Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengujian kelelahan skala penuh struktur pesawat terbang merupakan salah satu jenis pengujian yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi sebuah pesawat terbang. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui karakteristik struktur pesawat terbang terhadap pembebanan operasional. Pengujian kelelahan pesawat terbang dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode terintegrasi (integrated) dan metode terpisah (multi-section). Ketepatan dalam menentukan metode pengujian, akan berpengaruh terhadap waktu (jadwal) pelaksanaan serta biaya pengujian. Pemilihan metode pengujian dapat dilakukan dengan pendekatan dinamika sistem. Pendekatan ini dapat digunakan karena parameter yang mempengaruhi sistem, merupakan fungsi dinamik. Dengan metode ini sistem pengujian disusun dalam bentuk model dinamik. Dengan mensimulasikan model, dapat diketahui perilaku dari masing-masing metode pengujian. Sehingga dapat ditentukan pola kebijakan dalam memilih metode pengujian serta pola kebijakan terhadap parameter model. Hasil simulasi terhadap ketiga metode uji yang ditelaah, menunjukkan bahwa pengujian dapat diselesaikan lebih cepat jika digunakan metode terpisah. Setelah diterapkan pola kebijaksanaan tertentu terhadap beberapa parameter pada pengujian dengan metode terintegrasi, waktu pengujian dapat direduksi hingga hingga 35%. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian masih lebih baik dengan metode terpisah dibandingkan metode terintegrasi walaupun sudah diterapkan pola kebijaksanaan pada metode terintegrasi.

---

Full scale fatigue test of the aircraft structure is required by the Indonesian Department of Transportation for the airworthiness certification process. The objective of the full scale test is to determine the characteristics of the aircraft structure when is loaded by the operational loads. The full scale fatigue test can be performed using two methods i.e., integrated method and mufti-section method. Accuracy in determining either of the methods will influence the schedule and cost of the test execution. Choice of either test methods can be done using a system dynamics approach. This approach can be used because the parameter of the system is dynamic function. By means of this methods the full) scale fatigue test system is simulated using system dynamics model. By simulating the model it is expected that model behavior can be studied and analyzed. Based on the simulation results, new policy can be determined in selecting any of the test methods as well as against the parameter model. The simulation results of the three methods being examined, shows that testing can be completed faster if multi section method is used. After application of the new policy against some model parameters in integrated method, the schedule of the test can be reduce up to 35%. It is still shorter for the multi section method to complete the test compared to integrated method, even if the new policy is applied to the integrated method.

Abstrak :
ABSTRAK
Pekerjaan sebagai awak pesawat helikopter mendapat pajanan antara lain kebisingan, yang dapat menyebabkan tuli perseptif. Untuk pencegahan, perlu diidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkairtan dengan tuli saraf tersebut . Oleh karena di Indonesia belum banyak dilakukan penelitian mengenai hal ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko total jam terbang, intensitas kebisingan pesawat, jenis jabatan awak pesawat dan usia awak pesawat.

Jabatan sebagai juru mesin udara, tingkat kebisingan pesawat Serta total jam terbang merupakan faktor-faktor risiko yang potensial terhadap tuli perseptif, oleh karena itu ke 3 faktor risiko tersebut perlu mendapat perhatian terhadap program pencegahan tuli perseptif diantara para awak pesawat helikopter militer.

Abstrak :
ABSTRACT
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa

Pentingnya fungsi transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta hareng dañ dan ke selunih pelosok tanah air. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonorni sebesar 7.3% pada Pelita VI ini mendorong pettumbuhan akan kebutuhan transportasi dalam negeri sebesar 6.9% pertahun untuk penumpang (orang) serta 8.8% pertahun untuk barang. Hal ini akan mengalcibatkan frekuensi penerbangan perusahaan-perusahaan penerbangan dalain negeti semakin meningkat yang kemudian dapat berdampak pada penambahan jumlah pesawat terbang yang akan dioperasikan untuk melayani jalur-jalur tersebut.

Peningkatan frekuensi penerbangan dari para operator domestik yang sebagian besar menggunakan pesawat jenis B737 menyebabkan utilisasi pesawat-pesawat tersebut meningkat pula sehingga diperlukan frekuensi perawatan pesawat yang semakin sering (tinggi). Keberadaan perusahaan perbengkelan atau pusat perawatan pesawat di dalam negeri khususnya untuk pesawat jenis B737 sampai saat ini belum mampu atau dapat menampung dan mendukung pengoperasian perusahaan penerbangan tersebut.

Belum mampunya perusahaan penerbangan domestik untuk merawat armadanya sendiri disebabkan untuk mendirikan suatu repair station (inhouse capability) untuk pesawat terbang dibutuhkan dana yang besar serta sumber daya manusa yang mempunyai kualifikasi tinggi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi GMF untuk mengembangkan kapabilitasnya serta meningkatkan utilisasi fasilitasnya terutama untuk pihak ketiga karena sampai saat ini kapasitas GMF yang terpakai baru sekitar 30%.

Karya Akhir ini membahas dan menganalisa situasi baik dari eksternal maupun internal perusahaan (PT Garuda Indonesia & GMF) serta merencanakan suatu strategi pemasaran perawatan pesawat 13737 sehingga diharapkan dapat meraih potensi pasar perawatan B737 di domestik karena selama ini sebagian besar operator B737 domestik masih melakukan out sourcing perawatannya di pusat perawatan di luar negeri.

Permasalahan internal perusahaan (GMF) yang ada sekarang timbul dimana pada awalnya GMF dirancang hanya untuk merawat pesawat-pesawat milik Garuda Indonesia dan tidak menerima pekerjaan dan pihak ketiga sehingga untuk mengantisipasi permintaan perawatan pesawat milik pihak ketiga, GMF perlu untuk merubah orientasinya yang semula product driven company menjadi customer/market driven company. Dalam menjabarkan salah satu strategi korporatnya, divisi teknik (GMF) telah menetapkan salah satu strategmya yaitu ?membudayakan orientasi kepada kepuasan pelanggan serta memasarkan GMF pada pasar domestik & regional? dalam hasil Raker 1996 Divisi Teknik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dan agar dapat menunjang strategi pemasaran GMF dalam rangka meraih potensi pass perawatan pesawat B737 di dalam negeri (domestik), perlu terlebih dahulu merubah kultur dan manajemen perusahaan ke arah service business sehingga karyawan menyadari pentingnya pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan parameter QCDSM (Quality, Cost, Deliveiy, Safety, Morale) dengan membangkitkan minat karyawan secara aktif sesuai dengan bidang tugasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perawatan pesawat, melibatkan karyawan di dalam merencanakan dan memutuskan persoalan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan umpan baiik dan informasi sebagai bahan evaluasi berdasarkan pelaksanaan dan pelayanan perawatan pesawat. Selain itu menetapkan pola pendidikan yang selaiu mengikuti perkembangan teknologi pesawat terbang, meningkatkan kemampuan personil pemasar dan komitinen serta dukungan manajemen dalam kegatan pelayanan perawatan pesawat sehari-hari juga merupakan faktor penting penunjang keberhasilan strategi pemasaran dalam rangka meraih potensi pasar perawatan perawatan pesawat B737 di dalam negeri (domestik).

Abstrak :
Di dalam dunia usaha penerbangan, penyiapan pesawat dengan kriteria laik terbang, bersih, nyaman dan tepat waktu sudah merupakan Core-Product yang tidak dapat ditawar lagi. Modal dasar terse but harus dimiliki oleh setiap perusahaan penerbangan hila ingin tetap berada dalam persaingan usaha penerbangan. Para pelanggan jasa angkutan udara sudah terbiasa dengan pelayanan dengan kriteria tersebut. Ketidak mampuan suatu perusahaan penerbangan dalam menyediakan Core-Product terse but mengakibatkan turunnya kepercayaan pelanggan dan pada akhirnya akan mengurangi minat mereka terhadap jasa layanan yang kita tawarkan. Divisi Teknik PT Garuda Indonesia, adalah unit dalam tubuh organisasi perusahaan yang berfungsi menyiapkan pesawat dengan kriteria di atas melalui kegiatan perawatan pesawat. Untuk mencapai fungsi tersebut Divisi Teknik haruslah memiliki suatu konsep dan sistim perawatan yang jelas dan mendukung ke arah pencapaian fungsinya. Konsep dan sistim perawatan tadi diwujudkan dalam bentuk sistim dan fungsi Perencanaan dan Pengendalian Produksi /PPP atau Production Planning & Control /PPC yang baik. Pada intinya makalah ini berisi suatu analisa terhadap sis tim, fungsi, dan organisasi Perencanaan & Pengendalian Produksi yang diterapkan di Dinas Perawatan Pesawat, salah satu dinas pada Divisi Teknik yang menyediakan produk akhir (pesawat siap pakai), dalam melaksanakan kegiatan perawatannya. Melalui suatu telaah kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku manajemen produksi dan Handbook khusus PPP suatu organisasi perawatan pesawat, dihasilkan suatu sistim, fungsi dan organisasi PPP yang dianggap ideal. Sistim PPP yang dianggap ideal merupakan hasil interaksi komponen-komponen: perencanaan & strategi perusahaan, perencanaan bisnis, perencanaan produk dan pasar, perencanaan keuangan, perencanaan agregat, perencanaan sumber daya, jadwal produk utama, perencanaan kapasitas kasar, perencanaan material, perencanaan kapasitas terinci dan pengendalian produksi, dim ana fungsi PPP yang dianggap ideal meliputi : - Peramalan Produksi - Metoda & Standar Produksi - Perencanaan Material - Perencanaan Fasilitas & Peralatan - Pengendalian & Penjadwalan Produksi - Analisa Prestasi Produksi dan tipe organisasi fungsi PPP dibedakan atas : - Sentralisasi - Desentralisasi - Sentralisasi secara fungsional, desentralisasi secara fisik - Sebagian sentralisasi dan sebagian desentralisasi - Matriks Dengan keadaan sistim, fungsi dan organisasi PPP yang dianggap ideal seperti tersebut di atas, maka dilakukan analisa dengan hasil : - Sistim PPP yang ada saat ini di Divisi Teknik khususnya Dinas Perawatan Pesawat masih mengikuti sistim/model PPP yang dianggap ideal dan interaksi dari komponen sistim secara vertikal/hirarkis menunjukkan persamaan dengan model idealnya. Kekurangan yang cukup menyolok dalam sistim PPP yang sedang berjalan adalah tidak adanya perencanaan jangka menengah. - Dari ke tujuh fungsi PPP ideal, hanya Analisa Prestasi Produksi yang belum berjalan, enam yang lainnya telah berjalan meskipun belum optimal. - Tipe organisasi fungsi PPP mengikuti tipe desentralisasi untuk tingkat divisi, dan sentralisasi untuk tingkat dinas. Dari hasil analisa tersebut di atas, solusi yang penulis ajukan adalah : - Memperbaiki sistim PPP yang ada sekarang dengan menambahkan perencanaan jangka menengah dengan periode 0 -1 tahun, sebagai jembatan antara perencanaan jangka panjang dan pendek. - Menambahkan fungsi PPP yang berjalan sekarang dengan Analisa Prestasi Produksi, mengikuti konsep analisa yang dilakukan oleh International Air Transport Association, dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi PPP lainnya antara lain melakukan perencanaan sumber daya manusia, material dan peralatan berdasarkan kerangka waktujangka panjang, menengah dan pendek. - Organisasi fungsi PPP dalam Din as Perawatan Pesawat memiliki karakteristik, fungsi perencanaan yang tersentralisasi dan fungsi pengendalian yang terdesentralisasi ke unit-unit produksi.

Abstrak :
Skripsi ini telah diuji pada tanggal 4 Agustus 2004 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Program Studi Prancis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas: Ari A. Harapan M. Hum, Dr. J. Kadjat Hartojo, dan Renny S. Azwar M. A. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai perkembangan pesawat Concorde sejak masih berupa gagasan, lalu realisasi gagasan tersebut, bagaimana pengoperasiannya secara komersial, apa saja dampak serta maknanya terhadap masyarakat, hingga penghentian operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan sejarah pesawat Concorde, yaitu sejak gagasan mengenai pesawat komersial supersonik muncul di Prancis dan di Inggris pada akhir tahun 1950-an, hingga akhir pengoperasian pesawat Concorde pada tahun 2003. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pesawat Concorde bukan hanya sebuah prestasi dalam aeronautika Prancis maupun Inggris karena teknologi masa depan yang dimilikinya dan keberhasilan kerja sama kedua negara, tetapi Concorde juga sebuah prestise bagi kedua negara itu. Namun, masyarakat dunia harus kehilangan romansa penerbangan karena setelah 27 tahun melayani para pelanggannya dan membawa bendera Prancis dan Inggris dari Eropa ke Amerika Serikat, pengoperasian Concorde harus berakhir pada tahun 2003.

Abstrak :
Risa Lisdiyanti Devi, 058900192.2, Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Charter Pesawat, Skripsi. Bersamaan dengan dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II dan memasuki era globalisasi dan komunikasi, maka pembangunan nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Salah satu sarana yang memiliki posisi penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah sarana transportasi udara. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan meningkatnya permintaan a kan j asa angkutan udara maka bidang angkutan udara juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan angkutan udara yang pesat tersebut juga menimbulkan beberapa masalah hukum baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan melalui udara. Salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam Hukum Angkutan Udara adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan charter pesawat, karena dewasa ini banyak perusahaan angkutan udara yang menye lenggar akan angkutan udara dengan charter. Namun dalam praktek perundang-undangan yang berlaku sekarang belum banyak yang mengatur secara tegas mengenai aspek hukum dari charter pesawat ini. Walaupun angkutan udara menggunakan pesawat yang berteknologi tinggi namun dalam penyelenggaraan pengangkutan udara tidak terlepas dari beberapa resiko yang akan timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan pengangkut, misalnya dalam hal terjadi kecelakaan pesawat. Berkaitan dengan hal itu masih banyak maaalah mengenai penyelesaian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat yang berkaitan erat dengan tanggungjawab pengangkut. Miaalnya saja, siapa yang harus bertanggung-jawab jika terjadi suatu kecelakaan pesawat dan bagaimana penyelesaian klaim ganti ruginya bagi pihak penumpang atau pengirim barang. Jadi dalam Hukum Penerbangan atau Hukum angkutan melalui udara banyak masalah-masalah yang satu sama lain s aling oerkaitan erat dan semuanya penting diketahui oleh semua pihak terutama oleh kalangan pemakai jasa angkutan melalui udara, termasuk didalamnya masalah charter pesawat. ( Riea Lisdiyanti Devi/0589001922)

Abstrak :
Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara. ......This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents.