Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Apabila dilihat dari sisi kuantitas, program pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri martian dapat dikatakan berhasil dengan baik, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cenderung terus meningkat, akan tetapi jika dilihat dari aspek perlindungan terhadap buruh migran, terutama perlindungan hukum, program pemerintah tersebut masih patut dipertanyakan mengingat masih rentannya pelindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran informal.Sebagai suatu studi comparative dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia, sangatlah perlu melihat suatu model penanganan buruh migran yang bisa dikatakan cukup berhasil yaitu penanganan buruh migran Fhilipina.Dalam penulisan Tesis ini kemudian akan dikaji mengenai : Bagaimana penanganan dan pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia?, Bagaimana penanganan dan pengaturan buruh migran Philipina?, Apakah pengaturan buruh migran yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia dan bagaimana jika dibandingkan dengan Philipina?, dan terakhir adalah Bagaimana peran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan perbandingannya dengan Philipina?Dari penelitian dan kajian Tesis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia peraturan yang berlaku saat hanya sebatas peraturan setingkat menteri, padahal persoalanlurusan buruh mingran Indonesia bersinggungan dengan lintas departemen dan lintas negara.Pengaturan buruh migran Philipina diatur dalam suatu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap buruh migran yaitu Republik Act 8024 (The Migran Workers and Filipinos Act of 1995). Keberhasilan Philipina dalam menangani penataan tenaga kerja Philipina di luar negeri pada umumnya tidak terlepas dari peranan Departemen Tenaga Kerja Philipina dan 3 (tiga) badan penunjangnya seperti Philipine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Welfare Worker Administration (OWWA), dan Technical Education and Skill Development Authority (TESDA).Perlindungan hukum buruh migran Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga belum cukup efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan buruh migran. Peran negara dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia masih sangat minim. Pendapat ini muncul seiring dengan masih banyaknya kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, terutama pada saat tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, seperti inisalnya kasus pelecehan seksual, perkosaan, penipuan, eksploitasi dan sebagainya."