Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dewasa ini semakin tinggi. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila, pengembangan kompetensi khususnya yang berkaitan dengan service excellence telah banyak dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. Namun demikian, kesemuanya belum mampu menunjukkan manfaat yang signifikan. Pokok permesalahannya dapat dicermati dari implementasi pengembangan kompetensi yang bersifat parsial, belum dilaksanakan secara holistik dan sistemik. dalam upaya mengurangi permasalahan yang berkembang, instansi pemerintah perlu membangun peta jalan pengembangan kompetensi yang memuat rencana cukup detail dengan indikator terarah dan target tertentu guna mencapai tujuan yang ditetakan. Paper ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. sumber data dikumpulkan secara deduktif dari beberapa sumber referensi ilmiah dan peraturan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas prima perlu didukung oleh ketersediaan SDM aparatur yang handal, sehingga pengembangan kompetensi dibidang pelayanan menjadi keniscayaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi, diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi ASN dalam rangka terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia. Oleh karena itu, Perumusuna kebijakan, dan perancangan kurikulum dan metode pengembangan kompetensi ASN yang lebih sistematis dan holistik, khususnya dalam rangka mengakselerasi kinerja pelayanan publik berkelas dunia.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya perubahan skema pembayaran dari tunai ke non tunai. Pada saat ini, alat pembayaran non tunai melakukan inovasi dengan diterbitkannya uang elektronik untuk melayani pembayaran transaksi bernilai kecil. Akan tetapi, jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Melalui penelitian ini, penulis ingin meningkatkan jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia dengan memfokuskan pada uang elektronik chip-based yang diterbitkan oleh bank. Untuk meningkatkannya penulis akan meneliti fitur uang elektronik yang diinginkan masyarakat dengan proses conjoint analysis. Hasil yang didapatkan yaitu minimum top up sebesar Rp 20.000, tidak ada minimum saldo yang harus tersedia di uang elektronik dalam melakukan pembayaran, tidak ada minimum pembayaran dalam satu kali transaksi, adanya batas masa berlaku kartu yaitu selama 5 tahun dan terdapat jenis keamanan berupa PIN. Selanjutnya dilakukan perancangan roadmap produk dan teknologi sebagai strategi penguat uang elektronik hingga tahun 2025. Perancangan roadmap produk dan teknologi ini diharapkan dapat menjadi sebuah standardisasi uang elektronik chip-based di Indonesia untuk mewujudkan interoperability antar uang elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan pemakaian uang elektronik.

---

The developments of technology have an impact in people’s lives. One of these development is the scheme of payment from cash to cashless technology. At this time, cashless payment instrument are innovating with electronic money published to serve micropayment. However, users of electronic money in Indonesia are still low. Through this research, the author would like to increase the number of electronic money users, specifically focus on chip-based that issued by bank. The author will examine features of electronic money based on consumer preference with conjoint analysis. The result of conjoint analysis are a minimum top up of Rp 20.000, no minimum balance that must be available on electronic money in making payment, no minimum payment in one transaction, there is a limit on the card will be valid for 5 years and there is a type of security that is PIN. This research also designing product and technology roadmapping as the amplifier strategy of electronic money until 2025. Design of product and technology roadmapping is expected to be a standardization of electronic money based on chip to achieve interoperability that is expected to increase the number of electronic money users.