Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaturan dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peraturan perundangan mengatur Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 dan bagaimana pelaksanaan peran dan tanggung jawab perusahaan pialang asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan adalah intermediary. Hasil penelitian ini adalah sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, POJK Nomor 70/POJK.05/2016 pada dasarnya memperbolehkan Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan usahanya secara digital, namun demikian tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai bagaimana penyelenggaraan usaha secara digital. Setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, telah diatur lebih rinci penyelenggaraan usaha digital oleh Perusahaan Pialang Asuransi antara lain mengenai ruang lingkup layanan pialang asuransi digital (LPAD) dan perizinan layanan pialang asuransi digital. Kemudian, sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, belum semua Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai perwakilan Tertanggung. Selanjutnya, setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 diatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital wajib menjalankan peran dan bertanggung jawab penuh atas sistem dan fungsi utamanya, sehingga dapat mewakili kepentingan tertanggung. Namun demikian, peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Saran dari penelitian ini adalah Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan usahanya secara digital namun belum memperoleh izin LPAD dari OJK perlu segera untuk mengajukan permohanan persetujuan LPAD kepada OJK sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 28/POJK.05/2022. ......This thesis discusses the regulation and implementation of roles and responsibilities of Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after POJK Number 28/POJK.05/2022. The problems examined are how the laws and regulations regulate Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022 and how the implementation of roles and responsibilities of insurance broker companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022. In analyzing these problems, the author uses a normative juridical research method with secondary data that are analyzed qualitatively. The theory used is intermediary. The results of this study are that before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, POJK Number 70/POJK.05/2016 basically allows Insurance Broker Companies to conduct their business digitally, but there is no detailed regulation on how to conduct business digitally. After the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, the digital business activities of Insurance Broker Companies have been regulated in more detail, including the scope of digital insurance broker services (LPAD) and licensing of digital insurance broker services. Then, before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, not all Insurance Broker Companies that conduct their business digitally perform their roles and responsibilities fully as representatives of the Insured. Furthermore, after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, it is stipulated that Insurance Broker Companies that conduct their business digitally must perform their roles and be fully responsible for their systems and main functions, so that they can represent the interests of the insured. However, the regulation has not been fully implemented. The suggestion from this study is that Insurance Broker Companies that have conducted their business digitally but have not obtained LPAD permission from OJK need to immediately submit a request for LPAD approval to OJK in accordance with the provisions of POJK Number 28/POJK.05/2022.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai permasalahan (1) Pengaturan mengenai pemasaran produk asuransi melalui platform digital yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Selain Bank (“BUSB”), dalam contoh kasus yang dipakai aplikasi Gosure dan relevansinya dengan praktik yang berkembang saat ini pada berbagai platform dengan fokus pada platform digital Gosure (2) Hubungan hukum para pihak yang timbul ketika pemegang polis melakukan penutupan asuransi melalui platform digital dan tinjauan mengenai penerimaan premi yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi ketika platform tersebut bertindak sebagai BUSB. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasinya membagi 2 pengaturan untuk penyelenggaraan asuransi secara digital, yaitu diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi dalam rangka pemasaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 untuk Pialang Asuransi dalam rangka melakukan keperantaraan secara digital. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan, (1) perusahaan pialang asuransi digital dilarang masuk kedalam skema pemasaran produk asuransi mengingat ketentuan UU Perasuransian mendefinisikan bahwa perusahaan pialang asuransi berkedudukan mewakili kepentingan pemegang polis (2) Dalam hal perusahaan pialang asuransi digital menerima premi melalui skema pemasaran produk asuransi, premi tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pialang asuransi digital. ......This thesis will discuss the issues of (1) Regulations regarding the marketing of insurance products through digital platforms categorized as Business Entities Other than Banks ("BUSB") and their relevance to current practices with a case study on the Gosure Digital platform (2) Legal relationships of the parties arising when policyholders close insurance through the Gosure digital platform and a review of the receipt of premiums received by insurance brokerage companies when the Platform acts as a BUSB. Currently, the Financial Services Authority through its regulations divides 2 arrangements for the implementation of digital insurance, which are regulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 30 of 2022 concerning Marketing Channels for Insurance Products in the context of marketing and Financial Services Authority Regulation Number 28 of 2022 for Insurance Brokers in the context of digital brokering. In this research, the method used is normative juridical using secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. Based on this, the author concludes, (1) insurance brokerage companies are prohibited from entering into insurance product marketing schemes considering that the provisions of the Insurance Law define that insurance brokerage companies have the position of representing the interests of policyholders (2) In the event that a digital insurance brokerage company receives a premium through an insurance product marketing scheme, the premium is the responsibility of the insurance broker.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum perasuransian khususnya mengenai perusahaan pialang asuransi. Pembahasan dimulai pada kegiatan usaha atau penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi serta tanggung-jawab yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kemudian diuraikan mengenai pengertian, pengaturan dan pengecualian asas indemnitas. Juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam kaitannya dengan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif . Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengubahan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dengan menambahkan kata karena kelalaian atau kesalahan perusahaan pialang asuransi dalam pasal tersebut agar perusahaan pialang asuransi yang dapat dikenakan tanggung-jawab dalam pengaturan pasal tersebut hanya perusahaan pialang asuransi yang melakukan kelalaian atau kesalahan saja dalam memerantarai pembayaran premi sehingga terlambat atau melewati tempo pembayaran premi. ......This thesis explains about the aspect of insurance law, especially concerning the insurance broker company. The explanation starts from to describe of insurance broker bussiness and the responsibilites and obligation of insurance broker as stipulated in the 2nd paragraph of Article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. Also being explained is about the rules and exceptions of the principle of indemnity. The possibility of the application of the principle of indemnity in insurance broker company, relating to the responsibilites of insurance broker as stipulated in 3rd paragraph of article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. This thesis is a normative juridical research, and in a descriptive form. The conclusion of the research in this thesis recommend that the government need to amandement the article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness by adding the word “due to the negligence or by defaul of the insurance broker company” in the article so that the insurance broker company can only be considered responsible in that article only if the said insurance broker company negligent, or defaul in intermediary of premium payment, resulting in that the premium payment past it’s due date.

Abstrak :
ABSTRAK
Akuisisi perusahaan asuransi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa akuisisi dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan asuransi/reasuransi lain sehingga beralihlah pengendalian. Namun, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai akuisisi terhadap perusahaan penunjang usaha asuransi. Peneliti meneliti akuisisi PT Accette Broker Asuransi oleh Howden Broking Group Limited atas 80% (delapan puluh persen) saham milik Accette Holding Pte (Singapore) Limited. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perasuransian di Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengaturan akuisisi perusahaan pialang asuransi juga merujuk pada ketentuan akuisisi perusahaan asuransi. Perlu dipertimbangkan aspek berikut: pembatasan kepemilikan asing, estimasi waktu lamanya akuisisi dan persetujuan Menteri Keuangan, tata kelola perusahaan bagi perusahaan perasuransian dan kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

ABSTRACT
Acquisition of an insurance company is governed under the Decree of Minister of Finance Republic of Indonesia Number 426/KMK.06/2003 which stipulates that an acquisition is conducted by acquiring all of or majority of shares in another insurance/reinsurance company, which resulted in a change of control in such insurance/reinsurance company. However, there is no specific regulation for acquiring an insurance broker company. The researcher is interested to further study the acquisition of PT Accette Broker Asuransi by Howden Broking Group Limited of 80% (eighty percent) shares owned by Accette Holding Pte (Singapore) Limited. This research is conducted based on a normative judicial approach method by reviewing the applicable insurance laws regulations in Indonesia. The data collection method used in this research is a library research method with statutory approach. Acquisition on an insurance broker company shall also refer to the regulations concerning acquisition of an insurance company. The following aspects are to be considered in acquiring an insurance broker company: foreign ownership restriction, acquisition timeline and approval from the Minister of Finance, good corporate governance for insurance companies and mandatory notification to the Business Competition Supervisory Commission.;

Abstrak :
Laporan Magang ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan manajemen reputasi perusahaan khususnya pada perusahaan pialang asuransi PT AMS Insurance Brokers sebagai perantara (distributor) yang menghubungkan antara perusahaan asuransi sebagai penyedia (produsen) produk asuransi dan perusahaan perkapalan (klien). Fokus Laporan Magang ini untuk memberikan laporan aktivitas magang selama tiga bulan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan perusahaan ini terkait dengan manajemen reputasi perusahaan; identitas perusahaan yang terkait dengan desain organisasi perusahaan, filosofi dan budaya kerja perusahaan, karakteristik positioning /nilai-nilai perusahaan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui citra perusahaan yang ingin ditampilkan terhadap pihak luar tentang perusahaan ini dan memahami penafsiran citra perusahaan terkait dengan apa yang dipikirkan perusahaan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pihak luar. Laporan ini juga bermaksud untuk mengetahui manajemen reputasi PT. AMS Insurance Brokers terkait beberapa masalah seperti profitabilitas, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, pelayanan ke karyawan, tata kelola perusahaan, dan kualitas produk, ditinjau dari persepsi konsumen, perusahaan asuransi, dan investor. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif & eksploratif dengan melakukan teknik wawancara Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen reputasi perusahaan seperti dengan satu orang pemegang saham, dua orang klien dari perusahaan pelayaran, dua orang perusahaan asuransi dan president director dari PT. AMS Insurance Brokers sebagai peserta. Data juga diperoleh dari peneliti saat observasi langsung dari penulis selama magang di Unit Divisi Manajemen Risiko PT AMS Insurance Brokers di Jakarta. Penelitian ini ditemukan hasil bahwa secara umum PT AMS Insurance Brokers memiliki citra perusahaan yang sangat baik di mata pemegang saham (shareholder) dan stakeholder (dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai produsen dan perusahaan pelayaran sebagai klien. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan ini menangani pihak eksternal dengan sangat baik dilihat dari beberapa aspek seperti faktor kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, faktor menjaga hubungan bisnis perusahaan, faktor kredibilitas dan kepercayaan. ......This Internship Report is intended to analyze the implementation of the company's reputation management in the insurance brokerage company, especially in PT AMS Insurance Brokers as an intermediary (distributor) that connects insurance companies as providers (producers) of insurance products and shipping companies (clients). The focus of this Internship Report is to provide a three-month internship report. This report aims to find out the company's views regarding reputation management of the company; corporate identity related to the design of the company organization, philosophy and work culture of the company, positioning characteristics / company values. This report also aims to find out the image of the company that wants to be displayed to outsiders about this company and understand the interpretation of the company's image related to what the company thinks in accordance with what is thought by outsiders. This report also intends to find out the reputation of PT. AMS Insurance Brokers is related to several issues such as profitability, environmental responsibility, social responsibility, service to employees, corporate governance, and product quality, in terms of the perceptions of consumers, insurance companies, and investors. Researchers used qualitative & exploratory research methods by conducting Focus Group Discussion (FGD) interview techniques involving parties related to the company's reputation management such as with one shareholder, two clients from a shipping company, two insurance companies and the president director of PT. AMS Insurance Brokers as participants. Data was also obtained from researcher during direct observation during an internship at the Risk Management Division Unit of PT AMS Insurance Brokers in Jakarta. This research found that generally PT AMS Insurance Brokers has a very good corporate image in the eyes of shareholders and stakeholders (in this case insurance companies as producers and shipping companies as clients. One of the reasons is because this company handles external parties very well viewed from several aspects such as satisfaction with the services provided by the company, factors maintaining the company's business relationships, factors of credibility and trustworthiness.

Abstrak :
Kemunculan program IPHPS sebagai model perhutanan sosial terbaru yang hak pengelolaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dalam kasus ini Poktan WBM pada masyarakat desa Mekarwaru, masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pokja PPS selaku mediator dalam proses perolehan lahan tani juga bertindak sebagai broker yang mencoba untuk membantu pengembangan masyarakat desa dengan membantu memperoleh SK IPHPS dan menarik investor masuk untuk berinvestasi pada lahan IPHPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep dan praktik mengenai kendala pada program IPHPS sebagai bentuk perhutanan sosial dengan skema terbaru dan menjadi prioritas pemerintah di desa Mekarwaru. Skripsi ini berfokus untuk menganalisa tugas, peran, dan fungsi Pokja PPS sebagai broker dalam program IPHPS. Peran Pokja PPS yang dipertanyakan ini sebenarnya tidak selalu positif dan negatif melainkan dinamis tergantung situasi. Desa bukan lagi merupakan ‘komunitas’ yang homogen dimana warga masyarakatnya memiliki tujuan yang sama. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya diferensiasi sosial-ekonomi di masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat sejumlah kendala yang ada dalam implementasi program IPHPS Desa Mekarwaru, tetapi jugaperan Pokja PPS sebagai broker. Peran Pokja PPS sebagai broker sangat strategis dan sentral dalam implementasi program IPHPS. Pertanyaan studi ini adalah bagaimana peran Pokja PPS dalam implementasi program IPHPS dan pasca perolehan Surat Keputusan (SK) dan apa implikasinya pada masyarakat desa Mekarwaru? Riset etnografis dilakukan penulis dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019 serta sebelumnya sudah datang ke desa Mekarwaru pada bulan April dan Juli 2018. Dengan mengamati aktivitas Poktan WBM sebagai kelompok tani dan Pokja PPS yang merupakan broker utama dalam program IPHPS. Studi ini menemukan bahwa Pokja PPS secara aktif menjalankan tugasnya sebagai broker dengan membantu mempertemukan negara dengan masyarakat dalam proyek pembangunan dalam hal ini perhutanan sosial. Serta menjembatani antara masyarakat dalam hal ini Poktan WBM dengan investor. Studi ini memperlihatkan bahwa broker memiliki peran sentralnya dalam program perhutanan sosial dan dapat membawa dampak yang sangat besar dalam kelanjutan serta mempengaruhi hasil akhir program yang dijalankan pemerintah. ......The emergence of the IPHPS program as the latest social forestry model whose management rights are fully in the hands of the community in this case it is the Poktan WBM in the Mekarwaru village community, has not yet proceeded according to the needs of the village community. PPS Working Group as mediator in the process of acquiring farmland also acts as a broker in trying to help the development of village communities by helping to 'Legalize' SK IPHPS and attracting investors to invest in IPHPS land. This study aims to get an overview of the concepts and practices of the obstacles in the IPHPS program as a form of social forestry with the latest scheme and a priority for the government in Mekarwaru village. This thesis focuses on analyzing the tasks, roles and functions of Pokja PPS as a broker. The questionable role of the PPS Working Group whose not always positive and negative but dynamic depending on the situation. The village is no longer a homogeneous 'community' that still has the same goal because of socio-economic differentiation. By looking at the obstacles that occur in the Mekarwaru Village IPHPS program and the role of the PPS Working Group as a broker to provide understanding that the role of the PPS Working Group as a broker is very strategic and central in the running of the IPHPS program. This writing focuses on how the role of Pokja PPS in the implementation of the IPHPS program and after the acquisition of SK occurred in the Mekarwaru village community? The writing is the result of the author's ethnographic research over a period of several months, on the activities of Poktan WBM working farmers and Pokja PPS who are the main brokers in the IPHPS program. This study found that the PPS Working Group has actively carried out its duties as a broker by collecting projects, exchanging and exchanging discursive commodities from IPHPS lands and further forming narratives that can attract investors into. This study shows that the broker and its central role can have a very big impact on the progress and the final results of the programs being implemented.