Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implikasi penjatuhan pidana menimbulkan permasalahan tersendiri bagi anak yaitu hidup tanpa kehadiran orang tua atau keluarga. Peristiwa ini sangat merugikan proses perturnbuhan kepxibadiannya. Disebutkan dalam UU bahwa para andikpas harus dijamin hak-haknya agar dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat Serta mampu mengelola masa depannya. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pihak LPA adalah hak atas lingkungan keluarga dan perawatan alternatif. Salah satu wujudnya adalah hak untuk mengeluhkan masalah yang dihadapi Melihat kondisi ini maka, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Edarannya nomor KP.10.13/13/1 tanggal 10 Mei 1973 menetapkan peraturan bahwa para petugas pemasyarakatan di LPA berperan untuk menjadi wali sebagai pengganti orangtua dan kawan bagi andikpas dalam Lapas. Tujuan dari pembentukan sistem perwalian ini adalah diharapkan para andikpas memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Sehingga kerisauan dan tekanan yang dialami selama menjalani masa hukumannya dapat disalurkan dan ditemukan pemecahannya secara tepat. Berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan kuesioner maka penulis menyimpulkan bahwa sistem perwalian ini berjalan kurang optimal dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami para wali tersebut, antara lain : kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai tugas dan fungsinya sebagai wali, kurangnya pengetahuan mengenai tahap-tahap perkembangan anak dan kurangnya keterampilan sebagai wali. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat program pelatihan sebagain upaya untuk meningkatan kompetensi petugas wali melalui metode Parenting Skills Workshop Series (PSWS) di LPA Pria Tangerang."

"Setiap organisasi/instansi baik itu swasta maupun pemerintah selalu mengharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan disingkat WBP). Kesuksesan pembinaan sangat bergantuug dari beberapa hal, salah satunya dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusianya (petugas). Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas diperlukan proses pembelajaran dalam program pelatihan. Pengembangan petugas yang sudah ada jauh lebih efektif daripada merekrut dan mendidik karyawan baru. Pelatihan merupakan alternatif yang paling menguntungkan (Baker, 2003). Permasalahan yang diusung dalam penulisan tugas akhir ini adalah tentang rancangan program pelatihan terhadap petugas Lapas/Rutan dengan meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu jenis pelatihan dalam bidang kajian perubahan sikap dan perilaku. Dari hasil telaahan selama melakukan analisa kebutuhan, penulis menganggap ini penting karena petugas (petugas pengamanan) selama melaksanakan tugasnya seringkali terbentur dengan ketidakmampuan petugas dalam mengendalikan emosi sehingga cenderung melakukan kekerasan. Untuk itu, pelatihan ini diharapkan mampu membangun sebagian dari kompetensi petugas dalam menghadapi segala pennasalahan yang ada di Lapas / Rutan sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif."

"ABSTRAKFenomena overcapacity yang terjadi di Lapas / Rutan merupakan salah satu beban kerja yang berkontribusi pada tingginya tingkat stres kerja petugas Lapas. Stres dapat diredakan dengan mekanisme ketahanan yang dapat ditingkatkan dengan menggunakan koping yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dan resiliensi pada petugas lapas. Penelitian analitik korelatif ini dilakukan di LP Klas I Cipinang, dengan teknik total sampling yang berhasil mengumpulkan 171 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah COPE Carver Brief dan Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Hasil analisis korelatif menunjukkan adanya hubungan antara dua pilihan strategi coping dengan resiliensi, baik itu strategi coping yang berfokus pada masalah (p = 0,000) maupun strategi coping yang berfokus pada emosi (p = 0,000). Kekuatan hubungan antara strategi koping yang berfokus pada masalah dan ketahanan lebih besar (R = 0,502), dibandingkan dengan hubungan antara strategi koping yang berfokus pada emosi dan ketahanan (R = 0,436), namun selisih nilainya tidak terlalu besar. . Oleh karena itu, kedua jenis strategi koping tersebut efektif dan petugas lapas dapat menggunakan kedua strategi koping tersebut untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi stres kerja.ABSTRACTThe overcapacity phenomenon that occurs in correctional institutions / detention is a workload that contributes to the high level of work stress for prison officers. Stress can be relieved by resistance mechanisms that can be increased by using effective coping. This study aims to determine the relationship between coping strategies and resilience in prison officers. This correlative analytic research was conducted in Cipinang First Class Correctional Institution, with a total sampling technique that managed to collect 171 respondents. The research instruments used were the COPE Carver Brief and the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The results of the correlative analysis showed a relationship between two coping strategy choices and resilience, both coping strategies that focused on problems (p = 0.000) and coping strategies that focused on emotions (p = 0.000). The strength of the relationship between coping strategies that focus on problems and resilience is greater (R = 0.502), compared to the relationship between coping strategies that focus on emotion and resilience (R = 0.436), but the difference in value is not too large. . Therefore, both types of coping strategies are effective and prison officers can use both coping strategies to increase resilience in dealing with work stress."