Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu hal yang menandai industri sekuritas adalah sangat tingginya ketergantungan perusahaan sekuritas terhadap perubahan lingkungan yang cenderung bergerak menjadi lingkunganyang bersifat turbulent. Perubahan-perubahan pada lingkungan industri sekuritas bersumberdari dua hal, yakni: berupa ketentuan-ketentuan dari otoritas yang berwenang dan juga daridalam industri itu sendiri. Keluarnya Keputusari Presiden No. 53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 telah merestruktunisasi sistem dan strukturkelembagaan pasar modal. Dua ketentuan ini berakibat pada kelangsungan hidup seluruhpelaku pasar modal termasuk didalamnya PT (Persero) ?X?. Seluruh unit kegiatan usaha PT(Persero) X? harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut atau menghentikan kegiatannya. Kegiatan investment trust dan unit trust masih dapat dilanjutkan karena produk hukumpendirian PT (Persero) ?X? dan kegiatan pokoknya berupa Peraturan Pemerintah No. 25Thun 1976 yang secara hirarki hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada KeputusanPresiden. Meskipun demikian terdapat ketentuan peralihan dalam Keputusan Presiden No. 53Tahun 1990 yang mengatur bahwa PT (Persero) ?X? masih boleh melanjutkan kegiatan unittrust yang sudah ada tetapi tidak boleh menerbitkannya kembali. Ketentuan ini muncul sehubungan hanya diijinkannya reksa dana (mutual fund) yang bersifat close end and corporatetype. Di balik perubahan-perubahan tajam dalam lingkungan industri sekuritas melalui deregulasi pasar modal tersebut yang mencabut posisi monopoli PT (Persero) ?X? pada bidang usahainvestment trust terkandung hikmah bahwa sistem perencanaan perusahaan harus sudah berevolusi dari sistem perencanaan anggaran ke sistem perencanaari strategis. Perencanaan strategisyang dilakukan oleh PT (Persero) ?X? dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagai pemilikseratus persen saham PT (Persero) ?X? menghasilkan keputusan untuk merestrukturisasi organisasi. Dihasilkannya tiga SBU yang pada dasarnya merupakan unit usaha profit center padabentuk organisasi lama selain karena keharusan mengikuti ketentuan-ketentuan otoritas pasarmodal juga sekaligus untuk menanggulangi masalali yang selama ini dihadapi oleh PT (Persero)?X?, yakni mekanisme transfer pricing yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengandibentuknya SBU-SBU baru ini sudah saatnyalah pemegang sabam PT (Persero) ?X? untukmelepas semua fasilitas dan kemudahan yang diberikannya sebagai test case terhadap kinerjaPT (Persero) TMX? selama ini. Mengingat betapa pentingnya pereflCanMn strategis bagi organisasi perusahaan yang hidup pada lingkungan turbulent, maka sangat wajar komitmen CEO PT(Persero) ?X? untuk menjadikan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang tidak pernahberhenti menjadi suatu komitmen bagi CEO PT (Persero) ?X?. Sebagai holding company,maka fungsi pengawasan intern menjadi makrn diperlukannya, selain itu diperlukan juga suatumanagement audit baik dalam bentuk performance audit maupun program audit secara penodik. Management audit ini pada dasarnya merupakan proses analisa internal PT (Persero) ?X.dan SBU-SBUriya, sedangkan analisa internal amat diperlukan dalam perencanaan strategis.Restrukturisasi organisasi PT (Persero) ?X? sehingga berbentuk divisional structure sebagaiimplementasi perencanaan strategis, maka diperlukan pula perubahan struktural budaya organisasi yang selama ini dianut. Budaya lama merupakan akibat dan tidak disaLlarinya bahwa PT(Persero) ?X? telah memakai konfigurasi struktur machine bureaucracy yang ?icurang? tepatuntuk diterapkan pada organisasi perusahaan yang bergerak pada industri sekuritas. Olehkarenanya bentuk organisasi barn menuntut konfigurasi struktur professional bureaucracy.Perubahan korifigurasi struktur dan machine bureaucracy menjadi professional bureaucracytidak bisa tidak berarti perubahan mendasar budaya organisasi PT (Persero) ?X?. Masihmenjadi pertanyaan, clapatkah budaya suatu organisasi perusahaan diubah secam mendasar?"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABZ atas pendapatan jasa broker milik PT KMY Sekuritas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. PT KMY Sekuritas merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan broker saham dan investasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan implementasi uji rinci, khususnya vouching, yang dijalankan oleh KAP ABZ dengan konsep audit serta Standar Audit (SA). Konsep audit yang digunakan terkait dengan asersi yang ingin dicapai dalam prosedur uji rinci pendapatan jasa broker menurut SA 315, di antaranya cut-off, completeness, accuracy, dan existence/occurrence. Selain itu, konsep audit yang dikemukakan oleh Arens, Alvin, Beasley, dan Elder juga dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan KAP ABZ telah menjalankan prosedur audit uji rinci sesuai dengan konsep audit dan SA. Laporan magang diakhiri dengan refleksi diri atas pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan magang di KAP ABZ, yang disertai dengan langkah-langkah pengembangan diri ke depannya.

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of audit procedures conducted by KAP ABZ on the brokerage service revenue of PT KMY Sekuritas for the period ending December 31, 2023. PT KMY Sekuritas is a company focused on stock brokerage and investment services. The evaluation was carried out by comparing the implementation of detailed tests, particularly vouching, conducted by KAP ABZ with audit concepts and Auditing Standards (SA). The audit concepts used are related to the assertions to be achieved in the detailed test procedures for brokerage service revenue according to SA 315, including cut-off, completeness, accuracy, and existence/occurrence. Additionally, the audit concepts proposed by Arens, Alvin, Beasley, and Elder were also used as references for the evaluation. The evaluation results show that KAP ABZ has carried out the detailed audit procedures in accordance with audit concepts and SA. The internship report concludes with self-reflection on the experiences the author gained during the internship at KAP ABZ, accompanied by steps for future self-development."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonanpernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonankepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalahpenelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada normahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan daripenelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK.Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukanoleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasidan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yangmengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanyaperaturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum danMajelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK danPKPU lebih dalam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors.This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcyagainst securities firms. The method used is research literature, juridicalnormative, which refers to the legal norms contained in the legislation. Theconclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy byIndonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension ofPayment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK)successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealedand, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter,this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy ofsecurities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze thelegal facts and doctrines in UUK and PKPU further."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring danPenjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada PerusahaanSekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan EfekIndonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalianagunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikanoleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yangbersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis initermasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber databerupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapanpengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia,dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapatPerusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindunganhukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacakdiberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam PerjanjianPemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa TanpaWarkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untukmembuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepadaUndang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepadapenyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACTThe thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and GuaranteeInstitution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whosehold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.The research was intended to analyze the repayment of collateral and legalprotection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearingand Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked asa result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field forusing secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps ofrepayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation,whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untrackedas in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member whenSecurity Company in terms of untracked given in preventive that poured in concretein the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement ofExchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to IndonesianClearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment ofcollateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasisupon the completion about repayment of collateral when the subject of the law isuntracked."