Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk dan pengaruh kebijakan negara pasca-perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada karakteristik oligarki yang ada di kedua negara. Adapun keberadaan oligarki yang ada di Rusia dan Ukraina sejak 1990-an, sering dianggap negatif oleh masyarakat, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial, berusaha menguasai negara demi kepentingan pribadi (state capture), melanggengkan praktik korupsi, dan masih banyak lagi. Relasi oligarki dengan negara pun memiliki dinamikanya tersendiri, seperti lewat perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintahan baru untuk menata ulang relasi negara dan oligarki, sehingga mampu memengaruhi karakteristik oligarki yang ada. Untuk mengkaji lebih dalam topik penelitian ini, penulis menggunakan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa kebijakan negara pasca-perubahan politik menemui hasil yang berbeda di Rusia dan Ukraina. Di Rusia, kebijakan negara berupa penindakan oligark yang membangkang berhasil mengubah karakteristik oligarki. Sedangkan Ukraina dengan upayanya menerapkan reformasi hukum maupun konsentrasi kekuasaan di tangan kepresidenan, cenderung gagal memengaruhi perilaku oligarki yang ada. ......This research attempts to analyze the forms and effects of governmental (or state) policy after the political changes in Russia and Ukraine on the characteristics of the oligarchs that exist in both countries. Oligarchies has existed in Russia and Ukraine since the 1990s, but people often perceive them negatively, because they are seen as creating social inequality, attempting to capture the state, perpetuating corrupt practices, and many more. With the political changes in Russia and Ukraine, the dynamics of the oligarchy-state relationship have also changed. New governments' policies and actions have influenced or changed the characteristics of the existing oligarchy. This research uses the theory and typology of oligarchy proposed by Jeffrey Winters (2011) as the primary analytical framework to explain these dynamics of change. In addition, this research used the qualitative method, with data collection carried out through a literature study. Based on these findings, this paper concluded that the state policy towards the oligarchy in Russia and Ukraine, adopted after political changes, had different results. In Russia, the state policy of eliminating unruly oligarchs succeeded in changing the characteristics of the oligarchy. Meanwhile, in Ukraine, many policies (such as implementing various reforms or consolidating power in the hands of the presidency) failed to change the characteristics of the oligarchy.

Abstrak :
Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan proses internasionalisasi terhadap terjadinya perubahan-perubahan pada tingkat domestik. Proses internasionalisasi pada prinsipnya merupakan suatu proses yang sangat wajar dilakukan oleh setiap negara di dunia dengan melihat kenyataan bahwa perekonomian global mengarah pada terbentuknya tatanan yang didasarkan pada perdagangan bebas. Hal ini akan semakin relevan apabila dikaitkan dengan tujuan WTO sebagai lembaga dunia untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas. Respon positif yang dapat diberikan ialah dengan melakukan proses internasionalisasi atau membuka perekonomian domestik terhadap perekonomian global yang secara teoritis akan mendorong kemampuan bersaing negara tersebut. Secara teoritis, proses Internasionalisasi melalui liberalisasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah seharusnya diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal yang menjadi prinsip utama perekonomian dunia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada intinya sudah berada pada jalur yang benar, yaitu menuju liberalisasi ekonomi. Terlepas dari kenyataan tersebut, masih banyak negara terutama negara berkembang yang melakukan berbagai langkah proteksi atas pengaruh desakan arus "liberalisme ekonomi" dari luar didorong oleh tujuan untuk memberikan kesempatan perkembangan industri domestik. Namun langkah menghambat desakan "mainstream" perekonomian dunia sebenarnya dapat diterjemahkan juga sebagai langkah menghambat proses internasionalisasi dan konsekuensi logis dari langkah tersebut adalah terjadinya bias atau perbedaan antara perekonomian domestik dan perekonomian dunia. Deviasi atau penyimpangan tersebut pada suatu tingkatan tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan domestik baik ekonomi maupun politik bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya instabilitas domestik. Proses internasionalisasi yang dilakukan oleh Indonesia selama ini secara tidak disadari telah meningkatkan tingkat integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Di lain pihak, karena tingkat interdependensi dalam sistem perekonomian global yang sangat tinggi, maka krisis moneter yang bermula di Thailand telah meluas ke Indonesia. Namun oleh karena Implementasi proses internasionalisasi yang setengah-setengah, tidak adanya suatu grand strategy dalam perekonomian serta sistem politik yang cenderung otoriter, maka krisis ekonomi yang melanda Indonesia tersebut telah membawa dampak meluas hingga terjadinya krisis politik yang mencapai puncaknya pada jatuhnya rezim orde baru. Dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan kebijakan dalam bidang perdagangan dan mobilitas modal serta tingkat perubahannya sebagai indikator internasionalisasi ekonomi oleh karena kedua indikator tersebut dapat menjelaskan sejauh mana perekonomian Indonesia sudah terinternasionalisasi.

Abstrak :
Globalisasi menjadi realitas yang tak dapat dielakkan dan menjadi wacana baru dalam perspektif ekonomi, politik maupun budaya. Dari perspektif politik, globalisasi dikaitkan dengan kedaulatan negara. Dominasi kekuatan pasar global atas negara; berlangsung melalui kekuatan lembaga supranasional (IMF, WTO dan Bank Dunia), perusahaan transnasional dan tekanan kelompok negara maju terhadap negara berkembang. Berbagai asumsi yang mendasari implementasi globalisasi, kerap berbenturan dengan perbedaan titik start di antara negara yang terlibat. Penelitian ini mengkaji relativitas kedaulatan negara dalam tata dunia kontemporer, yang berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana ideologi yang mendasari globalisasi bekerja membentuk tata masyarakat dunia, aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara dan implikasi globalisasi pada kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode analisis, yang berarti membuka kesempatan melakukan investigasi terhadap relasi antara bahasa dan ideologi. Analisis wacana berfokus pada pesan yang tersembunyi Oaten), dimana yang menjadi titik perhatian bukanlah hanya pesan, tetapi juga makna. Berdasarkan basil penelitian ini ditemukan bahwa ideologi yang mendasari globalisasi bekerja melalui kehadiran tiga lembaga supranasional sebagai bagian dari Bretton Woods. Ketiga lembaga tersebut mempromosikan ideologi yang diupayakan menjadi fundamentalisme pasar, yaitu (a) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan yang dicapai melalui deregulasi dan privatisasi (b) peningkatan investasi asing di berbagai negara Dunia Ketiga akan memperbesar kapasitas produksi dan pembangunan, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara adalah kehendak lembaga supranasional dan perusahaan transnasional, bahwa semua negara menggunakan model perekonomian yang sama. Menurut mereka, menjadi tidak efisien apabila tiap bangsa menyatakan apa yang paling baik bagi rakyatnya melalui undang-undang yang demokratis. Karenanya, undang-undang seperti itu harus disubordinasi dengan penjanjian, aturan main dan kesepkatan yang dihasilkan lembaga supranasional, yang menghasilkan "konstitusi baru perekonomian global".