Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Semenjak Anwar Sadat berkuasa hingga tahun 1973 hubungan antara Mesir dan Libya berjalan dengan baik, bahkan untuk mengadakan program unifikasi untuk bersatu. Namun, mulai tahun 1974, hubungan ini mulai diwarnai dengan ketegangan-ketegangan berupa tindakan saling mengecam antara Anwar Sadat dengan Muammar Khadafi, pengusiran diplomat kedua negara, maupun dengan jalan mendukung tindakan tindakan subversi di negara lawan. Puncak dari permusuhan ini adalah dengan perang perbatasan Mesir-Libya pada bulan merencanakan Juli 1977. Hal yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan Mesir pada tahun 1974 yang pada awalnya bersahabat, berbalik arah hingga memusuhi 1977, Libya. Untuk itu digunakan kerangka analisis William D.Coplin, yaitu suatu studi tentang pembuatan kebijakasanaan politik suatu negara. Coplin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan ini dalam empat katagori yaitu tingkah laku pembuat keputusan, kondisi politik dalam negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer serta lingkungan internasional. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada. terlihat bahwa perubahan politik luar negeri terhadap Libya pada tahun 1974 1977 disebabkan perubahan perubahan yang terjadi di dalam negeri serta sebagai reaksi terhadap sikap Libya yang memusuhi pemerintahan Anwar Sadat.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji biaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalam bentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupa biaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biaya insentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biaya alokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitan dengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACT
This research is analyzing government rationales regarding policy changes in tax holiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs of tax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of tax holiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose is categorized as descriptive research. Data collection techniques used are literatures study and depth interview. The result shows that government rationales changing the tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Other than that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost. Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those cost can be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement and compliance cost, and cost related with corruption and transparency.

Abstrak :
Pada 3 September 2016, melalui executive agreement, Obama secara resmi meratifikasi Paris Agreement di tingkat domestik AS. Dalam beragam dokumen, retorika, dan analisis lembaga penelitian, hingga pejabat publik AS, keanggotaan Paris Agreement didasarkan pada tiga kepentingan; (1) tingginya kontribusi emisi global AS; (2) utilisasi mekanisme institusi bagi pertumbuhan ekonomi; dan (3) proaktivitas hegemon dalam menyediakan barang publik internasional sebagai stimulus stabilitas tatanan. Namun demikian, pada Juni 2017, Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dari Paris Agreement, memutarbalikkan pendekatan aktif-pasif AS dalam isu diplomasi kebijakan iklim internasional. Maka dari itu, skripsi ini hadir untuk mempertanyakan mengapa AS (Trump) menarik diri dari Paris Agreement. Dengan menggunakan metode penelusuran proses kausal, penulis membangun kerangka analisis perubahan kebijakan luar negeri. Adapun alasan keputusan penarikan diri, yakni; perubahan posisi relatif internasional (distribusi kekuatan, dan stabilitas tatanan) AS yang mendorong pembaharuan pendekatan/strategi besar kebijakan luar negeri AS secara menyeluruh; kritik, dan advokasi sektor bisnis yang terdampak oleh regulasi lingkungan komplementer keanggotaan AS dalam Paris Agreement; minimnya tingkat institusionalisasi Paris Agreement di AS (minim check and balance bagi executive agreement); dan solusi figur perumus kebijakan anti-globalis terhadap perubahan (Trump), untuk mengurangi komitmen internasional AS. ......On September 3, 2016, through an executive agreement, Obama officially ratified the Paris Agreement at the domestic level in the United States. Across diverse documents, rhetoric, and analyses from research institutions to U.S. public officials, the membership in the Paris Agreement was predicated upon three interests: (1) the high contribution of U.S. global emissions; (2) the utilization of institutional mechanisms for economic growth; and (3) the proactive role of the hegemon in providing international public goods as a stimulus for the stability of the order. Nevertheless, in June 2017, Donald Trump decided to withdraw the United States from the Paris Agreement, thereby reversing the active-passive approach of the U.S. in international climate policy diplomacy. Consequently, this thesis aims to inquire into why the U.S. (under Trump) withdrew from the Paris Agreement. Employing a method of causal process tracing, the author constructs an analytical framework for foreign policy change. The reasons for the withdrawal decision include changes in the relative international position (distribution of power and stability of the order) of the U.S., prompting a comprehensive renewal of the overall approach/strategy to U.S. foreign policy; critiques and advocacy from business sectors affected by complementary environmental regulations in the Paris Agreement; the limited institutionalization of the Paris Agreement in the U.S. (lacking checks and balances for executive agreements); and the anti-globalist policy maker's response to change (Trump), aiming to reduce U.S. international commitments.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen ke dunia untuk melawan perubahan iklim dengan berkomitmen untuk memotong emisi karbon sebanyak 23 persen di tahun 2023. Namun, komitmen ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional sektoral. Di tahun 2017, Kementerian ESDM mencabut insentif untuk proyek panel surya yang berpotensi untuk mereduksi emisi karbon dari sector energy. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana di rejim internasional yang kompleks dan kurang mengikat seperti perubahan iklim, inkonsistensi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri bisa terjadi. Tulisan ini ditutup dengan saran kepada pembuat kebijakan untuk lebih focus kepada interkoneksi antar kebijakan selain focus pada factor politik dan institusional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas prosedur audit atas akun properti investasi PT MLA untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017. Perusahaan ini bergerak pada industri real estat. Pada tahun 2017, perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk akun properti investasi yang semula menggunakan metode biaya menjadi metode nilai wajar. Berdasarkan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, mengatur bahwa perubahan kebijakan harus diberlakukan retrospektif sejak tahun dimana perhitungan kembali dapat dilakukan. Risiko lain yang melekat adalah kapitalisasi biaya ke dalam nilai properti investasi yang tidak sesuai dengan kriteria PSAK. Prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur audit substantif yaitu pengujian terperinci. Secara umum, prosedur audit yang dijalankan oleh KAP KCSOL adalah telah sesuai dengan standar audit yang disyaratkan dan berdasarkan hasil prosedur audit, laporan keuangan PT MLA telah disajikan secara wajar sesuai pernyataan akuntansi yang berlaku, dimana tidak terdapat salah saji material baik karena fraud maupun error khususnya pada akun properi investasi.

---

ABSTRACT
This Internship Report discusses the audit procedures for PT MLA 39;s investment property account of financial statements for the year ending December 31, 2017. The company is engaged in the real estate industry. In 2017, the company changed its accounting policy for investment property account that originally used the cost method to be a fair value method. Based on PSAK 25 : Accounting Policies, Changes In Accounting Estimates and Errors, provides that changes in accounting policies should be applied retrospectively since the year in which recalculation can be determined. Another inherent risk for investment property account is improper capitalization of costs into investment property, that inconsistent with the PSAK criteria. The audit procedure performed is a substantive audit procedure and test of detail. In general, the audit procedures carried out by KAP KCSOL are in accordance with the required audit standards and based on the results of audit procedures, the financial statements of PT MLA have been fairly presented in accordance with the applicable reporting framework, where there is no material misstatement either due to fraud or error, particularly on investment property account.

Abstrak :
Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional. ......Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level.

Abstrak :
Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.
The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers.

Abstrak :
Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak. ......The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan kebijakan asimilasi terhadap anakanak Aborigin half-caste di Australia. Pembahasan dimulai dari tahun 1937 dimana seluruh perwakilan dari negara bagian dan Northern Territory Australia berpartisipasi di dalam Konferensi Nasional Pertama Australia tentang masalah Aborigin yang diadakan di Canberra. Konferensi tersebut dianggap sebagai tolak ukur yang berkaitan dengan penerapan kebijakan asimilasi terhadap orang-orang Aborigin, khususnya keturunan half-caste. Sayangnya pengenalan kebijakan asimilasi tersebut tertunda dengan adanya Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1951, seluruh negara bagian dan Northern Territory Australia akhirnya mengadopsi kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi menganggap bahwa _kebudayaan dan cara hidup kulit putih superior dan kebudayaan dan cara hidup orang-orang Aborigin tidak memiliki nilai_. Penerapan kebijakan asimilasi tampaknya menjadi kontroversial karena kebijakan tersebut tetap melanjutkan praktik-praktik dari kebijakan proteksi sebelumnya yang memindahkan anak-anak Aborigin half-caste dari keluarganya ke lembaga-lembaga Aborigin. Tahun 1967 secara hukum menyaksikan akhir dari kebijakan asimilasi. Sejak tahun tersebut kebijakan integrasi terhadap orang-orang Aborigin , termasuk anak-anak Aborigin half-caste diimplementasikan. Hal ini menandakan bahwa orang-orang Aborigin dimasukkan ke dalam masyarakat Australia yang lebih besar dibawah sistem pemerintahan Australia

---

Abstract
This undergraduate thesis discusses the application of assimilation policy towards Aboriginal half-caste children in Australia. The discussion begins from 1937, where all of the States_ representatives as well as the representative of the Northern Territory participated in the Australian National First Conference on the Aboriginal issues held in Canberra. The Conference has been considered as a milestone regarding the application of assimilation policy towards Aboriginal people, especially half-caste descents. However, the introduction of assimilation policy was delayed because the World War II. By 1951 all of the Australian States and the Northern Territory adopted the assimilation policy. The assimilation policy assumed _the white culture and lifestyle is superior and Aboriginal culture and lifestyle is without value_. The application of assimilation policy seemed to have been controversial since the policy continued the practices of the previous protection policy that removing Aboriginal half-caste children from their families to the Aboriginal institutions. The year 1967 legally witnessed the end of assimilation policy in Australia. Since that year the integration policy towards the Aboriginal people, including the half-caste children has been implemented. This, means the Aboriginal people has been included into the larger Australia society under the Australian governmental system