Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemenjak Anwar Sadat berkuasa hingga tahun 1973 hubungan antara Mesir dan Libya berjalan dengan baik, bahkan untuk mengadakan program unifikasi untuk bersatu. Namun, mulai tahun 1974, hubungan ini mulai diwarnai dengan ketegangan-ketegangan berupa tindakan saling mengecam antara Anwar Sadat dengan Muammar Khadafi, pengusiran diplomat kedua negara, maupun dengan jalan mendukung tindakan tindakan subversi di negara lawan. Puncak dari permusuhan ini adalah dengan perang perbatasan Mesir-Libya pada bulan merencanakan Juli 1977. Hal yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan Mesir pada tahun 1974 yang pada awalnya bersahabat, berbalik arah hingga memusuhi 1977, Libya. Untuk itu digunakan kerangka analisis William D.Coplin, yaitu suatu studi tentang pembuatan kebijakasanaan politik suatu negara. Coplin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan ini dalam empat katagori yaitu tingkah laku pembuat keputusan, kondisi politik dalam negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer serta lingkungan internasional. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada. terlihat bahwa perubahan politik luar negeri terhadap Libya pada tahun 1974 1977 disebabkan perubahan perubahan yang terjadi di dalam negeri serta sebagai reaksi terhadap sikap Libya yang memusuhi pemerintahan Anwar Sadat."

"Tulisan ini menganalisis alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjadi semakin agresif dalam kebijakan Arktik tahun 2022. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, tesis ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri untuk mengkaji mengapa AS meningkatkan agresivitasnya di Arktik setelah invasi Rusia ke Ukraina, meskipun sebelumnya AS mempertahankan sikap yang relatif pasif. Sumber-sumber perubahan yang diidentifikasi meliputi dorongan pemimpin, advokasi birokrasi, restrukturiasi politik, dan external shock yang berisi ancaman nyata dan persaingan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan AS di Arktik pada tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal yaitu aktivitas-aktivitas militer Rusia di Arktik, khususnya agresi Rusia ke Ukraina, dan faktor lain sebagai pendukung. Peristiwa tersebut yang kemudian mendorong AS untuk mengadopsi pendekatan militer yang lebih agresif dalam kebijakan terbarunya.

---

This study aims to analyse the reasons behind the United States' shift to be more aggressive military stance in its 2022 Arctic policy. Employing a qualitative research method with a deductive approach, the thesis utilizes the theory of foreign policy change to examine why the U.S. increased its aggression in the Arctic following Russia's invasion of Ukraine, despite previously maintaining a relatively passive stance. The identified sources of change include leader-driven initiatives, bureaucratic advocacy, political restructuring, and external shocks encompassing tangible threats and regional competition. The findings reveal that the shift in US policy in the Arctic in 2022 was significantly influenced by external shocks, particularly Russia's military activities in the Arctic and its aggression towards Ukraine, with other factors playing a supportive role. These events prompted the US to adopt a more aggressive military approach in its latest policy."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukanperubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkajibiaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalambentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakantersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitasini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupabiaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biayainsentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biayaalokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitandengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACTThis research is analyzing government rationales regarding policy changes in taxholiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs oftax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of taxholiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose iscategorized as descriptive research. Data collection techniques used are literaturesstudy and depth interview. The result shows that government rationales changingthe tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Otherthan that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost.Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those costcan be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement andcompliance cost, and cost related with corruption and transparency."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen ke dunia untuk melawan perubahan iklim dengan berkomitmen untuk memotong emisi karbon sebanyak 23 persen di tahun 2023. Namun, komitmen ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional sektoral. Di tahun 2017, Kementerian ESDM mencabut insentif untuk proyek panel surya yang berpotensi untuk mereduksi emisi karbon dari sector energy. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana di rejim internasional yang kompleks dan kurang mengikat seperti perubahan iklim, inkonsistensi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri bisa terjadi. Tulisan ini ditutup dengan saran kepada pembuat kebijakan untuk lebih focus kepada interkoneksi antar kebijakan selain focus pada factor politik dan institusional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan."

"Pada 3 September 2016, melalui executive agreement, Obama secara resmi meratifikasi Paris Agreement di tingkat domestik AS. Dalam beragam dokumen, retorika, dan analisis lembaga penelitian, hingga pejabat publik AS, keanggotaan Paris Agreement didasarkan pada tiga kepentingan; (1) tingginya kontribusi emisi global AS; (2) utilisasi mekanisme institusi bagi pertumbuhan ekonomi; dan (3) proaktivitas hegemon dalam menyediakan barang publik internasional sebagai stimulus stabilitas tatanan. Namun demikian, pada Juni 2017, Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dari Paris Agreement, memutarbalikkan pendekatan aktif-pasif AS dalam isu diplomasi kebijakan iklim internasional. Maka dari itu, skripsi ini hadir untuk mempertanyakan mengapa AS (Trump) menarik diri dari Paris Agreement. Dengan menggunakan metode penelusuran proses kausal, penulis membangun kerangka analisis perubahan kebijakan luar negeri. Adapun alasan keputusan penarikan diri, yakni; perubahan posisi relatif internasional (distribusi kekuatan, dan stabilitas tatanan) AS yang mendorong pembaharuan pendekatan/strategi besar kebijakan luar negeri AS secara menyeluruh; kritik, dan advokasi sektor bisnis yang terdampak oleh regulasi lingkungan komplementer keanggotaan AS dalam Paris Agreement; minimnya tingkat institusionalisasi Paris Agreement di AS (minim check and balance bagi executive agreement); dan solusi figur perumus kebijakan anti-globalis terhadap perubahan (Trump), untuk mengurangi komitmen internasional AS.

---

On September 3, 2016, through an executive agreement, Obama officially ratified the Paris Agreement at the domestic level in the United States. Across diverse documents, rhetoric, and analyses from research institutions to U.S. public officials, the membership in the Paris Agreement was predicated upon three interests: (1) the high contribution of U.S. global emissions; (2) the utilization of institutional mechanisms for economic growth; and (3) the proactive role of the hegemon in providing international public goods as a stimulus for the stability of the order. Nevertheless, in June 2017, Donald Trump decided to withdraw the United States from the Paris Agreement, thereby reversing the active-passive approach of the U.S. in international climate policy diplomacy. Consequently, this thesis aims to inquire into why the U.S. (under Trump) withdrew from the Paris Agreement. Employing a method of causal process tracing, the author constructs an analytical framework for foreign policy change. The reasons for the withdrawal decision include changes in the relative international position (distribution of power and stability of the order) of the U.S., prompting a comprehensive renewal of the overall approach/strategy to U.S. foreign policy; critiques and advocacy from business sectors affected by complementary environmental regulations in the Paris Agreement; the limited institutionalization of the Paris Agreement in the U.S. (lacking checks and balances for executive agreements); and the anti-globalist policy maker's response to change (Trump), aiming to reduce U.S. international commitments."

"Tulisan ini menganalisis mengapa suatu negara mengubah pendekatan kebijakan luar negerinya meskipun sudah menjalin hubungan diplomatik sejak lama. Sejak tahun 1983 Kepulauan Solomon telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun pada tahun 2019 Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok meskipun telah menjalin hubungan diplomatik selama 36 tahun. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri (foreign policy change) untuk menjelaskan perubahan kebijakan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019. Sumber-sumber perubahan yang dimaksud dalam teori ini adalah dorongan pemimpin, advokasi birokrasi, restrukturisasi demokrasi, dan guncangan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepulauan Solomon memutuskan mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019 didominasi oleh pengaruh dari sumber dorongan pemimpin, yang dalam hal ini adalah Perdana Menteri Kepulauan Solomon kala itu, yakni Manasseh Sogavare. Meskipun terdapat kritikan dari sumber-sumber perubahan lain, pengalihan hubungan diplomatik tersebut pada akhirnya tetap terlaksana pada masa pemerintahan Sogavare.

---

This paper aims to analyse why a country changes its foreign policy approach despite having established diplomatic relations for a long time. Since 1983, the Solomon Islands had maintained diplomatic relations with Taiwan. However in 2019, the Solomon Islands decided to sever its diplomatic ties with Taiwan and shift to China, even after 36 years of diplomatic relations. This research uses qualitative methodology with deductive approach. The analysis in this study employs the theory of foreign policy change to explain the diplomatic shift of the Solomon Islands from Taiwan to China in 2019. The sources of change identified in this theory are leader-driven, bureaucratic advocacy, democratic restructuring, and external shocks. The results of this study show that the Solomon Islands' decision to switch its diplomatic relations from Taiwan to China in 2019 was predominantly influenced by the leader-driven factor, specifically by the Prime Minister of the Solomon Islands, Manasseh Sogavare. Despite criticisms from other sources of change, the diplomatic shift was successfully implemented during Sogavare's administration."

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas akun properti investasi PT MLA untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017. Perusahaan ini bergerak pada industri real estat. Pada tahun 2017, perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk akun properti investasi yang semula menggunakan metode biaya menjadi metode nilai wajar. Berdasarkan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, mengatur bahwa perubahan kebijakan harus diberlakukan retrospektif sejak tahun dimana perhitungan kembali dapat dilakukan. Risiko lain yang melekat adalah kapitalisasi biaya ke dalam nilai properti investasi yang tidak sesuai dengan kriteria PSAK. Prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur audit substantif yaitu pengujian terperinci. Secara umum, prosedur audit yang dijalankan oleh KAP KCSOL adalah telah sesuai dengan standar audit yang disyaratkan dan berdasarkan hasil prosedur audit, laporan keuangan PT MLA telah disajikan secara wajar sesuai pernyataan akuntansi yang berlaku, dimana tidak terdapat salah saji material baik karena fraud maupun error khususnya pada akun properi investasi.

---

This Internship Report discusses the audit procedures for PT MLA 39;s investment property account of financial statements for the year ending December 31, 2017. The company is engaged in the real estate industry. In 2017, the company changed its accounting policy for investment property account that originally used the cost method to be a fair value method. Based on PSAK 25 : Accounting Policies, Changes In Accounting Estimates and Errors, provides that changes in accounting policies should be applied retrospectively since the year in which recalculation can be determined. Another inherent risk for investment property account is improper capitalization of costs into investment property, that inconsistent with the PSAK criteria. The audit procedure performed is a substantive audit procedure and test of detail. In general, the audit procedures carried out by KAP KCSOL are in accordance with the required audit standards and based on the results of audit procedures, the financial statements of PT MLA have been fairly presented in accordance with the applicable reporting framework, where there is no material misstatement either due to fraud or error, particularly on investment property account."

"Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional.

---

Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level."