Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerubahan Anggaran Dasar Induk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing menimbulkan implikasi yuridis karena status induk perusahaan berubah dari perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing, hal ini berpengaruh terhadap anak perusahaan dan terdapat implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing. Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang penanaman modal dan perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh atas berubahnya status induk perusahaan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yaitu perubahan status anak perusahaan menjadi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena terdapat unsur modal asing yang masuk ke dalam perseroan tetapi induk perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyatatan Di Bidang Penanaman Modal yaitu timbul kewajiban untuk melakukan pengalihan saham kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur modal asing sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian mengenai bidang usaha, dimana anak perusahaan dapat melakukan perubahan bidang usaha yang sesuai.

---

ABSTRACTAmendment of Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment raised legal implication because of holding company status changed from Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment, it affects to subsidiary and there is implication because of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed for foreign investment. Writing method uses is a normative legal research method and data used is primary data. The result show the impact because of holding company status changed from Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment is subsidiary company should be change become foreign investment based on Article 1 Point 8 Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Of 2007 Concerning Investments because there is foreign capital as mentioned in Article 1 Point 6. Implication of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed from foreign investment pursuant to Presidential Regulation No. 44 of 2016 regarding the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Conditionally Open for Investment is should assign their share to Indonesian citizen s or Indonesian legal entity ies which is there is no foreign capital as mentioned in Article 1 Point 8. Another way, the subsidiary should change their business field."

"Hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya dibidang ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemindahan pekerja antar induk dan anak perusahaan. Salah satu upaya pemindahan pekerja antar perusahaan adalah dengan cara penugasan pekerja, yaitu dengan cara menugaskan pekerja dari perusahaan asal untuk bekerja pada perusahaan penerima tanpa mengakhiri perjanjian kerja dari pekerja yang ditugaskan dengan perusahaan asal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemindahan pekerja antar perusahaan, sehingga dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang ditugaskan selama penugasan antar induk perusahaan dan anak perusahaan, serta bagaimana ketentuan yang ideal mengenai pemindahan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memberi penjelasan secara sistematis mengenai penugasan pekerja antar perusahaan dengan cara menganilisis hubungan antar peraturan yang relevan dan memprediksi perkembangannya. Dalam penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan melibatkan tiga subyek hukum yaitu perusahaan asal, perusahaan penerima, serta pekerja yang ditugaskan. Hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam penugasan harus dipastikan dalam perjanjian penugasan. Karena penugasan antar perusahaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang ditugaskan, maka ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan harus diatur dalam kaidah otonom yang melibatkan pekerja dalam pembentukannya yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar terwujud hubungan industrial yang harmonis.

---

Business relationships between parent and subsidiary companies often occurred, including in the field of employment, especially transferring workers between parent and subsidiary companies. One way to transfer workers between companies is by assigning employees from the original company to work at the host company without terminating the work agreement between workers and the original company. It's called employee secondment. There are no provisions governing how to carry out employee secondment between companies in Indonesian regulations, so in this paper there are three problem formulations, first of all, what are the provisions regarding employee secondment between parent companies and subsidiaries? Secondly, what is the legal protection for employee secondment during intercompany secondment? And the third, what are the ideal provisions regarding the employee secondment? The research method used in this research is doctrinal research, which provides a systematic explanation of employee second-met between companies by analyzing the relationship between relevant regulations and predicting their development. The second employee meeting between parent companies and subsidiaries involves three legal subjects, namely the originating company, the receiving company, and the assigned workers. The employment relationship as well as the rights and obligations between legal subjects in the secondment must be confirmed in the secondment agreement. Intercompany secondment is not regulated by Indonesian laws and regulations, so to provide legal protection for the secondee, provisions regarding employee secondment must be regulated by autonomous rules that involve employees in its formation. The Collective Labor Agreement is the best autonomous rule in order to realize harmonious industrial relations."

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."