkan nya suatu akta kuasa menjual, dikarenakan adanya pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris membuatkan surat pernyataan pencabutan kuasa jual dan melegalisasi nya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima kuasa yang tidak mengetahui adanya pencabutan kuasa tersebut. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah ada guna memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang belum diketahui atas permasalahan pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang pikun, dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan beserta sanksi bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Penelitian ini dibuat dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil analisis mendapatkan bahwa notaris tidak berhati-hati menjalankan jabatannya, dan kurang teliti saat menyikapi penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap akta kuasa menjual yang dibatalkan demi hukum, yang bermakna bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan tidak lagi memiliki akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan, dan perjanjian yang termuat didalamnya dianggap tidak pernah ada

---

Notaries have an important role in providing legal certainty to the community. In carrying out his position, the notary has responsibilities that are regulated in the legislation followed by the principles in making the deed. Notaries must act carefully in the process of working on the deed to avoid legal problems in the future. As happened in the case of Mamuju District Court Decree Number: 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Makasar District Court Decree Number1544/Pid.B/ 2019/Pn.Makasar. The problem raised in this study is the cancellation of a deed of power of attorney to sell, due to the unilateral revocation of power carried out by an incompetent appearer in carrying out legal actions. The notary makes a statement of revocation of the power of attorney and legalizes it so that it results in losses for the party receiving the power of attorney who is not aware of the revocation of the power of attorney. To answer the problems in this thesis, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology that aims to test an existing hypothesis in order to obtain information about things that are not yet known about the problem of unilateral revocation of power carried out by senile courtiers, and to perceive what legal remedies can be taken by the aggrieved party also sanctions toward the party that causing loss. This research was made with a statutory approach as regulated in Law Number 02 year 2014 amendment to Law Number 30 year 2004 concerning the Position of Notary. The results of the analysis of this study are the Notary was not careful in carrying out the positions, and was less careful in dealing with clients who was incompetent to carrying out for legal actions. Therefore the legal consequences of the past deed is void by the law which means that the legal action that has been committed has no legal consequences after a court decision, and the agreement contained therein presumed never existed.

"